Suara.com - Marcus Mietzner, Associate Professor Australia National University yang juga seorang Indonesianis, menyoroti posisi Presiden Jokowi terkait kekisruhan Partai Demokrat.
Dalam diskusi daring, Jumat (12/3/2021), Marcus menilai sikap Jokowi bisa dikategorikan buruk kalau memang tidak mengetahui pergerakan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.
"Kami di Australia tahu, Moeldoko akan dijadikan ketua umum Demokrat. Begitu jadi ketua, presiden dan jubir mengatakan istana kaget, kok tiba-tiba Moeldoko menjadi ketua Demokrat," kata Marcus Mietzner.
Menurutnya, kalaupun Jokowi tidak mengetahui sepak terjang politik kepala stafnya, maka hal itu sangat buruk.
Apalagi, sebelum Kongres Luar Biasa Partai Demokrat digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3), sudah santer beredar pemberitaan media massa soal Moeldoko akan menjadi Ketum PD melalui mekanisme tersebut.
"Sudah sejak sebulan sebelum ada KLB itu, banyak pemberitaan mengenai Moeldoko akan menjadi ketua umum Demokrat," kata dia.
Menurut Marcus, entah tahu atau tidak terkait kekisruhan itu, Jokowi tetap dinilainya buruk.
Bahkan, kata dia, Jokowi tetap buruk dalam politik walaupun tidak tahu niat Moeldoko, tidak mendukungnya, atau sama sekali tidak mengetahui rencana KLB Partai Demokrat.
"Kita harus tanya, kenapa presiden tidak ingin tahu, tidak bertanya atau kalau sudah diberitahu, kenapa tidak ambil langkah misalnya pemecatan," ungkapnya.
Baca Juga: Kubu AHY Ungkap Bukti Kader Partai Lain Ikut KLB Demokrat Deli Serdang
Marcus mengakui, selama menjadi peneliti politik, baru kali ini ada kasus presiden tidak mengetahui tindak-tanduk bawahannya.
"Saya belum menemukan contoh seperti ini di mana pun sebelumnya. Jadi sebenarnya kita harus mempertanyakan, apa yang Jokowi tahu? Apakah memang dia terlibat? Dia malah memberikan motivasi Moeldoko untuk ambil langkah seperti ini?" tuturnya.
"Atau kalau tidak tahu menahu, kenapa dia tidak tahu? Begitu sudah membaca, sudah melihat di TV, kenapa dia tidak mengambil langkah?"
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kondisi tenang dan santai di tengah kisruh Partai Demokrat.
Sebagai informasi, Jokowi diminta sejumlah pihak, terutama kader partai yang masih setia mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum segera mengambil sikap.
"Dia (Presiden Jokowi) happy-happy saja tuh. Artinya dia kaget ketika tahu Pak Moeldoko (terlibat kudeta), tetapi beliau tidak merasa merusak ini itu, diam saja," ungkap Mahfud dikutip dari tayangan Youtube Najwa Shibab.
Berita Terkait
-
Kubu AHY Ungkap Bukti Kader Partai Lain Ikut KLB Demokrat Deli Serdang
-
Habis Dapat Duit Rp 100 Juta, Politisi Demokrat Ini Tak Jadi Pro Moeldoko
-
336 Orang Divonis Mati, Komitmen Jokowi Lindungi Hak Rakyat Dinilai Rendah
-
Minta Semua Pihak Hormati Moeldoko, Politisi PDIP Bahas Suku Jawa
-
Pidato di Depan Tokoh Agama, AHY Sindir Ada Orang Ngaku Ketua Demokrat
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT