Suara.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus ikut membaca adanya potensi Partai Amanat Nasional untuk bergabung ke koalisi pemerintahan, bersamaan dengan isu reshuffle yang kian mencuat.
Lucius berpandangan selama ini memang gelagat PAN terkesan manis terhadap pemerintah. PAN tidak mengambil garis tegas menyatakan mereka oposisi, kendati posisinya berada di luar pemerintahan.
"Ada PAN yang selama ini sudah menjadi partai yang manis di hadapan pemerintah tapi di saat yang bersamaan tidak ada apresiasi berupa kekuasaan yang bisa dinikmati. Walaupun terkesan dicuekin oleh presiden, PAN tidak bergeming, PAN tetap pada pendiriannya untuk kemudian tidak menunjukkan posisinya sebagai oposisi seperti PKS misalnya," tutur Lucius dalam diskusi daring Para Syndicate, Jumat (16/4/2021).
Meski seperti kata Lucius, Presiden Jokowi tidak acuh terhadap sikap manis PAN, partai berlambang matahari putih bersinar itu tetap teguh dan bersabar menunggu momen masuk ke koalisi.
"Saya kira bukan karena PAN tidak mau seperti PKS, misalnya menentukan dirinya oposisi tapi PAN mungkin memilih jalan untuk bersabar menunggu momen yang tepat untuk kemudian diacak oleh presiden masuk dalam kabinet," ujar Lucius.
Potensi PAN Masuk Kabinet
Isu perombakan kabinet atau reshuffle ternyata tidak hanya meliputi kocok ulang menteri. Melainkan merambah terhadap penambahan kekuatan baru dari partai politik di luar pemerintahan.
Direktur Eksekutif Indopolling Network, Wempy Hadir membaca reshuffle berpeluang membuka masuknya partai di luar pemerintah untuk bergabung menjadi koalisi. Ia menilai potensi tersebut sangat kuat dimiliki oleh Partai Amanat Nasional atau PAN.
Wempy mengatakan sikap PAN yang tidak tegas mengambil posisi oposisi atau koalisi menjadikan partai tersebut memiliki potensi lebih kuat masuk koalisi, dibanding PKS dan Partai Demokrat. Wempy mengatakan PKS dan Partai Demokrat selalu menegaskan sikap oposisi mereka di publik, sementara hal serupa tidak dilakoni oleh PAN.
Baca Juga: Jokowi: Saya Ngerti Semua Pasti Rindu Kampung Halaman, Tapi...
"Tetapi saya melihat bahwa untuk kepentingan politik PAN pasti punya kepentingan untuk masuk ke dalam kekuasaan. Dengan demikian saya kira jika PAN masuk dalam kekuasaan maka koalisi pemerintah hari ini akan sangat besar dan signifikan bahkan bisa mencapai absolut 78,61 persen," kata Wempy dalam diskusi daring Para Syndicate, Jumat (16/4/2021).
Wempy mengatakan dukungan besar koalisi jika ditambah dengan PAN itu memang sangat menguntungkan Presiden Jokowi. Namun kekuatan besar tersebut bukan berarti dapat memuluskan Jokowi dalam pengambilan kebijakan.
"Memang kalau kita lihat keuntungan Jokowi dia mendapat banyak dukungan dari partai politik secara angka dan sebagainya sampai 78,61 persen. Tetapi angka ini tidak menjamin seluruh kebijakan Jokowi akan didukung oleh menteri-menteri dari partai politik ini," kata Wempy.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Buka-bukaan di KPK, Zarof Ricar Ngaku Beri Info Baru soal Aliran Uang dalam Kasus Hasbi Hasan
-
Prabowo Minta Maaf, Pemulihan Bencana Sumatra Tak Bisa Cepat: Butuh Waktu Hingga 3 Bulan
-
Kuasa Hukum Ungkap Ijazah Asli Jokowi Telah Diperlihatkan Saat Gelar Perkara Khusus
-
Prabowo Soroti Upaya Cari Kambing Hitam di Tengah Bencana Sumatra
-
Prabowo Tolak Status Bencana Nasional di Sumatra, Klaim Situasi Terkendali
-
Bukan Zionisme, Isu Tambang Disebut Jadi Akar Konflik Internal PBNU
-
Kerugian Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Ditaksir Capai Rp10 Miliar, Pedagang Dijanjikan Bantuan
-
Prabowo Perintahkan Menhut Cabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Seluas 1 Juta Hektare
-
Asrama Mahasiswa Aceh di Tembalang Mendadak Haru Biru, Haji Suryo dan Slank Bawa Bantuan
-
Prabowo Sindir Pejabat 'Wisata Bencana': Jangan Datang Hanya untuk Foto-foto!