Suara.com - Usulan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi agar Habib Rizieq Shihab menjadi influencer vaksinasi Covid-19 untuk meredam isu vaksin AstraZeneca mengandung babi, menjadi perhatian sejumlah kalangan.
Di kalangan pendukung Habib Rizieq sendiri, sebagian dari mereka mengembalikan kepada keputusan pemerintah.
"Keputusannya kan dari pemerintah, bagaimana bisa menggaet Habib Rizieq. Ada nggak kemauan pemerintah untuk bisa mau bekerja sama dengan Habib Rizieq," kata simpatisan Habib Rizieq bernama Ramdan kepada Suara.com, Selasa (23/3/2021).
Sebagian pendukung lagi menyatakan keputusan ada di tangan Habib Rizieq dan pendukung.
"Semua kami kembalikan kepada ummat dan kepada habib, kalau memang ummat mengatakan iya, silakan," ujar Adi.
Sementara pendukung Habib Rizieq bernama Ali menyerahkan keputusan kepada Habib Rizieq.
"Kalau dia (HRS) mau ya kami setuju, yang penting baik buat negara dan bangsa," ujarnya.
Tetapi menurut Ramdan, jika keputusan pengadilan dalam kasus pelanggaran kerumunan di tengah PSBB yang menjerat Habib Rizieq merugikan Habib Rizieq, pendukung tidak setuju pendiri FPI itu menjadi duta vaksinasi.
"Tapi dilihat lagi keputusannya seperti apa, apakah melegakan ummat nggak? Kkalau nggak melegakan ummat semakin nggak setuju," ujar Ramdan.
Baca Juga: Geram Dipotong saat Bicara di Sidang Rizieq, Reaksi Munarman ke Jaksa
Uuslan Burhanuddin Muhtadi didasarkan pada hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia periode 4 hingga 10 Maret 2021: 73,2 persen dari 1.200 responden anak muda (17-21 tahun) bersedia mengikuti vaksinasi Covid-19.
Dengan Habib Rizieq menjadi duta vaksinasi, menurut Burhanuddin, akan semakin mendongkrak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19, paling tidak Habib Rizieq akan meningkatkan kepercayaan, terutama dari aspek halal.
"Saya mengusulkan Habib Rizieq Shihab pun kalau perlu jadi influencer vaksinasi, karena ini supaya orang tidak melihat ini isu politik, tapi ini isu bersama," ujar Burhanuddin.
Burhanudin memaparkan hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Februri 2021 bahwa ada sebanyak 81 persen responden menilai faktor kehalalan vaksin covid-19 menjadi hal yang penting dibandingkan segi keamanan.
Sedangkan sisanya, sebanyak 15 persen responden menilai kebalikannya, segi keamanan vaksin lebih penting dibandingkan kehalalan.
Burhanuddin menilai pemerintah sudah sepatutnya mulai melibatkan tokoh agama, terutama ulama, untuk menyukseskan program vaksinasi Covid-19 secara nasional.
Berita Terkait
-
Api Kembali Membara: Habib Rizieq Serukan Umat Tangkap dan Seret Silfester Matutina ke Kejaksaan!
-
Syahganda Bocorkan Amnesti Jilid 2: Prabowo Bakal Ampuni Ratusan Musuh Politik Jokowi
-
Suara LIVE! Bentrok Telan Korban di Ceramah Rizieq Shihab, Sosok Pembuat Logo Baru HUT ke 80 RI
-
5 Fakta Panas Bentrok Berdarah di Ceramah Rizieq Shihab yang Sebabkan 15 Orang Terkapar
-
Kutuk Keras Bentrokan Berdarah FPI Vs PWI-LS di Pemalang, GP Ansor Tawarkan Diri Jadi Juru Damai!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
-
Bukan Kursi Menteri! Terungkap Ini Posisi Mentereng yang Disiapkan Prabowo untuk Mahfud MD