Suara.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta desak Perumda Pembangunan Sarana Jaya transparan soal anggaran. Apalagi dalam dua tahun belakangan ini, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu sudah membeli 70 hektare lahan.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Eneng Malianasari mengatakan, meski sudah membeli lahan yang luas, anak buah Gubernur Anies Baswedan itu tak memberikan informasi rinci. Mulai dari lokasi hingga peruntukannya terkesan ditutup-tutupi.
“Ada kesan bahwa Gubernur Anies sengaja melakukan pembiaran terhadap masalah-masalah tersebut dan menutupi-nutupi anggaran dari pengawasan publik,” ujar Eneng kepada wartawan, Kamis (18/3/2021).
Menurutnya bukan cuma hanya soal pembelian lahan Sarana Jaya saja yang seperti ditutupi. Penggunaan anggaran untuk program lain juga disebutnya masih belum transparan.
"Banyak kejanggalan proses perencanaan dan pembahasan anggaran. Misalnya, data tidak dibuka ke publik, data diberi H-1 atau bahkan di hari rapat sehingga tidak sempat dipelajari, dan muncul anggaran ratusan miliar bahkan triliunan rupiah secara tiba-tiba," jelasnya.
Sebelum ramai kasus korupsi pembelian lahan di Sarana Jaya, dia juga menyebut pihaknya pada Februari 2021 juga pernah mempertanyakan lokasi pengadaan tanah makam Covid-19 di Dinas Pertamanan dengan nilai sekitar Rp 185 miliar. Namun hingga kini belum ada kejelasan.
“Pemprov DKI juga harus membuka data lokasi lahan-lahan yang selama ini sudah dibeli, berapa NJOP-nya, berapa harga penawaran dari pemilik lahan, berapa harga yang disepakati, dan nama penjualnya,” ucap Eneng.
Eneng juga meminta agar Anies mendesak anak buahnya untuk transparan dalam masalah pengadaan lahan. Apalagi proyek besar itu kerap kali dimainkan oleh mafia tanah.
“PSI juga mendorong agar Pemprov DKI membuka risalah rapat pembahasan anggaran di DPRD sehingga rakyat bisa ikut mengawal proses penyusunan anggaran,” katanya.
Baca Juga: KPK Didesak Periksa Ketua DPRD DKI Soal Dugaan Korupsi Anak Buah Anies
Berita Terkait
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
'Jangan Selipkan Kepentingan Partai!' YLBHI Wanti-wanti DPR di Seleksi Hakim Agung
-
Tak Tunggu Laporan Resmi; Polisi 'Jemput Bola', Buka Hotline Cari 3 Mahasiswa yang Hilang
-
Skandal Korupsi Kemenaker Melebar, KPK Buka Peluang Periksa Menaker Yassierli
-
Siapa Lelaki Misterius yang Fotonya Ada di Ruang Kerja Prabowo?
-
Dari Molotov Sampai Dispenser Jarahan, Jadi Barang Bukti Polisi Tangkap 16 Perusuh Demo Jakarta
-
BBM di SPBU Swasta Langka, Menteri Bahlil: Kolaborasi Saja dengan Pertamina
-
Polisi Tetapkan 16 Perusak di Demo Jakarta Jadi Tersangka, Polda Metro: Ada Anak di Bawah Umur
-
Skandal 600 Ribu Rekening: Penerima Bansos Ketahuan Main Judi Online, Kemensos Ancam Cabut Bantuan
-
Misteri Foto Detik-Detik Eksekusi Letkol Untung, Bagaimana Bisa Dimiliki AFP?
-
Kebijakan Baru Impor BBM Ancam Iklim Investasi, Target Ekonomi Prabowo Bisa Ambyar