Suara.com - Dahnil Anzar Simanjuntak, Juru bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto membantah pihaknya bakal meminjam dana dari negara asing hingga Rp 1.760 triliun untuk pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam).
Menurutnya, hingga saat ini belum ada keputusan terkait besaran pinjaman yang akan dilakukan Kemhan.
Besaran pinjaman dana tersebut terkuak ketika rencana peraturan presiden terkait pengadaan alpalhankam beredar luas. Meski membenarkan bahwa adanya rencana meminjam dana dari luar negeri, namun Dahnil memastikan besarannya belum sampai ke tingkat ketuk palu.
"Jadi yang beredar akan ada belanja Rp 1700 T itu tidak benar, jadi tidak ada atau belum ada keputusan hal terkait dengan jumlah belanja yang akan digunakan dan akan disepakati karena ini masih penyusunan," kata Dahnil di Kompleks Parlemen, Rabu (2/6/2021).
Dahnil kemudian menjelaskan bahwa Prabowo mencari beragam formulasi untuk mewujudkan postur pertahanan negara yang ideal hingga 25 tahun mendatang.
Ia menyebut berdasarkan kata Prabowo, formulasi-formulasi itu menjadi upaya reorganisasi belanja dan pembiayaan pengadaan alpalhankam.
Setidaknya ada tiga formula yang tengah digodok Kemhan. Formula pertama semisal belanja dengan anggaran idealnya sekitar USD 124 miliar. Kemudian formulasi kedua yakni belanja dengan dana setengahnya dari USD 124 miliar atau formulasi ketiga di yakni memanfaatkan dana tersebut untuk beragam kebutuhan.
Beragam formulasi itu kemudian dibahas di Kemhan serta Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN dengan harapan dapat membantu negara memperoleh postur pertahanan yang terbaik tetapi tetap menyesuaikan dengan kapasitas keuangan yang dimiliki.
Dengan demikian, Dahnil membantah apabila Kemhan sudah memutuskan besaran dana pinjaman karena formulasinya pun masih dalam pembahasan. Di sisi lain, Dahnil mencurigai kalau ada yang sengaja melakukan motif politik terhadap Kemhan dengan menyebarkan rencana perpres lengkap dengan rincian skema pinjaman.
Baca Juga: Skema Utang Rp 1.760 Triliun untuk Alpalhankam Tersebar, Kemenhan Duga Ada Motif Politik
"Bahkan kami melihat ada motif political jealousy, itu yang kami tangkap," tutupnya.
Berita Terkait
-
Sering Bolos Rapat dengan Legislatif, Prabowo Disebut Bisa Hambat Kinerja DPR
-
Gerindra Putuskan Prabowo sebagai Capres pada Pilpres 2024
-
Skema Utang Rp 1.760 Triliun untuk Alpalhankam Tersebar, Kemenhan Duga Ada Motif Politik
-
Sebut Prabowo dan Airlangga Layak Jadi Presiden, Natalius Pigai: Anies Baswedan Sabar Dulu
-
Prabowo Sering Absen Rapat di DPR, Pengamat: Bisa Dianggap Publik Tidak Serius
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Horor MBG Terulang Lagi! Dinas KPKP Bongkar 'Dosa' Dapur Umum: SOP Diabaikan!
-
Jalani Kebijakan 'Koplaknomics', Ekonom Prediksi Indonesia Hadapi Ancaman Resesi dan Gejolak Sosial
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK
-
Detik-detik Bus DAMRI Ludes Terbakar di Tol Cikampek, Semua Penumpang Selamat
-
Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram
-
Minta Pendampingan KPK, Gus Irfan Pastikan Ibadah Haji dan Umrah Bebas Rasuah
-
Misteri Keracunan 1.315 Siswa Terpecahkan: BGN Temukan Kadar Nitrit Hampir 4 Kali Lipat Batas Aman
-
Wali Kota Semarang Dorong Sekolah Rakyat Jadi Wadah Lahirkan Generasi Hebat
-
Izin Dibekukan, DPR Ingatkan TikTok untuk Kooperatif dan Transparan
-
12 Tokoh Ajukan Amicus Curiae di Praperadilan Nadiem, Gugat Bobroknya Sistem Penetapan Tersangka