Suara.com - Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf mengatakan, pembingkaian konflik separatis menjadi sebuah ancaman terorisme menjadi tren yang digunakan oleh sejumlah negara sejak adanya peristiwa serangan teror di World Trade Center (WTC) New York pada 11 September 2001.
Menurutnya, cara tersebut dilakukan sejumlah negara untuk menghindari penyelesaian akar konflik etno-nasionalisme.
Al Araf pun menilai pelabelan terorisme menjadi pilihan beberapa negara karena dianggap lebih mudah. Karena dengan menetapkan sebagai teroris, dapat memudahkan pemerintah melakukan tindakan di bawah legislasi yang tersedia.
"Membingkai kelompok separatisme sebagai kelompok teroris itu memungkinkan ruang negara mendapatkan legitimasi atas tindakan-tindakannya, khususnya tindakan-tindakan yang sifatnya lebih eksesif," kata Al Araf dalam diskusi "Menanti Perdamaian di Papua: Urgensi Penghentian Kekerasan" secara daring, Kamis (6/5/2021).
Indonesia pun akhirnya memilih jalan pintas itu untuk menyelesaikan konflik dengan Tentara Pembebasan Negara Papua Barat (TPNPB). Masih menurut Al Araf, apa yang dilakukan pemerintah tersebut keliru dan tidak tepat.
Sebab, Pemerintah Indonesia sebenarnya bisa menyelesaikan permasalahan di Bumi Cenderawasih dengan jalan lain.
"Pemerintah mengambil jalan lain untuk menyelesaikan konflik melalui jalan dialog sebagaimana disampaikan oleh banyak kelompok masyarakat dan mengambil jalan-jalan yang jauh lebih berperikemanusiaan," ujarnya.
Karena itu, Al Araf berkesimpulan, penyematan label teroris tidak akan menyelesaikan masalah. Dalam arti lain, ia meminta kepada pemerintah sebaiknya segera mencabut keputusannya tersebut.
"Labeling terorisme tidak menjawab persoalan di Papua tetapi memperkeruh dan sesungguhnya ini disetop, dievaluasi, dan cabut itu."
Baca Juga: Reaksi Keras OPM Usai Dicap Teroris: Akal Sehat Pemerintah Sudah Hilang
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Pulang Nongkrong Ditangkap Polisi, Orang Tua Terdakwa Demo Berharap Bisa Idul Fitri Bersama Anak
-
Niat Kencan Berujung Petaka: AP Dituntut 1 Tahun Bui, Diduga Korban Salah Tangkap Demo Agustus
-
Momen Gibran Kasih Perintah Gubernur Kalsel di Depan Warga: Tolong Aspirasi Mahasiswa Diselesaikan
-
Lobi Prabowo-SBY Bikin Demokrat Ubah Sikap Soal Pilkada? Ini Kata Gerindra
-
Pilkada Lewat DPRD Bukan Cuma Hemat Biaya, Populi Center: Ini 4 Syarat Beratnya
-
Status Tersangka Tak Membuat Dokter Richard Lee Ditahan, Polisi Beberkan Alasan Kuncinya
-
Kritik Pedas Ryaas Rasyid: Jakarta yang Obral Izin, Daerah yang Dapat Banjirnya
-
Proyeksi MRT Jakarta: Target Monas Beroperasi 2027, Kota Tua Menyusul 2029
-
Rakyat Tolak Pilkada via DPRD, Deddy Sitorus: Mereka Tak Mau Haknya Dibajak Oligarki
-
Keberatan dengan Eksepsi Nadiem, Jaksa: Tak Perlu Cari Simpati dan Giring Opini