Jokowi Diminta Audit Internal Sebelum Nyatakan Perang Terhadap Terorisme

Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun meminta Presiden Jokowi melakukan audit terlebih dahulu terhadap sel-sel atau institusi negara sebelum menyatakan perang terhadap terorisme.

Pasalnya, kata dia, tak bisa dipungkiri ada dugaan sel-sel negara memanfaatkan isu atau jaringan terorisme untuk kepentingan ekonomi, sosial hingga politik pribadinya.

"Nah bisa nggak presiden melakukan audit terlebih dahulu terhadap sel-sel negara terlebih dahulu sebelum kita memerangi sel-sel di tengah masyarakat," kata Refly dalam sebuah diskusi daring bertema Terorisme dalam kacamata tokoh', Sabtu (3/4/2021).

Menurut Refly, publik tak bisa menafikan bahwa memang ada terorisme yang muncul dari kelompok masyarakat atau sel-sel masyarakat. Akan tetapi ada juga, kata dia, dugaan sel-sel negara memanfaatkan kelompok tersebut.

"Tidak bisa dipungkiri mungkin ada dalam sel-sel dalam negara atau katakan lah dalam sel-sel instusi negara yang memanfaatkan itu kelompok itu jaringan itu juga untuk kepentingan sosial politik mereka," tuturnya.

Lebih lanjut, Refly mengatakan, permintaannya tersebut semata-mata hanya menuntut pesan konstitusi dimana salah satunya memang negara wajib melindungi rakyatnya.

"Mungkin nggak ya dilakukan audit tapi saya mengandaikan bahwa presiden kita itu baik presiden itu dipilih oleh rakyat karena itu dia ingin mewujudkan keinginan-keinginan rakyat keinginan rakyat pun sudah dituliskan dalam konstitusi ingin dilindungi ingin dicerdaskan ingin disejahterakan," ungkapnya.

"Nah perilaku terorisme perilaku yang mengancam kehidupan rakyat tidak melindungi rakyat," sambungnya.

Untuk diketahui dalam beberapa waktu ini publik dikegetkan dengan dua aksi teror. Pertama aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh sepasang suami istri di depan halaman Gereja Katedral di Makassar, Minggu (28/3/2021).

Baca Juga: Isu Terorisme Muncul Kala Tone Oposisi Meningkat

Terbaru aksi teror atau penyerangan yang dilakukan seorang wanita bernama Zakiah Aini di gedung Mabes Polri, Jakarta, pada Rabu (31/3/2021).