Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengucapkan amin atas naiknya elektabilitas partai Demokrat berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei. Hal itu dilontarkan saat dimintai tanggapannya perihal meningkatnya elektabilitas partai Demokrat akibat pengaruh Moeldoko Effeck, ketika melakukan kunjungan kerja, di Lombok, NTB, Senin (7/6/2021).
"Amin," kata Moeldoko singkat.
Ditanya lebih lanjut terkait ancang-ancang Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024, Moeldoko tak mau berkomentar lebih jauh. Dirinya lagi-lagi hanya tersenyum kepada sejumlah wartawan.
"Sudah-sudah," ujarnya sambil tertawa kepada wartawan.
Moeldoko hadir di Lombok, NTB dalam kunjungan kerja selama dua hari yakni 7-8 Juni 2020 dalam kapasitas sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Dalam kunjungan kerjanya, Moeldoko sempat meninjau progres pembangunan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid atau Bizam dan Sirkuit MotoGP Mandalika.
Sebelumnya, survei terbaru Parameter Politik Indonesia menunjukkan peningkatan elektabilitas Partai Demokrat. Berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan pada akhir Mei, Partai Demokrat berada di posisi keempat dengan elektabilitas 8,4 persen
Hasil tersebut didapat setelah melakukan survei terhadap 1.200 responden melalui telepolling pada 23-28 Mei lalu dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Elektabilitas Demokrat terbilang naik apabila dibandingkan dengan hasil Pemilu 2019 lalu dengan angka 7,77 persen suara nasional.
Pada Maret, Partai Demokrat sempat menarik perhatian akibat kisruh internal. Semua bermula ketika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai pada Februari.
Ia mengatakan gerakan tersebut dilakukan para elite dan berniat menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB) untuk mengganti pimpinan Partai Demokrat.
Baca Juga: Tinjau Mandalika, Moeldoko Yakin Bakal Ciptakan Lapangan Kerja Baru
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memilih tak mengesahkan kepengurusan hasil KLB Deliserdang. AHY pun tetap sah sebagai Ketum Demokrat.
Elektabilitas Partai Demokrat sebelumnya juga terlihat meningkat berdasarkan survei Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang dilakukan pada April 2021. Dalam survei, Demokrat berada di posisi kedua, tepat di belakang PDI Perjuangan, dengan elektabilitas 11,3 persen.
Sebelumnya, sejumlah pengamat menduga kisruh KLB justru akan memberi efek positif bagi elektabilitas Demokrat. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar