Suara.com - Kasus bunuh diri Byun Hee-soo, seorang tentara transgender, picu seruan reformasi legislatif Korea Selatan. Para advokat mendesak perlindungan yang lebih besar bagi kaum LGBT+, baik di militer maupun masyarakat.
Kasus kematian Byun Hee-soo, seorang prajurit transgender Korea Selatan berusia 23 tahun telah memicu aksi protes dan seruan untuk perlindungan hak-hak LGBT+.
Byun ditemukan tewas di rumahnya di Cheongju pada 3 Maret lalu. Byun bergabung dengan kesatuan militer pada 2017 dan naik pangkat menjadi sersan staf, dengan tugas utama mengemudikan tank.
Namun, dia dipulangkan secara paksa pada tahun 2020 setelah menjalani operasi penggantian kelamin.
Upaya bandingnya untuk pemulihan hak ditolak pada akhir tahun lalu. Atasan langsung Byun dan rekan-rekannya telah mengetahui keputusannya untuk menjalani prosedur tersebut, yang dia jalani di Thailand pada tahun 2019.
Namun, pimpinan militer yang lebih tinggi mempermasalahkan operasi tersebut dan Kementerian Pertahanan menganggapnya cacat fisik dan mental karena Byun memiliki kekurangan pada organ seksual pria.
Menyusul pemecatan tersebut, Byun menggelar konferensi pers dan mengatakan: "Saya ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa saya bisa menjadi prajurit yang hebat ... Tolong beri saya kesempatan itu."
PBB kecam keputusan militer Korsel
Tahun lalu, Byun memenangkan putusan pengadilan yang mengakui dia sebagai perempuan.
Baca Juga: Uni Eropa Deklarasikan Jadi Zona Kebebasan Komunitas LGBT+
Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan pernyataan kepada pemerintah Korea Selatan, bahwa pemecatan tersebut merupakan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional.
Byun kemudian mengajukan gugatan terhadap militer karena diberhentikan secara tidak sah.
Sidang pertama dijadwalkan berlangsung pada bulan April mendatang.
"Sulit membayangkan bagaimana rasanya ditinggalkan, bahkan dikhianati," kata Cho Kyu-suk, anggota Pusat Hak Asasi Manusia Militer, yang telah bekerja sama dengan Byun.
Cho mengatakan diskriminasi terhadap orang LGBT+ lazim di masyarakat Korea Selatan, tetapi diskriminasi tersebut diekspresikan secara berbeda di militer.
"Diskriminasi lebih kuat di militer, karena kami memiliki sistem wajib militer di mana semua laki-laki muda [bertugas] sekitar satu setengah tahun," kata Cho kepada DW.
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi
-
Trump Kritik Paus Leo XIV hingga Lecehkan Yesus, Presiden Iran: Gak Bisa Dimaafkan!