Suara.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta desak Perumda Pembangunan Sarana Jaya transparan soal anggaran. Apalagi dalam dua tahun belakangan ini, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu sudah membeli 70 hektare lahan.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Eneng Malianasari mengatakan, meski sudah membeli lahan yang luas, anak buah Gubernur Anies Baswedan itu tak memberikan informasi rinci. Mulai dari lokasi hingga peruntukannya terkesan ditutup-tutupi.
“Ada kesan bahwa Gubernur Anies sengaja melakukan pembiaran terhadap masalah-masalah tersebut dan menutupi-nutupi anggaran dari pengawasan publik,” ujar Eneng kepada wartawan, Kamis (18/3/2021).
Menurutnya bukan cuma hanya soal pembelian lahan Sarana Jaya saja yang seperti ditutupi. Penggunaan anggaran untuk program lain juga disebutnya masih belum transparan.
"Banyak kejanggalan proses perencanaan dan pembahasan anggaran. Misalnya, data tidak dibuka ke publik, data diberi H-1 atau bahkan di hari rapat sehingga tidak sempat dipelajari, dan muncul anggaran ratusan miliar bahkan triliunan rupiah secara tiba-tiba," jelasnya.
Sebelum ramai kasus korupsi pembelian lahan di Sarana Jaya, dia juga menyebut pihaknya pada Februari 2021 juga pernah mempertanyakan lokasi pengadaan tanah makam Covid-19 di Dinas Pertamanan dengan nilai sekitar Rp 185 miliar. Namun hingga kini belum ada kejelasan.
“Pemprov DKI juga harus membuka data lokasi lahan-lahan yang selama ini sudah dibeli, berapa NJOP-nya, berapa harga penawaran dari pemilik lahan, berapa harga yang disepakati, dan nama penjualnya,” ucap Eneng.
Eneng juga meminta agar Anies mendesak anak buahnya untuk transparan dalam masalah pengadaan lahan. Apalagi proyek besar itu kerap kali dimainkan oleh mafia tanah.
“PSI juga mendorong agar Pemprov DKI membuka risalah rapat pembahasan anggaran di DPRD sehingga rakyat bisa ikut mengawal proses penyusunan anggaran,” katanya.
Baca Juga: KPK Didesak Periksa Ketua DPRD DKI Soal Dugaan Korupsi Anak Buah Anies
Berita Terkait
Terpopuler
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
- 6 Shio Paling Beruntung pada 23 Juli 2026, Keberuntungan Memihak
- 5 Warna Lipstik Wardah untuk Bibir Hitam dan Kulit Sawo Matang
- Resmi Daftar Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Pastikan Usung Anies Baswedan Capres
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
The Black Lizard: Duel Kecerdasan Detektif dan Ratu Kriminal yang Menegangkan
-
Prabowo Sebut Cak Imin, Dasco dan Bahlil 3 Kancil Politik: Kalau Mereka Kumpul Repot Kita!
-
Nekat Tembak Paha Korban Lalu Kabur ke Lampung, Duo Maling Motor Matraman Ciut di Tangan Polisi
-
6 Cara Mengatasi Blush On Ketebalan dan Terlalu Menor, Tak Khawatir Merusak Makeup
-
Derita Selisih Stock Opname Toko, saat Karyawan Jadi Samsak Omelan Bos
-
Fairuz Al Rafiq & Sonny Septian Terapkan Pola Asuh Mereka di Film Anak-Anak Bambu
-
Pakar Soroti Dugaan Keterkaitan Eks Jampidsus, Dorong KPK Ambil Alih
-
Menkeu Ancam Kejar Peserta Tax Amnesty Bandel, PPATK Ikut Telusuri Dana Masuk
-
Penghitungan Kerugian Negara Disorot, BPKP Diminta Evaluasi Metode Audit
-
Jogja Dibanjiri Event, Pelaku Industri Kreatif Diingatkan Jangan Ganggu Aktivitas Warga