Tak Ditemui Pemerintah karena Demo di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Bubarkan Diri Janji Balik Lagi

Suara.com - Massa mahasiswa dari berbagai aliansi, salah satunya dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang melakukan aksi unjuk rasa di momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) akhirnya membubarkan diri dengan kondusif dari area Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (2/5/2026).

Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, massa mahasiswa awalnya menyampaikan sejumlah sikapnya terlebih dahulu dari atas mobil komando.

Pernyataan sikap itu disampaikan karena mereka tak puas tak bisa menemui perwakilan Pemerintah.

Mereka juga hanya boleh melakukan unjuk rasanya di area Patung Kuda saja, setelah sebelumnya mereka ingin menyampaikan aspirasi di depan Istana Merdeka.

Setelah menyampaikan sikapnya yang utamanya terkait permasalahan pendidikan, mereka lantas menyampaikan ultimatum.

Mereka berjanji akan menggelar aksi kembali dengan jumlah massa yang jauh lebih besar.

"Sebelum kita pergi, kita beri ultimatum, kami tak bisa bertemu perwakilan pemerintah kami berjanji akan datang lagi hari Senin nanti dengan jumlah yang lebih besar," kata salah satu orator dari atas mobil komando.

Kemudian setelah itu, massa mahasiswa berangsur membubarkan diri dari lokasi. Aparat kepolisian kemudian maju dari balik barikade dan menyampaikan terima kasih usai massa mahasiswa menyampaikan aspirasinya.

Momen ini pun terlihat kondusif tanpa adanya peristiwa chaos.

Baca Juga: Momentum Hardiknas, BEM SI Gelar Demo di Patung Kuda Kritisi Soal Pendidikan

Sebelumnya mereka sempat melakukan aksi bakar ban di lokasi. Mereka juga sempat merasa tak puas hanya di tempatkan di Patung Kuda.

Berikut tuntutan massa aksi hari ini:

1. Reformasi tata kelola anggaran pendidikan serta pemisahan anggaran pendidikan publik dengan kedinasan, dan penghentian komersialisasi pendidikan berlebihan.
2. Mengevaluasi Permendikbud No. 55 Tahun 2024 guna melindungi hak asasi korban kekerasan seksual di wilayah kampus.
3. Mendesak pemerintah pusat dan daerah menjadikan pendidikan sebagai prioritas substantif, bukan sekadar formalitas anggaran.
4. Menuntut pemerataan akses pendidikan berkualitas hingga daerah 3T, pelosok, dan kelompok rentan.
5. Mendesak peningkatan kesejahteraan guru serta penyelesaian status guru honorer secara adil, transparan, dan bermartabat, serta pemerataan distribusi guru dan reformasi sistem rekrutmen.
6. Menuntut rehabilitasi sekolah rusak dan pemenuhan sarasa-prasarana pendidikan yang layak di seluruh Indonesia.
7. Mendesak kebijakan pendidikan yang konsisten, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang.
8. Mendorong pendidikan karakter yang nyata, kontekstual, dan berakar pada nilai kebangsaan serta kearifan lokal.
9. Menuntut transparansi dan pengawasan ketat terhadap seluruh penggunaan anggaran pendidikan.
10. Mendesak revisi pembahasan UU Sisdiknas dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil.