Suara.com - Kodim 0504/Jakarta mulai membuka pendaftaran untuk rekrutmen Komponen Cadangan (Komcad) pada Jumat (28/5/2021). Mereka yang memenuhi syarat bisa melanjutkan sesi untuk pendaftaran.
Perwira Seksi Personel (Pasi Pers) Kodim 0504/Jakarta Selatan Mayor Arh Mulyoto mengatakan pihaknya baru melakukan langkah awal untuk menyeleksi mana saja calon komcad yang sudah memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan yang mesti dipenuhi ialah warga negara Indonesia (WNI), usia minimal 18 hingga 35 tahun, tidak memiliki catatan kriminalitas, sehat jasmani dan rohani, laki-laki atau perempuan, bukan anggota TNI/Polri.
Kemudian syarat selanjutnya ialah bersedia dimobilisasi di seluruh wilayah NKRI, bersedia mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh panitia.
"Hari ini kita adakan pendataan dan pemeriksaan awal persyaratan bagi calon Komponen Cadangan, bagi masyarakat yang memenuhi syarat nantinya akan kita lakukan pendaftaran di Makorem 051/Wkt," kata Mulyoto di Makodim 0504/Jakarta Selatan, Jalan Cendrawasih Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (27/5/2021).
Mulyoto menerangkan pendaftaran pelatihan Komcad untuk masyararakat dibuka secara sukarela. Kata ia, pendaftaran juga bisa dilakukan secara online melalui websute komcad.kemhan.go.id.
Menurutnya, komcad diadakan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama TNI.
"Komcad sebagai kekuatan cadangan yang dibutuhkan jika sewaktu waktu menghadapi masa darurat”, tutupnya.
Siapkan Rp 1 Triliun
Sebelumnya juru bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pelatihan komponen cadangan (Komcad) digelar justru untuk efisiensi anggaran. Satu anggota komcad ditargetkan menghabiskan biaya kurang lebih Rp 30 juta.
Baca Juga: CEK FAKTA: KPK Geledah Kantor Menhan Prabowo karena Kasus Mafia Alutsista?
Kementerian Pertahanan menggelontorkan dana untuk pembentukan Komcad sebesar Rp1 triliun dalam satu tahun. Dahnil tidak sepakat apabila anggaran itu dianggap bernilai besar untuk mendidik Komcad.
"Justru Komcad itu upaya negara dalam hal ini Kementerian Pertahanan melakukan penghematan efisiensi terhadap anggaran," kata Dahnil dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (12/3/2021).
Setelah lulus, mereka menjadi prajurit organik yang digaji per bulannya. Sementara untuk satu anggota komcad itu hanya menghabiskan biaya sekitar Rp 30 juta dan setelahnya akan kembali ke profesinya masing-masing.
Sehingga negara tidak memiliki kewajiban untuk menggaji para anggota komcad. Meski begitu, negara telah memiliki komcad yang sudah terlatih dan siap bertugas kapanpun ketika dipanggil.
"Jadi kalau dibilang apakah ini militerisasi justru tidak. Kenapa? Karena negara tidak menambah tentara organik, negara hanya mempersiapkan tentara yang akan bekerja ketika kita di bawah ancaman perang kira-kira begitu," kata dia.
Berita Terkait
-
Pengamat Bongkar Rencana Kemenhan Pinjam Rp 1.760 Triliun ke Luar Negeri untuk Alpalhankam
-
CEK FAKTA: KPK Geledah Kantor Menhan Prabowo karena Kasus Mafia Alutsista?
-
Tentara Indonesia dan China Latihan Militer di Perairan Dekat Jakarta
-
Pengamat Militer Ungkap Sosok Mister M, si Mafia Alutsista Indonesia
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya