Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pada Kementerian dan pemerintah daerah tidak sibuk membuat aturan terkait penanggulangan bencana. Mereka diminta untuk fokus pada pelaksanaan pencegahan dan mitigasi di lapangan.
"Jangan sibuk membuat aturan, tapi yang utama adalah pelaksanaan di lapangan. Karana itu yang dilihat oleh masyarakat," ujar Jokowi dalam peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/3/2021).
Jokowi menuturkan, yang pertama harus mereka lakukan adalah pengendalian dan penegakkan standar-standar di lapangan.
Misalnya yang berkaitan dengan gempa yakni standar bangunan tahan gempa, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Hal tersebut kata Jokowi, harus dikawal pelaksanaannya dan diikuti dengan audit ketahanan bangunan agar betul-betul sesuai standar.
"Sehingga kalau terjadi lagi bencana di lokasi itu, di daerah itu, di provinsi itu, korban yang ada bisa diminimalisir dan segera melakukan koreksi dan penguatan apabila tidak sesuai dengan standar-standar yang ada. Dicek dikoreksi lagi," ucap dia.
Kepala Negara menambahkan, kebijakan untuk mengurangi risiko bencana, harus benar-benar terintegrasi. Ia menyebut tak boleh ada ego sektoral dan ego daerah.
"Apa yang dilakukan di hulu, apa yang dilakukan di tengah, apa yang dilakukan di hilir betul-betul dilihat betul. Tidak ada tidak boleh ada ego sektoral, tidak boleh ada ego daerah. semuanya terintegrasi, benar-benar terintegrasi," tutur Jokowi.
"Semuanya saling mengisi, semuanya saling menutup. Tidak boleh ada yang merasa kalau ini bukan tugasnya, bukan tugas saya, bukan urusan saya. Hati-hati ini bencana. Berbeda dengan hal-hal yang normal," sambungnya.
Baca Juga: Sudah Dibatalkan Jokowi, BKPM Pastikan Tutup Sistem Investasi Miras
Kemudian kata Jokowi, manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat juga perlu dilakukan. Jokowi menilai hal itu penting dilakukan pascabencana dan harus terus diperbaiki.
"Karena kecepatan itu yang dilihat oleh rakyat, kecepatan yang dilihat oleh masyarakat mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi. Jangan sudah ditunggu lebih dari satu tahun belum nongol apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita janjikan," kata dia.
Selanjutnya Jokowi mengingatkan terkait sistem peringatan dini harus berfungsi dengan baik dan dicek terus
"Bekerja dengan cepat dan bisa bekerja dengan akurat. Dan kecepatan respons yang harus terus ditingkatkan," tuturnya.
Jokowi menuturkan semua rencana kontijensi dan rencana oeprasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat.
"Sekali lagi kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. Sangat penting sekali," ucap Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta jajaran terkait untuk memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait dengan kebencanaan.
"Harus terus menerus ditingkatkan mulai dari lingkup sosial yang paling kecil yaitu keluarga. Melakukan simulasi bencana secara rutin di daerah rawan bencana, sehingga warga semakin siap menghadapi bencana yang ada," katanya.
Berita Terkait
-
Setahun Pandemi di Indonesia, Gelombang Pertama Belum Usai
-
Sudah Dibatalkan Jokowi, BKPM Pastikan Tutup Sistem Investasi Miras
-
Indonesia Rawan Bencana, Jokowi: Tantangan Itu Harus Dihadapi
-
Covid dan Bencana, Jokowi: Satu Tahun Indonesia Diberi Pelajaran Luar Biasa
-
Ketua BNPB Sebut 3.253 Bencana Alam Terjadi di Indonesia Selama Setahun
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!