Suara.com - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 masih mempertimbangkan untuk menghapus libur panjang selama pandemi belum terkendali.
Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19 Sonny B Harmadi mengatakan, Indonesia selalu mengalami lonjakan kasus setelah libur panjang karena masyarakatnya tidak patuh protokol kesehatan saat hari libur.
"Jadi kami memang sedang mempertimbangkan agar sebaiknya kita tidak ada lagi libur panjang. Karena begitu ada libur panjang, selalu diikuti oleh kenaikan kasus Covid-19," kata Sonny dalam diskusi KPCPEN-FMB9 pada Kamis (17/6/2021).
Dia juga meminta masyarakat untuk kembali disiplin mematuhi protokol kesehatan, jangan abai sebab pandemi Covid-19 belum terkendali.
Lonjakan kasus yang terjadi saat ini, diakibatkan perilaku masyarakat yang abai prokes selama libur Hari Raya Idul Fitri kemarin.
"Ketika mobilitas naik, kepatuhan protokol kesehatannya turun. Inilah pemicu utama meningkatnya kasus. Kita sebenarnya pernah berhasil menurunkan kasus pada Februari 2021, dari 176.500 lebih menjadi 87,662 kasus aktif karena kepatuhan protokol kesehatan naik dan mobilitas penduduk turun," ucapnya.
Meski begitu, belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait penghapusan libur panjang yang diwacanakan satgas ini.
Pemerintah masih mengandalkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro sebagai 'jurus' penanganan pandemi yang kian melonjak.
Dalam diskusi yang sama, dokter sekaligus influencer kesehatan, Tirta Mandira Hudhi menyarankan pemerintah untuk mempersiapkan fasilitas kesehatan di tingkat pertama.
Baca Juga: Covid-19 Serang Anak 18 Tahun ke Bawah, 144 Balita di Jakarta Terpapar
"Jadi edukasi bukan dari dokter lagi tapi dari kader-kader kesehatan di posyandu-posyandu. Kader-kader ini harus kita tingkatkan untuk mengedukasi kesadaran masyarakat mengenai penyakit menular seperti Covid-19 ini,” ucap Tirta.
Selain itu, Tirta juga meminta pemerintah untuk mempercepat proses komunikasi, khususnya klarifikasi melawan hoaks agar masyarakat tercerahkan.
“Kebanyakan yang mengklarifikasi biasanya teman teman tenaga kesehatan juga. Saat ini sedang kita usulkan agar hoaks-hoaks ini bisa diklarifikasi dengan segera,” ungkapnya.
Diketahui, pandemi Covid-19 telah menginfeksi 1.937.652 orang Indonesia, kini masih terdapat 120.306 kasus aktif, 1.763.870 orang sudah dinyatakan sembuh, dan 53.476 jiwa meninggal dunia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik