Suara.com - Ikatan Dokter Indonesia menegaskan, dukungan politikus hingga artis dengan menjadi penerima vaksin Nusantara, tidak memunyai arti apa pun.
Dukungan politikus, tokoh publik, hingga artis itu tidak bakal membuat vaksin yang digagas eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tersebut serta merta mendapat perizinan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
Sebab, Ketua IDI Daeng M Faqih mengatakan, penelitian vaksin covid-19 dan dunia kedokteran secara umum selalu tunduk pada prosedur keilmuan dan ilmiah.
"Jangan sampai prosedur keilmuan itu ada intervensi-intervensi. Termasuk misalnya ya dukungan tokoh-tokoh. Dalam dunia keilmuan, intervensi seperti itu tak ada nilainya. Artinya ada mantan ini, mantan itu, kalau jadi relawan, tetap saja itu sebagai relawan," kata Daeng dalam diskusi daring bertema 'Siapa Suka Vaksin Nusantara', Sabtu (17/4/2021).
IDI, kata Daeng, tetap menyorot prosedur atau protokol dalam pengembangan vaksin Nusantara.
Menurutnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengkritik dan meminta uji fase dua vaksin Nusantara disetop, semata-mata dalam rangka pengawasan.
"Di Indonesia, pengawasan itu di tangan BPOM. Kalau bukan mereka, siapa lagi."
Pada pekan ini, sejumlah politikus, pengusaha, hingga artis ikut menjadi relawan fase dua vaksin Nusantara.
Ada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, pengusaha Aburizal bakrie, hingga mantan Menteri Kesehatan era SBY, Siti Fadilah.
Baca Juga: Tenaga Ahli Menteri Kesehatan: 95 Persen Bahan Baku Vaksin Nusantara Impor
Selain itu, anggota DPR RI seperti Sufmi Dasco Ahmad, hingga artis Anang Hermansyah dan Ashanty juga ikut menjadi relawan.
Sementara BPOM menegaskan vaksin Nusantara belum memenuhi cara pengolahan yang baik atau good manufacturing practices/GMP, dan praktik laboratorium yang baik (Good Laboratory Practice/GLP).
Tak hanya itu, BPOM juga mempertanyakan konsep vaksin Nusantara yang dinilai belum jelas, apakah benar-benar vaksin ataukah terapi.
Oleh sebab itu, BPOM meminta tim peneliti untuk menghentikan sementara proses pengembangan vaksin dan kembali ke fase pra-klinik dengan melengkapi prosedur saintifik yang baik dan benar.
Berita Terkait
-
Tenaga Ahli Menteri Kesehatan: 95 Persen Bahan Baku Vaksin Nusantara Impor
-
58 Artis, Ulama, hingga Sastrawan Dukung BPOM soal Vaksin Nusantara
-
BPOM Dituding Berpolitik soal Vaksin Nusantara
-
5 Fakta Terkini Seputar Vaksin Nusantara: Anang Ashanty Ikut Disuntik?
-
Aburizal Bakrie Suntik Vaksin Nusantara dan Berita Terpopuler Lainnya
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
PSSI Protes AFC, Wasit Laga Timnas Indonesia di Ronde 4 Kok dari Timur Tengah?
Terkini
-
Mendagri Bagikan 2.000 Paket Sembako Kepada Warga Tanah Tinggi Dalam Peringatan HUT ke-15 BNPP
-
Kata-kata Menkeu Purbaya: Jangan Fomo soal Investasi! Doyan Belanja Gak Apa-apa Asal Sesuai Kantong
-
Siswi 13 Tahun Tewas Gantung Diri di Cipayung, Polisi Dalami Dugaan Bullying
-
Misteri Kursi Menko Polkam: Istana Bungkam, Nama Jenderal Purnawirawan Bintang Tiga Ini Santer
-
Teka-teki Menko Polkam Baru: Nama Mahfud MD hingga Letjen Purn. Djamari Chaniago Mencuat
-
Tokoh Senior PPP Bongkar Kelompok 'Lima Serangkai' di Balik Kudeta Suharso Monoarfa
-
Pemerintah Pastikan Pajak UMKM Tetap 0,5 Persen, Cak Imin: Harus Diterapkan Selamanya
-
Timeline Lengkap Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN: Direncanakan 2 Bulan, Berakhir Gagal Total
-
APBD untuk Ciptakan Lapangan Kerja, Pemprov DKI Diingatkan Prioritaskan Warga KTP Jakarta
-
Protes Tanggul Viral, KTP Nelayan Cilincing Bakal Dicek, Wamen KKP: Mana Pendatang, Mana Warga Asli