Aktivisme Borjuis: Kenapa Kelas Menengah Gagal Pertahanankan Demokrasi?

Suara.com - Gelombang pasang perubahan sosial di Indonesia, dari masa ke masa, tidak bisa dilepaskan dari peran kaum muda. Peran monumental paling mutakhir kaum muda dalam denyut nadi sejarah Indonesia adalah ketika reformasi menerpa Indonesia pada medio 1990-an.

Sejak 1998 sampai 2021, wiracarita kaum muda tersebut sudah 23 tahun berlalu. Transisi dari rezim otoritarian ke demokratis dinilai banyak kalangan sudah sukses melalui lima kali pemilihan umum.

Namun tak bisa dipungkiri, saga para pemuda tersebut kekinian tampak hanya sebagai totem yang beku. Sekadar babad yang diceritakan “para senior” kepada ABG yang baru masuk bangku perkuliahan.

Hegel, filsuf tersohor Jerman, pernah memberikan nasihat terkait pola “ceteris paribus” atau faktor-faktor konstan dalam sejarah. Menurutnya, kenyataan-kenyataan yang sangat penting dalam sejarah dunia, seakan-akan terjadi dua kali. Nasihat Hegel ini—percaya atau tidak—juga terjadi dalam sejarah anak muda Indonesia dalam pentas politik.

Setidaknya, kebenaran diktum itu bisa ditelusuri sejak pemuda terlibat dalam gerakan mahasiswa tahun 1966. Pascahuru-hara mereda, tak sedikit kaum muda yang terlibat aktif membangun rezim Orba. Namun, hasilnya bisa dilihat, periode tersebut disesaki segala kemalangan masyarakat. Situasi ini pula yang membuat seorang Soe Hok Gie, eksponen gerakan mahasiswa ’66, kecewa berat terhadap sohib-sohibnya yang terlibat dalam pemerintahan Soeharto.

Dalam kadar tertentu, hal yang sama juga terjadi setelah gelombang reformasi 1998 mengalami arus balik. Tak sedikit kaum muda yang terlibat reformasi memutuskan untuk tetap terjun dalam pentas politik dengan tujuan terus mengawal proses demokratisasi. Tapi—suka tidak suka, setuju atau tidak—kiprah mereka tak lagi seheroik dulu.

Bahkan, jejak langkahnya cenderung tak terlihat dalam arena pertarungan politik, persis saat demokrasi dan kepentingan masyarakat berada dalam bahaya. Alhasil terdapat ironi, yakni ketika alumnus gerakan pemuda ‘98 banyak yang terjun ke ranah politik, praktik politik transaksional, patgulipat keuangan negara, atau aksi intoleran justru semakin tumbuh kembang di tengah masyarakat.

Sebenarnya, persoalan ini tidak khas pemuda Indonesia. Pemuda mahasiswa Perancis eksponen gerakan tahun 1968 yang tersohor itu misalnya, juga berakhir seperti kasus Indonesia. Sebab, tak sedikit eksponen “soixante-huitards” Perancis menjadi politikus ataupun pemikir yang kini justru membenarkan kebijakan neoliberal di negara tersebut.

Alain Badiou, profesor matematika cum filsafat yang juga eksponen gerakan ‘68, bahkan memopulerkan kembali istilah “Thermidorian” untuk merujuk perubahan sikap politik rekan-rekannya tersebut. Thermidorian secara etimologis berasal dari kata “Thermidor”, yakni nama bulan untuk rentang pertengahan Juli sampai pertengahan Agustus dalam kalender Perancis setelah revolusi 1789.

Baca Juga: Hidup Orang Rimba Kala Covid-19: Terhindar dari Wabah Tapi Kelaparan dalam Hutan

Pada masa itu, istilah thermidorian dipakai untuk menandai masa “moderasi” atau pengkhianatan para politikus terhadap program pembaruan sosial dan politik Perancis setelah Robespierre, kepala pemerintahan de facto Perancis, dieksekusi mati. 

Lantas, kenapa sejarah buram moderasi pemuda dalam panggung politik tersebut kembali terulang?

Untuk mendedah pertanyaan tersebut, penjelasan Abdil Mughis Mudhoffir, dosen Sosiologi di Universitas Negeri Jakarta dan honorary fellow di Asia Institute, University of Melbourne, patut disimak.

Tulisan Abdil Mughis ini lebih dulu terbit di Project Multatuli, dengan judul "Aktivisme Borjuis: Mengapa Kelas Menengah Reformis Gagal Mempertahankan Demokrasi?"

BANYAK PENGAMAT SERTA AKTIVIS gerakan sosial menilai rangkaian aksi protes yang menguat sejak demonstrasi bertajuk #ReformasiDikorupsi pada September 2019 adalah bukti adanya resiliensi masyarakat sipil dalam mempertahankan demokrasi dari pembajakan para elite. Argumen serupa sebelumnya telah banyak dikemukakan dalam tulisan-tulisan para Indonesianis yang menggunakan pendekatan liberal pluralis seperti Marcus Mietzner, Michel Ford, dan Edward Aspinall. Mereka meyakini kekuatan masyarakat sipil sebagai elemen kunci ketahanan demokrasi di Indonesia. Terjadinya kemunduran demokrasi dalam beberapa tahun belakangan bagi mereka lebih disebabkan oleh pemimpin politik yang menjauhi agenda reformasi serta masyarakat yang mendukung para elite politik itu.

Pandangan semacam itu melupakan aspek penting yang dapat menjelaskan mengapa sejak lama demokrasi di Indonesia sesungguhnya tak lebih dari sekadar perayaan kontestasi kekuasaan lima tahun sekali dan mengapa hukum sulit untuk ditegakkan dengan adil. Aspek ini berkaitan dengan karakteristik gerakan sosial yang cenderung mengambil bentuk aktivisme borjuis.