Suara.com - Sebuah kelompok pro-Palestina di Inggris mengadakan aksi solidaritas dan mengklaim sudah menduduki pabrik drone milik Israel.
Menyadur BBC News, Kamis (20/5/2021) Palestine Action mengatakan telah menduduki bagian dari UAV Tactical Systems, anak perusahaan Elbit Systems milik Israel di Leicester.
Pabrik tersebut membuat pesawat tak berawak yang menurut para pengunjuk rasa telah digunakan dalam konflik antara Israel dan militan Palestina di Gaza.
Mereka mengatakan bahwa mereka menutup gerbang dan mengganggu proses produksi.
Pihak Elbit hingga kini masih belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait aksi tersebut.
Pada Rabu pukul 19.30 waktu setempat, juru bicara pengunjuk rasa mengatakan ada lebih dari 100 orang di luar gerbang dan di atap pabrik. Mereka berharap bermalam di sana.
Para demonstran menyemprotkan cat merah ke setidaknya salah satu dinding pabrik yang terletak di Meridian Business Park.
"Tindakan hari ini menunjukkan bahwa sepenuhnya berada dalam kekuasaan kami untuk menghentikan produksi mesin brutal yang memicu kejahatan perang di Palestina," jelas Palestine Action dalam sebuah pernyataan.
"Seminggu terakhir telah menunjukkan kematian dan kehancuran tanpa henti yang dapat dan akan ditimbulkan oleh pasukan Israel dengan amunisi dan teknologi militer buatan Inggris." sambungnya.
Baca Juga: Rizieq Pakai Syal Palestina di Ruang Sidang: Dukung Kemerdekaan Dari Zionis
Kepolisian Leicestershire mengkonfirmasi petugas mendapat panggilan berkaitan dengan aksi demonstrasi tersebut.
"Polisi tetap berada di tempat kejadian dan berusaha untuk terlibat dengan mereka yang ada di atap." jelas seorang juru bicara.
Pada sore hari, pengunjuk rasa masih di tempat dan polisi mengatakan petugas terus "memfasilitasi protes damai di lapangan".
Petugas pemadam kebakaran sempat diterjunkan untuk mengevakuasi para demonstran yang berada di bagian atap pabrik, namun kemudian mundur.
"Pejabat serikat pekerja segera mengingatkan manajer senior bahwa sebagai petugas pemadam kebakaran, kami adalah, dan tetap, layanan kemanusiaan yang membanggakan dan peran kami tidak melibatkan penegakan hukum," jelas Seorang juru bicara dari Serikat Brigade Pemadam Kebakaran Leicestershire.
"Setelah keselamatan mereka yang terlibat dikonfirmasi, anggota Fire Brigades Union menarik diri dari insiden itu." sambungnya.
Ketua brigade Leicestershire Graham Vaux menambahkan: "Serikat Brigade Pemadam Kebakaran mendukung solidaritas Palestina dan hak untuk protes."
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
Terkini
-
Polda Metro Jaya Pastikan Bakal Periksa Jampidsus Febrie Soal Rumah, Dolar hingga Emas 74 Kg!
-
816 Titik Bazar Daging Murah Sudah Sambangi Permukiman Warga Jakarta
-
Kejagung Bantah Datangi Polda Metro Jaya Pasca Penggeledahan Cafe de'Clan Signature
-
Geledah 13 Lokasi dan Sita 74 Kg Emas Tapi Belum Ada Tersangka, Polda: Masih Pendalaman Paripurna
-
Prabowo: Banyak yang Nyusup ke MBG untuk Jadi Maling!
-
Open House Sekolah Rakyat di Lombok Barat, Gus Ipul: Siswa Tunjukkan Banyak Perubahan
-
Drama Putri Mandalika Berbahasa Inggris Meriahkan Open House Sekolah Rakyat Lombok
-
Mendagri Minta Pemda Akselerasi Program BSPS, Target 400 Ribu Rumah
-
Pimpinan Ponpes Tak Ditahan Meski Jadi Tersangka Kasus Santri Terbakar, Polisi Buka Suara
-
Pengakuan Negara Belum Cukup, Hak Penghayat Kepercayaan Masih Jadi PR Pemerintah