Suara.com - Direktur PT Andalan Pesik International Rocky Josep Pesik mengaku diminta Iman Ikram dan Agustri Yogasmara alias Yogas untuk memberikan fee 5 persen yang disebut akan diberikan kepada Juliari P Batubara saat masih menjabat Menteri Sosial (Mensos).
"Menurut pengakuan mereka, Pak Iman dan Pak Yogas, diminta lima persen dari nilai proyek untuk bapak menteri," kata Rocky di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (9/6/2021).
Rocky menjadi saksi untuk terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang didakwa menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos COVID-19.
Iman yang dimaksud adalah Muhamad Rakyan Ikram alias Iman Ikram yang merupakan adik mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari fraksi PDIP Ihsan Yunus, sedangkan Yogas adalah Agustri Yogasmara yang dalam beberapa kali persidangan disebut sebagai "person in charge" untuk kuota bansos 400 ribu paket milik Ihsan Yunus dalam pengadaan bansos tahap 7-12.
"Karena saya dapat tiga tahap, jadi saya diminta berikan 5 persen dari nilai proyek yang didapat jadi nilai satu paket bansos Rp270 ribu dikurangi pajak sekitar Rp250 ribu," ungkap Rocky.
Rocky mengaku mendapatkan tiga paket pengadaan bansos yaitu DKI 1, Bodetabek 1, dan DKI 3 dengan total 115 ribu paket senilai Rp30 miliar dan mengambil keuntungan 12-13 persen dari nilai pengadaan.
"Tapi tidak saya berikan karena tidak berani. Saya sejak awa hanya tahu harus beli tas (goodybag) ke Pak Iman dan Pak Yogas, jadi hanya tas ke mereka dan tidak berhubungan langsung dengan pejabat Kemensos," tambah Rocky.
Rocky hanya memberikan sebesar Rp670 juta kepada Iman dan Yogas sebagai kompensasi karena tidak membeli "goodybag" dari Iman dan Yogas merek PT Sritex.
"Saya berikan ke Pak Joko dan tim, tidak ada permintaan tapi Pak Joko dan tim saya berikan tiap tahap Rp50 juta jadi total yang diberikan Rp150 juta. Saya berikan ke salah satu staf Pak Joko, namanya Pak Yoki di parkiran," ungkap Rocky.
Baca Juga: Kasus Korupsi Bansos Covid-19 di KBB, Kepala Inspektorat Diperiksa KPK Hari Ini
Rocky juga menyebut tidak berlanjut menjadi penyedia bansos tahap selanjutnya.
"Saya tidak tahu kenapa saya tidak dilanjutkan, saya berusaha untuk mengajukan ke tahap berikutnya bahkan pesanan awal saja sebenarnya tidak sesuai dengan pemesanan awal. Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) pertama aslinya 50 ribu, ketika barang sudah siap tiba-tiba diinfokan PT Pos tidak bisa mengambil lagi karena sudah penuh data penerimanya sehingga terakumulasi ada 35 ribu paket yang saya sediakan belum diambil," tutur Rocky.
Rocky pun menyebut pernah minta tolong Pejabat Pembuat Komitmen Bangsos COVID-19 Matheus Joko Santoso, namun Joko mengatakan sulit untuk Rocky ikut tahap pengadaan selanjutnya.
"Kemudian saya minta tolong ke Pak Iman dan Pak Yogas mencari pembeli paket sisa lalu saya tidak langsung minta tolong kepada bapak menteri karena kawan dekat saya juga kenal dengan Pak Menteri, namanya Pak Dino tapi tidak berhasil." (Antara)
Berita Terkait
-
Sidang Kasus Eks Mensos Juliari, Vendor Bansos Akui Diminta Beli Tas PT Sritex
-
Korupsi Bansos Covid-19, Vendor Sebut Disuruh Beli Goodybag Dari PT Sritex
-
Cari Bukti Dugaan Korupsi Bansos KBB, KPK Kembali Periksa Pejabat Pemkab
-
Kasus Korupsi Bansos Covid-19 di KBB, Kepala Inspektorat Diperiksa KPK Hari Ini
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Kala Hakim Anwar Usman Jadi 'Juara' Absen di MK, Sanksi Hanya Sepucuk Surat?
-
TNI Akan Bentuk Batalion Olahraga, Atlet Emas Langsung Naik Pangkat Jadi Kapten
-
Suara dari Aksi Buruh: Hidup di Jakarta Butuh Rp6,4 Juta, Upah Saat Ini Tak Cukup
-
KPK Ultimatum Nyumarno, Politisi PDIP Bekasi Didesak Bersaksi di Kasus Suap Bupati
-
Susah Jadi Diktator di Era Medsos, Pengamat Nilai Tuduhan ke Prabowo Tak Tepat
-
4 Personel Brimob Diamankan Usai Insiden Penembakan di Tambang Ilegal Bombana
-
Merangkak Pulang dari Semak Belukar: Kisah Nenek Saudah Korban Perlawanan terhadap Mafia Tambang?
-
Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari
-
Respons Istana soal Beredar Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme
-
Aceh Masih 'Lumpuh', Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang Hingga 22 Januari