Pemerintah Diminta Lakukan Diplomasi Vaksin demi Jemaah Haji Indonesia

Suara.com - Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir meminta Pemerintah Indonesia melalukan diplomasi politik ke Pemerintah Arab Saudi. Diplomasi yang dimaksud itu berkenaan dengan Otoritas Arab Saudi yang menjadikan vaksinasi dengan jenis vaksin tertentu sebagai syarat mendapat izin perjalanan ibadah haji dan umrah.

Diketahui, sejauh ini hanya vaksin AstraZeneca yang bisa memenuhi syarat perjalanan haji dan umrah dan telah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.

Selain AstraZeneca, jenis vaksin lain yang digunakan di Indonesia belum bisa memenuhi syarat lantaran tidak mengantongi sertifikat dari organisasi kesehatan dunia (WHO).

"Nah ini menurut saya ini lebih karena kita butuh diplomasi juga dari goverment to goverment. Kemudian nanti pemerintah kita dan Arab Saudi bisa melakukan diplomasi vaksin bahwa vaksin yang sudah diberikan kepada masyarakat Indonesia itu juga berlaku bagi vaksin haji," kata Honesti dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (20/5/2021).

Honesti optimis, apabila diplomasi dilakukan antara kedua negara, bukan hal mustahil nantinya Arab Saudi memperbarui daftar vaksin yang diperbolehkan menjadi syarat masuk jemaah haji atau umrah.

"Kami berkeyakinan karena jumlah (jemaah) haji di Indonesia paling besar di dunia, masa mereka delay karena masalah politik vaksin. Kami sudah menyampaikan ke Kemenlu dan Kemenkes untuk bisa dimulai diplomasi ini dengan pemerintah Arab saudi," katanya.

Hanya AstraZeneca Penuhi Syarat Umrah dan Haji

Selain AstraZeneca, Sinovac maupun vaksin lain terutama buatan China dikatakan Honesti belum mengantongi sertifikat dari organisasi kesehatan dunia (WHO)

"Memang belum satupun vaksin yang kita gunakan saat ini masuk kecuali AstraZeneca, yang vaksin dari Cina emang belum," kata Honesti dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (20/5/2021).

Baca Juga: AstraZeneca untuk Syarat Haji dan Umrah, Sinovac Belum Kantongi Izin WHO

Honesti mengatakan sejauh ini vaksin Sinopharm sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari WHO. Sementara untuk Sinovac masih dalam proses.

Dia juga menyampaikan sebelumnya, Bio Farma sudah melakukan diskusi dengan pihak Sinovac.

Dari situ diketahui bahwa tidak ada data apapun yang diminta WHO sebagai persyaratan persetujuan EUA. Sehinga pemberian izin penggunaan darurat hanya tinggal menunggu waktu.

"Mudah-mudahan mungkin awal Juni atau Minggu kedua Juni, Sinovac sudah mendapatkan EUA dari WHO. Sehingga nati bsia menjadi dasar kita berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi, Sinovac, Sinopharm, dan semua vaksin yang digunakan di Indonesia layak untuk menjadi persyaratan," kata Honesti.

Untuk diketahui, Otoritas Arab Saudi mengizinkan ibadah umrah, namun dengan catatan hanya untuk jemaah yang sudah divaksin Covid-19.

Belakangan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mempertegas bahwa izin tersebut berlaku bagi jemaah yang memang sudah disuntik vaksin dengan sertifikasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).