Suara.com - Ketua Fraksi PAN di DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memediasi terkait polemik Vaksin Nusantara. Terutama tentang perbedaan pandangan antara para peneliti Vaksin Nusantara dengan pihak Badan POM.
Saleh mengatakan polemik tersebut sebaiknya diselesaikan dengan cara mediasi. Sehingga baik dari pihak peneliti maupun BPOM bisa mengurai persoalan yang ada.
"Dengan begitu, tidak ada yang merasa ditinggalkan. Saya yakin, mediasi itu bisa dilakukan. Menkes diminta mengambil peran untuk memfasilitasi. Para peneliti dan BPOM tentu bisa duduk bersama dengan Menkes," kata Saleh kepada wartawan, Senin (19/4/2021).
Anggota Komisi IX DPR itu meyakini langkah mediasi lewat Menkes Budi bisa dilakukan. Mengingat dalam rapat terakhir di Komisi IX, usulan mediasi termasuk salah satu bagian dari kesimpulan rapat.
"Menkes semestinya yang paling berkepentingan agar vaksin segera tersedia. Menurut Perpres 99/2020, menkes memiliki otoritas penuh terhadap pengadaan vaksin. Tentu termasuk dalam hal ini pengadaan vaksin nusantara atau vaksin merah putih," kata Saleh.
Saleh turut menyoroti adanya aksi dukung mendukung dalam polemik Vaksin Nusantara. Ia menilai aksi tersebut tidak tepat dilakukan.
Mengingat, tidak semua pihak yang terlibat dalam aski dukung mendukung itu memiliki latar belakang akademik kesehatan. Saleh berujar tidak sedikit di antara mereka mendapatkan informasi hanya dari media, sehinhga dirasa tidak memadak
"Lagian, ini kan bukan Pilkada atau Pileg. Kalau Pemilu tentu dibutuhkan dukungan, semakin banyak yang dukung, semakin mudah untuk menang. Itu karena kebenarannya didasarkan atas suara terbanyak. Kalau vaksin, kebenarannya diukur secara akademik," kata Saleh
Jokowi Diminta Turun Tangan
Baca Juga: Direktur RSPAD : Obat Kanker Dikembangkan untuk Lawan Covid-19
Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai Nasdem, Okky Asokawati, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menengahi kisruh terkait polemik Vaksin Nusantara. Kekinian, Okky memandang terjadi aksi dukung mendukung antara pengembangan vaksin dan dukungan untuk Badan POM.
Aksi tersebut yang Okky anggap tidak perlu terjadi apalagi sampai kepada publik. Pasalnya kata Okky, polemik tersebut tidak produktif.
"Saya kira Presiden dapat memanggil pihak-pihak yang berpolemik untuk segera menghentikan polemik ini dan mendudukkan perkara ini secara jelas, terang dan transparan. Berbagai spekulasi yang muncul di publik juga agar segera berhenti," tegas Okky dalam keterangannya, Senin.
Okky menyesalkan kekisruhan yang terjadi dari polemik Vaksin Nusantara ini. Padahal dikatakan dia, pengembangan Vaksin Nusantara awalnya didorong Kementeriam Kesehatan, sementara saat ini berpolemik dengan Badan POM.
Kekisruhan dari institusi pemerintah itu yang ia nilai tidak seharusnya terjadi.
Okky berujar situasi menjadi lebih pelik ketika sejumlah tokoh hingga anggota DPR melakukan aksi dukungan kepada Vaksin Nusantara. Sedangkan di sisi lain ada juga dukungan terhadap BPOM.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal
-
Program MBG Bikin Ibu di Lumajang Kantongi Ratusan Ribu, Ekonomi Lokal Melesat
-
Babak Penentuan Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Polisi Gelar Perkara Khusus Senin Depan
-
Kebahagiaan Orangtua Siswa SMK di Nabire Berkat Program Pendidikan Gratis
-
Sosialisasi Program Pendidikan Gratis, SMK Negeri 2 Nabire Hadirkan Wali Murid