Suara.com - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Krisdayanti yang juga ibunda dari Aurel menanggapi pernikahan anak sulungnya dengan Atta Halilintar. Belakangan pernikahan Atta - Aurel mendapat sorotan mulai dari kehadiran Presiden Joko Widodo hingga Kementerian Sekretariat Negara yang menggunduh momen sakral keduanya di akun resmi Kemensetneg.
Menurut KD sapaan karibanya, kedatangan Jokowi hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam pernikahan Atta dan Aurel itu merupakan bentuk dukungan terhadap anak muda.
"Mas Atta sebagai seorang anak muda influencer yang positif saya pikir kehadiran bapak sebagai kepala negara lebih melihat dukungan ke anak muda yang memiliki inovasi. Semangat untuk memberikan rasa positif untuk semua anak muda untuk bisa bekerja ke depannya, bukan sekadar hadir hanya untuk melihat atau dipandang. Saya pikir nggak ada itu," tutur KD di Kompleks Parlemen DPR, Rabu (7/4/2021).
Karena itu KD meminta kehadiran Jokowi di pernikahan putrinya tersebut disikapi secara positif.
Ia sekaligus memuji Atta yang baru saja beberapa hari lalu resmi meminang Aurel.
"Jadi saya mohon ini disikapi secara positif. Saya takutnya nanti ada rancu di sini, artinya tetap dianggap positif karena mereka berdua khususnya Mas Atta seorang positif, kerja keras, dan memberikan dampak baik untuk khalayak khususnya milenial," ujar KD.
Jokowi Dikritik
Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar mengkritik momen Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri pernikahan pasangan selebriti Atta Halilintar - Aurel Hermansyah.
Haris Azhar menegaskan, tidak salah pejabat negara menghadiri sebuah pesta pernikahan. Namun, dalam hal ini dia menyoroti ramainya orang bicara tentang ketidakadilan.
Baca Juga: Jokowi: Sikap Ekslusif dan Tertutup Dapat Merusak Sendi-sendi Kebangsaan
Untuk menggugurkan dalil yang menyebut pemerintah tidak adil itu, Haris Azhar menantang tegas pemerintah untuk melakukan treatment serupa untuk pernikahan lainnya.
Haris Azhar menyebut secara tidak langsung pernikahan pasangan selebriti muda itu menggunakan fasilitas negara.
"Pertama, salahkah pejabat hadir ke pernikahan? Nggak. Nggak salah, tapi kalau dalam konteks yang ramai kemarin, soal menggunakan fasilitas negara, website, disiarkan di Setneg, boleh nggak, boleh, tapi bicara keadilan," kata Haris Azhar seperti dikutip Suara.com.
Haris Azhar kemudian menantang pemerintah, bisa tidak hari Sabtu besok akun resmi pemerintah ikut menyiarkan pernikahan warga lainnya.
"Bisa nggak hari sabtu besok, ada lagi warga yang nikahan di Sumba Timur atau di NTT yang sedang kena bencana tapi sudah ada jadwal nikahan, untuk disiarkan," tantang Haris Azhar.
"Bisa nggak Sabtu besok website Setneg juga menyiarkan pernikahan di tengah situasi bencana di NTT untuk menggugurkan (anggapan ketidakadilan)," tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional