Suara.com - Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar mengkritik momen Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri pernikahan pasangan selebriti Atta Halilintar - Aurel Hermansyah.
Haris Azhar menegaskan, tidak salah pejabat negara menghadiri sebuah pesta pernikahan. Namun, dalam hal ini dia menyoroti ramainya orang bicara tentang ketidakadilan.
Untuk menggugurkan dalil yang menyebut pemerintah tidak adil itu, Haris Azhar menantang tegas pemerintah untuk melakukan treatment serupa untuk pernikahan lainnya.
Hal itu disampaikan Haris Azhar saat menjadi narasumber Program Catatan Demokrasi, Selasa (6/4/2021) malam.
Dalam hal ini pula, Haris Azhar menyoroti kabar pernikahan Atta-Aurel yang dibagikan akun Sekretarias Negara (Setneg).
Menyoroti hal itu, Haris Azhar menyebut secara tidak langsung pernikahan pasangan selebriti muda itu menggunakan fasilitas negara.
"Pertama, salahkah pejabat hadir ke pernikahan? Nggak. Nggak salah, tapi kalau dalam konteks yang ramai kemarin, soal menggunakan fasilitas negara, website, disiarkan di Setneg, boleh nggak, boleh, tapi bicara keadilan," kata Haris Azhar seperti dikutip Suara.com.
Haris Azhar kemudian menantang pemerintah, bisa tidak hari Sabtu besok akun resmi pemerintah ikut menyiarkan pernikahan warga lainnya.
"Bisa nggak hari sabtu besok, ada lagi warga yang nikahan di Sumba Timur atau di NTT yang sedang kena bencana tapi sudah ada jadwal nikahan, untuk disiarkan," tantang Haris Azhar.
Baca Juga: Jokowi Tegaskan Sikap Intoleran Harus Hilang dari Bumi Pertiwi
"Bisa nggak Sabtu besok website Setneg juga menyiarkan pernikahan di tengah situasi bencana di NTT untuk menggugurkan (anggapan ketidakadilan," tambahnya.
Menurut dia, upaya itu bisa menjadi salah satu hal yang menggugurkan anggapan bahwa pemerintah berlaku tak adil dan hanya berpihak pada pernikahan Atta-Aurel saja.
"Supaya website Setneg kelihatan adil, hari sabtu besok harus ada pernikahan di NTT yang harus disupport negara supaya tetap jadi orang itu nikah. Di gereja, masjid, nggak papa, dan Setneg menyiarkan itu supaya gugur dalil bahwa website Setneg tidak hanya menyiarkan pernikahan Atta-Aurel," tegasnya.
Apabila Sabtu besok tidak ada siaran langsung pernikahan lainnya, menurut Haris Azhar bisa jadi anggapan bahwa pemerintah tak adil itu benar.
"Kalau Sabtu besok tidak ada live pernikahan rakyat jelata, di situ tidak adil. Jadi ada kesempatan mendalilkan ketidakadilan yg banyak diguncingkan," tandasnya.
Haris Azhar juga berbicara soal pemilihan Jokowi dan Prabowo sebagai saksi pernikahan Atta-Aurel.
Sebagai lawyer, dia menegaskan bahwa peranan saksi dalam sebuah pernikahan itu merupakan tanggung jawab besar.
Mengaku tidak berharap akan terjadi kemungkinan buruk, Hariz Azhar berharap pertimbangan pemilihan Jokowi dan Prabowo telah dipikirkan secara matang.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 3 HP Xiaomi dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
Silmy Karim Tersangka, Pemerintah Belum Akan Tunjuk Wamen Imipas Baru
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Sabtu Pagi, DPR dan Pemerintah Gelar Pertemuan Bahas Evaluasi Perkembangan Ekonomi
-
Napas Jakarta Makin Berat, Pramono Serukan Tinggalkan Kendaraan Pribadi
-
Rekomendasi Akhir Pekan di Jakarta: Dari Indofest hingga Pameran Keris Nasional
-
KPK Pindahkan Penahanan Bupati Nonaktif Pati Sudewo ke Rutan Semarang
-
Berjalan Sesuai Rencana, Pembangunan Fisik Sekolah Rakyat Permanen di Jambi Capai 70%
-
Kawal Sekolah Rakyat: Ombudsman Beri Masukan Tata Kelola, Sarpras hingga SDM
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Jejak Silmy Karim Palak WNA dalam Proses Izin Tinggal