Suara.com - Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Situs Warisan Dunia pada Selasa (22/6/2021), mengusulkan agar gugusan terumbu karang terbesar di dunia, Great Barrier Reef, untuk dimasukkan ke dalam daftar kategori "dalam bahaya".
Usulan tersebut memicu kemarahan dari Australia yang mengatakan telah dikejutkan dengan langkah itu dan menyalahkan intervensi politik.
Komite Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB, yang berada di bawah UNESCO, mengatakan sistem terumbu karang terbesar di dunia itu perlu dimasukkan ke dalam daftar tersebut akibat dampak dari perubahan iklim.
Australia telah berupaya untuk menjaga Great Barrier Reef, yang merupakan atraksi pariwisata besar yang menyokong ribuan pekerjaan, agar tetap berada di luar daftar "dalam bahaya" selama bertahun-tahun.
Pada tahun 2015, UNESCO mencatat prospek buruk atas gugusan terumbu karang itu namun statusnya tetap tidak berubah. Sejak saat itu, para ilmuwan mengatakan Great Barrier Reef telah mengalami tiga kali pemutihan karang atau coral bleaching besar-besaran akibat gelombang panas laut yang parah.
Menteri Lingkungan Hidup Australia, Susan Ley, mengatakan Canberra telah diyakini bahwa tak akan ada rekomendasi terkait gugusan terumbu karang itu dari PBB sebelum bulan Juli.
Ley menyebut bahwa Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne telah berbicara semalaman dengan Direktur-Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay.
"Keputusan ini salah. Jelas bahwa ada politik di baliknya," ujarnya. Ley tidak menjelaskan lebih lanjut, namun seorang sumber pemerintah mengatakan Canberra meyakini bahwa China bertanggung jawab di tengah hubungan yang memburuk antara kedua negara. Para pejabat China menikmati kekuasaan yang kuat di tiga komite, sementara seorang anggota parlemen China menjabat sebagai ketua Komite Warisan Dunia, kata sumber itu.
Meski demikian, kelompok-kelompok lingkungan hidup menolak pernyataan Australia yang mengatakan bahwa rekomendasi tersebut berlatar belakang politik.
Baca Juga: Lindungi Ekosistem Laut, Inilah Restorasi Terumbu Karang Terbesar di Dunia
"Rekomendasi UNESCO telah jelas dan tegas bahwa pemerintah Australia tidak melakukan cukup upaya untuk melindungi aset alam terbesar kita, terutama terkait perubahan iklim," kata Kepala bagian Laut dari Dana Dunia untuk Alam (WWF) Australia, dalam pernyataan melalui e-mail.
Rekomendasi PBB, yang akan dipertimbangkan dalam pertemuan komite di China bulan depan, memotong pernyataan Australia yang mengatakan mereka serius dalam menghadapi perubahan iklim.
Ketergantungan Australia terhadap energi batu bara membuatnya menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia setiap tahunnya, namun pemerintah konservatif terus mendukung industri minyak fosil, dan berargumen bahwa langkah yang lebih ketat terhadap emisi akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan.
Hubungan antara Canberra dan Beijing memburuk tahun lalu usai Australia menuduh China ikut campur tangan dalam urusan domestik. Hubungan itu kian memburuk saat Perdana Menteri Scott Morrison mencetuskan penyelidikan independen terkait asal muasal pandemi virus corona.
Sejak saat itu, China telah mengambil langkah untuk membatasi impor dari Australia termasuk untuk jelai (barley), daging, kapas, dan produk-produk laut. (Sumber: Antara/Reuters)
Berita Terkait
-
Yogyakarta Ajukan Sumbu Filosofi jadi Warisan Budaya Dunia ke UNESCO
-
Lindungi Ekosistem Laut, Inilah Restorasi Terumbu Karang Terbesar di Dunia
-
Hari Lingkungan Hidup Sedunia, BKSDA Bali Tanam Terumbu Karang di Pantai Tulamben
-
Panen Raya Padi Merah di Persawahan Jatiluwih Bali
-
Di Bangka Tengah, Knalpot Bising Hasil Razia Dijadikan Rumpon Terumbu Karang
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion