Suara.com - Para pemimpin gereja di Papua Barat meminta PBB dan Australia untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan penugasan TNI sebagai guru, yang dinilai hanya memperburuk rasa trauma anak-anak negeri Cenderawasih.
Menyadur ABC News, Rabu (21/4/2021), Dewan Gereja Papua Barat mengirim surat kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk mengirim penyelidik, guna melihat kondisi pengungsi Nduga akibat pertempuran TPNPB dengan TNI tiga tahun lalu.
Dewan Gereja mengatakan, mereka prihatin bahwa Indonesia gagal menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di Papua Barat.
Rode Wanimbo dari Gereja Evangelis mengatakan, jika PBB dan negara tetangga seperti Australia tidak bersedia menanggapi krisis, akan membuat frustrasi warga Papua.
"Para pemimpin gereja percaya bahwa kami sedang berada di proses genosida," ujar Wanimbo kepada Radio ABC.
Pemimpin gereja tersebut juga mengeluhkan penanganan dari pemerintah pusat dan Pemprov Papua Barat yang tidak membuahkan hasil maksimal dalam menangani pengungsi.
Wanimbo mengungkapkan, kebijakan pemerintah pusat di Jakarta dengan mengirimkan pasukan militer dan polisi ke Papua Barat hanya akan menambah rasa trauma.
Dewan Gereja juga menyuarakan keprihatinan tentang penugasan anggota TNI sebagai guru di sekolah-sekolah provinsi, yang dinilai hanya memperburuk rasa trauma.
"Kami telah hidup dalam trauma terutama anak-anak ... ketika kami melihat tentara berseragam, hal itu menciptakan trauma lebih lanjut," kata Wanimbo.
Baca Juga: WN Australia Ditemukan Tewas Dalam Hotel di Denpasar
"Khususnya untuk para anak-anak di daerah konflik, kehadiran tentara berseragam akan menambah trauma pada anak-anak dan wanita," jelasnya.
Wanimbo juga mengungkapkan, kebijakan dinas pendidikan provinsi bekerja sama dengan militer bukanlah langkah yang tepat.
"Ini bukanlah kebijakan pemerintah yang bijaksana, ini bukan kebijakan yang dapat mengubah pandangan baik pemerintah," jelas Wanimbo.
"Tolong jangan kirimkan militer ke sekolah," tegasnya.
Wanimbo juga mengimbau kepada negara tetangga Australia untuk menghentikan bantuan militer mereka ke Indonesia untuk mengurangi pasukan.
"Tolong, bantu kami, kami sangat ini bantuan dari internasional, khususnya Australia untuk menghentikan bantuan militer dan polisi ke Papua," ujar Wanimbo.
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
Raih KWP Awards, Legislator NasDem Arif Rahman: Anggota DPR Harus Selalu Turun ke Rakyat
-
Megawati Beri Hard Warning ke Kader PDIP: Jangan Korupsi,Turun ke Bawah!
-
Petugas PPSU di Pejaten Barat Tewas Ditabrak Mobil Saat Sedang Menyapu
-
Aksi Kamisan ke-904, Sumarsih: Perjuangan Ini Lahir dari Cinta
-
Bukan Sekadar Pajangan, Andre Rosiade Dedikasikan Penghargaan KWP Awards 2026 untuk Rakyat Sumbar
-
Misteri Kerangka Manusia Nyangkut di Sampah Citarum, Ciri Kawat Jadi Kunci
-
Sapu Jalan Berujung Maut: Petugas PPSU Tewas Ditabrak Mobil Oleng di Pejaten
-
Petani Tembakau Madura Desak Pemerintah Ubah Kebijakan Rokok Ilegal
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah