Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, mendukung keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) pada tahun ajaran baru Juli 2021 nanti.
Anggota DPR RI Fraksi Demokrat ini mengusulkan adanya satuan tugas (Satgas), guna mengawasi PTM berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
“Sehingga saya juga menyampaikan kalau begitu pentingnya membuat satgas pengawasan pembelajaran tatap muka (PTM),” kata Dede lewat video diskusi daring, Sabtu (5/6/2021).
Bahkan kata dia, pembentukan Satgas itu dibuat dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang di dalam tergabung beberapa kementerian, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.
“Mengeluarkan SKB mengenai pengawasan tatap muka ini, antara Kemendagri dengan Kementerian Agama juga perlu dengan Kementerian Kesehatan sehingga ada tugas tambahan untuk melakukan tugas pengawasan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dede meminta kepada Kemendikbud Ristek agar pemerintah daerah diberikan kewenangan masing-masing dalam memberlakukan PTM, sehingga mereka bisa menyesuaikannya dengan kondisi di wilayah mereka.
“Karena tiap-tiap kabupaten punya tata cara tata gerak masyarakat, kepadatan penduduk yang sangat berbeda, jadi inilah peran penting dari pemerintah koordinasi dengan pemerintah daerah,” kata Dede.
Mendikbud Ristek Nadiem Makarim sebelumnya menyatakan akan membuka sekolah dengan skema tatap muka pada Juli 2021, meski kasus Covid-19 masih tinggi sejak libur lebaran.
Nadiem menyatakan tidak ada tawar-menawar demi pendidikan. Nadiem beralasan masa depan Indonesia sangat bergantung pada sumber daya manusia.
Baca Juga: Gus AMI Minta Kemendikbud Ristek Persiapkan Matang Sekolah Tatap Muka
"Tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi," kata Nadiem dalam acara yang disiarkan YouTube Kemendikbud RI, Rabu (2/6).
Meski mengaku memahami kekhawatiran orang tua, namun Mendikbu Ristek menyebut penundaan membuka sekolah bisa berdampak panjang.
Pembukaan sekolah Juli nanti, kata dia, juga berdasarkan pertimbangan usai dirinya membaca dan mendengar langsung keluhan para pelajar di media sosial.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
Pilihan
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
Terkini
-
Hari Pertama BTN JAKIM 2026 Meriah, Ribuan Pelari Padati Kawasan GBK
-
Di Balik Narasi 'BBM Non-Subsidi': Mengapa Rakyat Kecil Tetap Tercekik Kenaikan Harga Pertamax?
-
Sidang Blueray Cargo, Jaksa KPK Ungkap Dugaan Aliran Rp21 Miliar ke Djaka Budi Utama
-
Imbau Daerah Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Mendagri Optimistis Bakal Gerakkan Perekonomian
-
'Tak Ada Penangkapan!' Kapolres Jaksel Bantah Tudingan Represif di Aksi Mahasiswa GMNI Pancoran
-
Gangguan Akses CCTV Publik Saat Aksi Unjuk Rasa di Sudirman Bukan dari Sistem Pemprov DKI
-
Massa di Sudirman Bubar: Mahasiswa Mundur Pertama, Disusul Kelompok 'Baju Hitam'
-
Mahasiswa Sudah Pergi, Siapa Massa Berbaju Hitam yang Masih Bertahan di Sudirman?
-
Mendagri Tito Dorong DKPP Tingkatkan Integritas Penyelenggara Pemilu
-
KPK Selidiki Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Bea Cukai, Pendiri IAW Diperiksa