Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mengritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memperbolehkan sepeda non lipat masuk gerbong kereta MRT. Menurut Gilbert, kebijakan itu malah menjadi beban transportasi.
Menurut Gilbert, kebijakan membolehkan sepeda non-lipat masuk MRT tidak pernah ada di negara lain. Karena itu ia merasa aneh jika Anies malah mengizinkannya di Jakarta.
"Saya tidak pernah melihat di luar negeri sepeda masuk transportasi publik dalam kota," ujar Gilbert saat dihubungi, Jumat (26/3/2021).
Karena keputusan itu, Anies dinilai Gilbert semakin tidak konsisten dalam membuat kebijakan. Sebab mantan Mendikbud itu selama ini telah mengajak masyarakat untuk menggunakan sepeda sebagai alat transportasi.
"Aneh kalau di Jakarta sepeda masuk transportasi publik. Itu bukan alat transportasi lagi, tapi beban transportasi," tuturnya.
Bahkan, ia menilai Anies lewat kebijakan ini hanya mengakomodir kepentingan kelompok tertentu saja. Mengizinkan sepeda non-lipat masuk gerbong dianggapnya tidak berpihak pada rakyat kecil yang butuh tempat di dalam MRT.
"Saya tidak melihat kebijakan ini pro rakyat. Sebaiknya semua kebijakan diperhitungkan baik-baik buat kepentingan seluruh masyarakat, bukan kepentingan sekelompok orang," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi