Suara.com - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito mengatakan konsep lockdown, karantina wilayah ataupun PPKM Mikro sudah pernah dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 sejak awal pandemi.
Hal ini menyusul adanya desakan pemerintah untuk menerapkan lockdown di satu daerah.
"Sebenarnya konsep karantina wilayah ataupun PPKM Mikro ini semua sudah pernah kita coba, mulai dari pertama pandemi sudah pernah kita coba," ujar Ganip dalam jumpa pers di kanal youtube Pusdalops BNPB, Senin (21/6/2021).
Ganip menuturkan bahwa substansi lockdown, pembatasan sosial berksala besar (PSBB) ataupun PPKM yakni penegakkan protokol kesehatan dan pengendalian mobilitas masyarakat. Kata Ganip jika PSBB kembali dilakukan, akan berdampak besar pada aspek sosial, ekonomi dan keamanan.
Sehingga setelah dilakukan evaluasi, PSBB diganti menjadi PPKM mikro yang saat ini sudah dilakukan selama 12 kali.
"Kalau kita melakukan PSBB dampak sosial ekonominya termasuk keamanan ini juga akan indikasinya terlalu besar, maka segala kegiatan itu jadi evaluasi mulai dari PSBB kemudian yang ke 12 kali ini kita melakukan PPKM mikro," ucap dia.
Kepala BNPB itu menegaskan bahwa PPKM mikro efektif terbukti mengendalikan lonjakan kasus, dengan catatan penegakkan protokol kesehatan dan pengendalian mobilitas masyarakat. Pasalnya kasus sempat mengalami penurunan dan kembali melonjak pasca lebaran.
"Karenanya PPKM mikro masih ini masih efektif untuk bisa mengendalikan itu dengan catatan implementasi pelaksanaan di lapangan terhadap penegakan protokol kesehatan dan pengendalian mobilitas masyarakat ini menjadi kata kunci yang harus kita laksanakan dengan baik," tutur dia.
Tak hanya itu, Ganip mengingatkan kenaikan kasus covid pasca lebaran disebabkan karena menurunnya protokol kesehatan dan adanya varian baru corona di Indonesia.
Baca Juga: Ketua DPR Minta Penerapan PSBB di Zona Merah, PPKM Mikro di Zona Lain
"Sehingga PPKM mikro sesuai inmendagri sudah diatur bagaimana mengendalikan mobilitas masyarakat, khususnya tempat kerja, perkantoran, kegiatan belajar mengajar tempat ibadah, restoran dan mal," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
Terkini
-
Buntut Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono dari Kementerian UMKM, Ratusan Pati Lain Menyusul?
-
Halim Kalla Diperiksa 9 Jam Terkait Korupsi PLTU Mangkrak Rp1,35 Triliun
-
Cegah Lonjakan Harga Jelang Nataru, Prabowo Minta Ganti Menu MBG dengan Daging dan Telur Puyuh
-
Cegah Inflasi Akibat MBG, Pemerintah Rencanakan Pembangunan Peternakan dan Lahan Pertanian Baru
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya