Korupsi Tanah di Munjul, KPK Periksa Pegawai PT Adonara Propertindo

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pegawai PT Adonara Propertindo Ajeng Amelia dalam kasus korupsi pengadaan tanah di kawasan Munjul, Jakarta Timur (Jaktim) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Rencananya dia bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan.

"Kami periksa Ajeng Amelia dalam kapasitas saksi untuk tersangka YCP ( Yoory Corneles Pinontoan)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (7/6/2021).

Namun Ali belum dapat menyampaikan perihal yang akan ditelisik terhadap pemeriksaan saksi Amelia dalam kasus ini.

Sementara iru, KPK telah menetapkan Yoory sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan pada Kamis (27/5/2021). Yoory dijerat dalam kasus pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

Selain Yoory, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain yakni Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, Korporasi PT Adonara Propertindo, dan Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian.

"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada tanggal 24 Februari 2021 dengan menetapkan 4 tersangka," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/5/2021) lalu.

Untuk proses selanjutnya, Yoory ditahan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta.

"Tim Penyidik melakukan penahanan tersangka YRC selama 20 hari terhitung sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 15 Juni 2021," ucap Nurul Ghufron.

Baca Juga: Kasus Korupsi Tanah di Munjul, Wadir PT Adonara Propertindo Ditahan di Polda Metro Jaya

Atas perbuatannya, Yoory disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.