Suara.com - Pemerintah dinilai tidak akan bisa sepenuhnya menghentikan mudik meski sudah melakukan berbagai cara untuk melarang warga mudik lebaran di tengah pandemi Covid-19 tahun ini.
Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robet mengatakan, dalam ranah sosiologi tidak ada hal yang salah atau benar antara pemerintah yang melarang dan masyarakat yang nekat mudik saat pandemi.
"Mudik itu bisa dilarang, tapi tidak bisa dihentikan. Apakah salah atau benar? saya pikir karena ini peristiwa sosial budaya, kita tidak bisa menggunakan satu ukuran yang hitam putih. Kita lihat ini sebagai etika atau kebudayaan," kata Robertus dalam diskusi virtual di SuaraLive!, Senin (10/5/2021).
Robet menjelaskan, mudik adalah tradisi yang terbentuk secara struktural selama bertahun-tahun akibat ketimpangan desa dan kota. Sehingga mudik bukan hanya pulang biasa, melainkan ada tanggung jawab moral dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia.
"Mudik itu bukan lagi semata-mata perpindahan fisik orang, tapi dia sekaligus tindakan etik dan kultural, itu sulit dihentikan, ada tarikan moral dan kultural dari orang yang merasa sebagian dirinya yang sejati ada di tempat asalnya," jelasnya.
Dia menyebut tradisi yang sudah terbentuk puluhan tahun ini harus dihadapkan dengan pembatasan gerak dengan alasan medis yang tak semua masyarakat bisa menerimanya secara langsung meski sudah berlangsung selama dua tahun.
"Disitulah kita melihat pertarungan antara rasionalitas pandemi dengan kebudayaan, tidak bisa kita katakan mana kalah mana menang, tapi residu yang merembes itu tetap banyak, situasinya seperti itu sekarang," tutur Robet.
Diketahui, perjalanan pada masa larangan mudik 6-17 Mei 2021 hanya diizinkan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak atau non-mudik dengan mengantongi Surat Izin Keluar Masuk.
Mereka yang bisa mengantongi izin SIKM antara lain, kerja perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit atau duka, ibu hamil dan satu pendampingnya, persalinan dan dua pendampingnya.
Baca Juga: Penyekatan Mudik Jebol, Epidemiolog Usul PSBB Jawa-Bali Usai Lebaran
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional