Suara.com - Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Situs Warisan Dunia pada Selasa (22/6/2021), mengusulkan agar gugusan terumbu karang terbesar di dunia, Great Barrier Reef, untuk dimasukkan ke dalam daftar kategori "dalam bahaya".
Usulan tersebut memicu kemarahan dari Australia yang mengatakan telah dikejutkan dengan langkah itu dan menyalahkan intervensi politik.
Komite Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB, yang berada di bawah UNESCO, mengatakan sistem terumbu karang terbesar di dunia itu perlu dimasukkan ke dalam daftar tersebut akibat dampak dari perubahan iklim.
Australia telah berupaya untuk menjaga Great Barrier Reef, yang merupakan atraksi pariwisata besar yang menyokong ribuan pekerjaan, agar tetap berada di luar daftar "dalam bahaya" selama bertahun-tahun.
Pada tahun 2015, UNESCO mencatat prospek buruk atas gugusan terumbu karang itu namun statusnya tetap tidak berubah. Sejak saat itu, para ilmuwan mengatakan Great Barrier Reef telah mengalami tiga kali pemutihan karang atau coral bleaching besar-besaran akibat gelombang panas laut yang parah.
Menteri Lingkungan Hidup Australia, Susan Ley, mengatakan Canberra telah diyakini bahwa tak akan ada rekomendasi terkait gugusan terumbu karang itu dari PBB sebelum bulan Juli.
Ley menyebut bahwa Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne telah berbicara semalaman dengan Direktur-Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay.
"Keputusan ini salah. Jelas bahwa ada politik di baliknya," ujarnya. Ley tidak menjelaskan lebih lanjut, namun seorang sumber pemerintah mengatakan Canberra meyakini bahwa China bertanggung jawab di tengah hubungan yang memburuk antara kedua negara. Para pejabat China menikmati kekuasaan yang kuat di tiga komite, sementara seorang anggota parlemen China menjabat sebagai ketua Komite Warisan Dunia, kata sumber itu.
Meski demikian, kelompok-kelompok lingkungan hidup menolak pernyataan Australia yang mengatakan bahwa rekomendasi tersebut berlatar belakang politik.
Baca Juga: Lindungi Ekosistem Laut, Inilah Restorasi Terumbu Karang Terbesar di Dunia
"Rekomendasi UNESCO telah jelas dan tegas bahwa pemerintah Australia tidak melakukan cukup upaya untuk melindungi aset alam terbesar kita, terutama terkait perubahan iklim," kata Kepala bagian Laut dari Dana Dunia untuk Alam (WWF) Australia, dalam pernyataan melalui e-mail.
Rekomendasi PBB, yang akan dipertimbangkan dalam pertemuan komite di China bulan depan, memotong pernyataan Australia yang mengatakan mereka serius dalam menghadapi perubahan iklim.
Ketergantungan Australia terhadap energi batu bara membuatnya menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia setiap tahunnya, namun pemerintah konservatif terus mendukung industri minyak fosil, dan berargumen bahwa langkah yang lebih ketat terhadap emisi akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan.
Hubungan antara Canberra dan Beijing memburuk tahun lalu usai Australia menuduh China ikut campur tangan dalam urusan domestik. Hubungan itu kian memburuk saat Perdana Menteri Scott Morrison mencetuskan penyelidikan independen terkait asal muasal pandemi virus corona.
Sejak saat itu, China telah mengambil langkah untuk membatasi impor dari Australia termasuk untuk jelai (barley), daging, kapas, dan produk-produk laut. (Sumber: Antara/Reuters)
Berita Terkait
-
Yogyakarta Ajukan Sumbu Filosofi jadi Warisan Budaya Dunia ke UNESCO
-
Lindungi Ekosistem Laut, Inilah Restorasi Terumbu Karang Terbesar di Dunia
-
Hari Lingkungan Hidup Sedunia, BKSDA Bali Tanam Terumbu Karang di Pantai Tulamben
-
Panen Raya Padi Merah di Persawahan Jatiluwih Bali
-
Di Bangka Tengah, Knalpot Bising Hasil Razia Dijadikan Rumpon Terumbu Karang
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
Terkini
-
Redefinisi Peran Pemuda Betawi di Tengah Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global
-
Ketua Banggar DPR Kritisi Impor 105.000 Mobil Niaga dari India: Ancaman bagi Industri Dalam Negeri
-
PSI Gelar Mudik Gratis 2026: Siapkan 100 Bus untuk 5.000 Penumpang, Ini Cara Daftarnya!
-
Soal PT 7 Persen, Titi Anggraini: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil Bagi Suara Rakyat
-
Menag Tegaskan Zakat Tak Boleh untuk MBG, Penyaluran Wajib Sesuai 8 Asnaf
-
KPK Kembali Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Jadi Saksi Dugaan Suap Proyek DJKA
-
Maidi Diduga Terima Upeti 10 Persen Proyek PUPR Kota Madiun, KPK Cecar 6 Anak Buah
-
KPK Periksa Enam Pejabat Dinas PUPR Kota Madiun Terkait Korupsi Wali Kota Maidi
-
Kasus Pelecehan Guru SLB di Jogja Naik Penyidikan, Polisi Segera Panggil Terlapor
-
KPK Telusuri Pola Fee Proyek PUPR Madiun, Maidi Diduga Terima Imbalan hingga 10 Persen