Suara.com - Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun tak terima dengan putusan hakim yang memvonis Rizieq Shihab empat tahun penjara atas kasus data swab RS Ummi Bogor.
Pasalnya, vonis 4 tahun penjara tersebut sama persis seperti vonis yang diberikan kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari atas kasus suap.
Dalam kanal YouTube miliknya, Refly Harun menilai vonis yang diberikan kepada Rizieq merupakan bentuk ketidakadilan hukum yang sedang dipertontonkan.
"Posisinya (jaksa Pinangki) sama dengan Habib Rizieq saat ini. Bandingkan jika kita apple to apple antara jaksa Pinangki dengan Habib Rizieq. Mungkin yang membedakan jaksa Pinangki bukan orang politik. Dia penegak hukum dan cantik," kata Refly seperti dikutip Suara.com, Jumat (25/6/2021).
Jaksa Pinangki divonis 10 tahun penjara di pengadilan negeri, namun pengadilan tinggi memotongnya menjadi 4 tahun penjara atas kasus suap dan pencucian uang.
Sementara, Rizieq dihukum 4 tahun penjara hanya karena menyebarkan berita bohong. Menurut Refly, Rizieq bukanlah pejabat publik yang digaji negara sehingga tak layak mendapatkan hukuman berat.
"Separuhnya Jaksa Pinangki saja tidak layak. Kalau jaksa Pinangki empat tahun, Habib Rizieq beberapa bulan saja seharusnya. Lebih kepada pelanggaran. Bukan kejatahan seperti yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki," tuturnya.
Refly mengaku tak bisa berkata apa-apa lagi melihat vonis yang diberikan hakim kepada Rizieq Shihab. Ia menilai vonis tersebut bentuk ketidakadilan yang luar biasa.
"Makanya saya bilang, hukuman HRS (Habib Rizieq Shihab) sama dengan jaksa Pinangki, ente sehat? Kadang-kadang kita tidak bisa lagi berkata apa-apa melihat ketidakadilan yang luar biasa dipertontonkan di mata kita." tukasnya.
Baca Juga: Sosok Hakim Ketua yang Vonis Habib Rizieq 4 Tahun Penjara Lulusan Sarjana
Rizieq Ajukan Banding
Habib Rizieq Shihab divonis empat tahun dalam kasus tes usap RS Ummi Bogor, Jawa Barat. Atas vonis itu Habib Rizieq banding.
Habib Rizieq menolak dirinya dinilai majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur melanggar Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
"Dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan menyatakan banding. Terima kasih," kata Habib Rizieq menjawab pertanyaan majelis hakim usai pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis.
Anggota tim kuasa hukum Rizieq Shihab, Sugito Atmo Prawiro juga menyatakan banding atas putusan majelis hakim PN Jaktim yang lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Habib Rizieq menilai vonis majelis hakim diambil hanya berdasarkan keterangan saksi ahli forensik yang dihadirkan JPU.
Berita Terkait
Terpopuler
- Resmi Dibuka, Pusat Belanja Baru Ini Hadirkan Promo Menarik untuk Pengunjung
- Nggak Perlu Jutaan! Ini 5 Sepatu Lari Terbaik Versi Dokter Tirta untuk Pemula
- Kenapa Motor Yamaha RX-King Banyak Dicari? Motor yang Dinaiki Gary Iskak saat Kecelakaan
- 5 Shio Paling Beruntung di 1 Desember 2025, Awal Bulan Hoki Maksimal
- 5 Moisturizer dengan Kolagen agar Kulit Tetap Elastis dan Muda
Pilihan
-
Geger Isu Patrick Kluivert Dipecat Karena Warna Kulit?
-
Parah! SEA Games 2025 Baru Dimulai, Timnas Vietnam U-22 Sudah Menang Kontroversial
-
Adu Gaji Giovanni van Bronckhorst vs John Heitinga, Mana yang Pas untuk Kantong PSSI?
-
5 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Kebutuhan Produktivitas dan Gaming
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah Terbaru Desember 2025, Pilihan Wajib Gamer Berat dan Multitasker Ekstrem
Terkini
-
Akhirnya! Pemerintah Akui Kerusakan Lingkungan Perparah Bencana Banjir Sumatra
-
Hasil DNA Kerangka Positif, Jenazah Alvaro Kiano akan Dimakamkan Besok
-
Awas Cuaca Ekstrem, DPR Minta Kemenhub hingga BMKG 'Kawin' Data Demi Mudik Nataru Aman
-
TOK! Hakim Djuyamto Cs Dibui 11 Tahun Gegara Jual Vonis Kasus CPO
-
Percepat Penanganan, Mendagri Ajak Pemda Bantu Daerah Terdampak Bencana
-
Puan Maharani Soal Bantuan Bencana Dilempar dari Heli: Jaga Martabat Korban
-
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa Gelontorkan Rp90 Miliar, 26 Ribu Siswa Kini Sekolah Gratis!
-
Mensos Ingatkan Instansi Pemerintah dan Swasta Harus Beri Kesempatan Kerja untuk Disabilitas
-
Pentingnya Pembangunan Berbasis Aglomerasi untuk Gerakkan Ekonomi Kawasan
-
Banjir Sumatra Penuh Kayu Gelondongan, DPR Panggil Menhut Besok, Buka Peluang Bentuk Pansus