Suara.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan akan selalu memiliki tantangan tersendiri. Karena itu, negara memerlukan pertahanan maritim yang kuat dan proporsional.
Yudo mengatakan, pertahanan maritim nan kuat itu mesti proporsional dengan kondisi wilayah Indonesia yang mencakup laut, udara serta darat.
Untuk mewujudkannya, maka diperlukanlah sistem pertahanan negara militer yang melibatkan beragam komponen.
"Diperlukan sistem pertahanan negara militer yang perumusannya melibatkan seluruh komponen baik militer maupun sipil, perlu ada kerja sama antara TNI, akademisi maupun pihak pengambil kebijakan dalam perspektif negara kepulauan," kata Yudo dalam Seminar Nasional Seskoal Tahun 2021 secara virtual, Rabu (23/6/2021).
Dalam hakikat pertahanan negara kepulauan, Yudo menjelaskan pertahanan itu sendiri dimulai dari garis batas yuridiksi nasional, di mana salah satunya didasari pada konsep pertahanan berlapis.
Sebab pada realitasnya, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.500 pulau besar dan kecil. Itu harus dipertahankan sebagai satu kesatuan.
"Oleh karena itu, strategi militer ini diarahkan untuk meniadakan dan menghancurkan ancaman di seluruh nusantara, baik di darat, laut dan udara," ujarnya.
Berbicara soal strategi militer, saat ini TNI memiliki tiga komando gabungan wilayah pertahanan.
Ketiganya berjalan secara terkoordinir dan terintegrasi serta bertanggung jawab terhadap ancaman yang datang dari tiga titik permasalahan.
Baca Juga: Tegas! Prajurit Terlibat LGBT Bakal Dipecat
Kata Yudo, kekuatan TNI Angkatan Laut sendiri disiapkan dan dilengkapi untuk memiliki tujuh kemampuan.
Tujuh kemampuan itu terdiri dari kemampuan intelijen, pertahanan, diplomasi, dukungan, pengendalian wilayah pertahanan laut, survei dan pemetaan hidro oceanografi.
Sementara itu, untuk menghadapi ancaman militer dan hibrida harus melibatkan seluruh sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara melalui empat gelar gabungan utama matra laut.
"Yaitu operasi laut gabungan, operasi amfibi, operasi pendaratan amitrasi dan operasi pertahanan pantai yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung yang sudah dilatih dan disiapkan."
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT