Suara.com - Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Situs Warisan Dunia pada Selasa (22/6/2021), mengusulkan agar gugusan terumbu karang terbesar di dunia, Great Barrier Reef, untuk dimasukkan ke dalam daftar kategori "dalam bahaya".
Usulan tersebut memicu kemarahan dari Australia yang mengatakan telah dikejutkan dengan langkah itu dan menyalahkan intervensi politik.
Komite Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB, yang berada di bawah UNESCO, mengatakan sistem terumbu karang terbesar di dunia itu perlu dimasukkan ke dalam daftar tersebut akibat dampak dari perubahan iklim.
Australia telah berupaya untuk menjaga Great Barrier Reef, yang merupakan atraksi pariwisata besar yang menyokong ribuan pekerjaan, agar tetap berada di luar daftar "dalam bahaya" selama bertahun-tahun.
Pada tahun 2015, UNESCO mencatat prospek buruk atas gugusan terumbu karang itu namun statusnya tetap tidak berubah. Sejak saat itu, para ilmuwan mengatakan Great Barrier Reef telah mengalami tiga kali pemutihan karang atau coral bleaching besar-besaran akibat gelombang panas laut yang parah.
Menteri Lingkungan Hidup Australia, Susan Ley, mengatakan Canberra telah diyakini bahwa tak akan ada rekomendasi terkait gugusan terumbu karang itu dari PBB sebelum bulan Juli.
Ley menyebut bahwa Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne telah berbicara semalaman dengan Direktur-Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay.
"Keputusan ini salah. Jelas bahwa ada politik di baliknya," ujarnya. Ley tidak menjelaskan lebih lanjut, namun seorang sumber pemerintah mengatakan Canberra meyakini bahwa China bertanggung jawab di tengah hubungan yang memburuk antara kedua negara. Para pejabat China menikmati kekuasaan yang kuat di tiga komite, sementara seorang anggota parlemen China menjabat sebagai ketua Komite Warisan Dunia, kata sumber itu.
Meski demikian, kelompok-kelompok lingkungan hidup menolak pernyataan Australia yang mengatakan bahwa rekomendasi tersebut berlatar belakang politik.
Baca Juga: Lindungi Ekosistem Laut, Inilah Restorasi Terumbu Karang Terbesar di Dunia
"Rekomendasi UNESCO telah jelas dan tegas bahwa pemerintah Australia tidak melakukan cukup upaya untuk melindungi aset alam terbesar kita, terutama terkait perubahan iklim," kata Kepala bagian Laut dari Dana Dunia untuk Alam (WWF) Australia, dalam pernyataan melalui e-mail.
Rekomendasi PBB, yang akan dipertimbangkan dalam pertemuan komite di China bulan depan, memotong pernyataan Australia yang mengatakan mereka serius dalam menghadapi perubahan iklim.
Ketergantungan Australia terhadap energi batu bara membuatnya menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia setiap tahunnya, namun pemerintah konservatif terus mendukung industri minyak fosil, dan berargumen bahwa langkah yang lebih ketat terhadap emisi akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan.
Hubungan antara Canberra dan Beijing memburuk tahun lalu usai Australia menuduh China ikut campur tangan dalam urusan domestik. Hubungan itu kian memburuk saat Perdana Menteri Scott Morrison mencetuskan penyelidikan independen terkait asal muasal pandemi virus corona.
Sejak saat itu, China telah mengambil langkah untuk membatasi impor dari Australia termasuk untuk jelai (barley), daging, kapas, dan produk-produk laut. (Sumber: Antara/Reuters)
Berita Terkait
-
Yogyakarta Ajukan Sumbu Filosofi jadi Warisan Budaya Dunia ke UNESCO
-
Lindungi Ekosistem Laut, Inilah Restorasi Terumbu Karang Terbesar di Dunia
-
Hari Lingkungan Hidup Sedunia, BKSDA Bali Tanam Terumbu Karang di Pantai Tulamben
-
Panen Raya Padi Merah di Persawahan Jatiluwih Bali
-
Di Bangka Tengah, Knalpot Bising Hasil Razia Dijadikan Rumpon Terumbu Karang
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman New Balance untuk Jalan Kaki Jauh
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
PBHI: Anggota Polri Masih Bisa Duduk di Jabatan Sipil, Asal...
-
Buntut Ledakan SMAN 72, DPR Minta Regulasi Platform Digital Diperkuat: Jangan Cuma Game Online
-
Berakhir di Tangan Massa, Komplotan Copet Bonyok Dihajar Warga di Halte TransJakarta Buaran
-
IUP Raja Ampat Terbit Sebelum Bahlil Lahir, Pakar: Pencabutan 4 Izin Langkah Tepat
-
Karnaval SCTV di Jember: Pesta Hiburan yang Ikut Menghidupkan Ekonomi Lokal
-
Tak Mau Renovasi! Ahmad Sahroni Pilih Robohkan Rumah Usai Dijarah Massa, Kenapa?
-
Borobudur Marathon 2025 Diikuti Peserta dari 38 Negara, Perputaran Ekonomi Diprediksi Di Atas Rp73 M
-
Langsung Ditangkap Polisi! Ini Tampang Pelaku yang Diduga Siksa dan Jadikan Pacar Komplotan Kriminal
-
Transfer Pusat Dipangkas, Pemkab Jember Andalkan PAD Untuk Kemandirian Fiskal
-
Pelaku Bom SMAN 72 Jakarta Dipindah Kamar, Polisi Segera Periksa Begitu Kondisi Pulih