Suara.com - Amnesty International mengatakan, polisi Israel ada di balik broadcast hasutan yang mengadu domba antara warga yahudi Israel dengan warga Palestina.
Dalam laporan yang diterbitkan TRT World, Jumat (25/6/2021), Amnesty melaporkan temuan tindakan polisi Israel yang diskriminatif.
Organisasi itu mengatakan, Polisi Israel gagal melindungi warga Palestina Israel dari serangan terencana kelompok supremasi Yahudi bersenjata. Laporan menyebut polisi mengetahui rencana itu sebelumnya.
Amnesty mengatakan, polisi menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan untuk membubarkan protes Palestina terhadap pengusiran paksa di Yerusalem Timur serta terhadap serangan Gaza.
Sementara supremasi Yahudi ilegal diizinkan untuk mengatur demonstrasi secara bebas.
Menurut kelompok hak asasi manusia Palestina Mossawa, pada 10 Juni polisi Israel telah menangkap lebih dari 2.150 orang warga Palestina Israel atau penduduk Yerusalem Timur yang diduduki.
Sebagian besar warga Palestina ditahan karena pelanggaran seperti "menghina atau menyerang petugas polisi" atau "mengambil bagian dalam pertemuan ilegal" daripada karena serangan kekerasan terhadap orang atau properti, menurut Komite Tindak Lanjut untuk Warga Arab Israel.
"Bukti yang dikumpulkan oleh Amnesty International menggambarkan diskriminasi dan kekuatan berlebihan yang kejam oleh polisi Israel terhadap warga Palestina di Israel dan di Yerusalem Timur yang diduduki," ungkap Saleh Higazi, Wakil Direktur Timur Tengah Amnesty International.
"Beberapa warga Yahudi Israel yang ditangkap diperlakukan dengan lebih lunak. Supremasi Yahudi juga terus mengorganisir demonstrasi sementara warga Palestina menghadapi penindasan."
"Polisi memiliki kewajiban untuk melindungi semua orang di bawah kendali Israel, apakah mereka Yahudi atau Palestina."
Baca Juga: Tolak Panggilan Polisi Israel, Tokoh Muslim Palestina Dilarang Beribadah di Masjid Al Aqsa
"Sebaliknya, sebagian besar yang ditangkap dalam tindakan keras polisi setelah pecahnya kekerasan antar-komunal adalah warga Palestina."
Amnesty telah memverifikasi 29 pesan teks dan audio dari Telegram terbuka dan WhatsApp yang digunakan untuk merekrut orang-orang bersenjata dan mengatur serangan terhadap warga Palestina di kota-kota seperti Haifa, Acre, Nazareth, dan Lod antara 10 dan 21 Mei.
Pesan itu termasuk instruksi tentang lokasi dan waktu berkumpul, jenis senjata yang digunakan, bahkan baju untuk menghindari kebingungan antara orang Yahudi keturunan Timur Tengah dengan orang Arab Palestina.
Anggota grup berbagi selfie berpose dengan senjata dan pesan seperti "Malam ini kami bukan orang Yahudi, kami adalah Nazi".
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Dosen Filsafat Ungkap Masalah Demokrasi di Indonesia: Dari Politik Feodal hingga Hilangnya Oposisi
-
Polda Jatim Bakal Tetapkan Tersangka Usai Evakuasi Tragedi Ponpes Al Khoziny Rampung
-
Ngaku Pendukung Jokowi, Peserta Ini Disoraki di Tengah Diskusi Demokrasi
-
Viral Pria Unboxing Gas Elpiji 3 Kg, Sebut Dioplos Air Padahal Ini Fakta Ilmiahnya
-
Berhasil Identifikasi, 17 Jasad Santri Tragedi Ponpes Al Khoziny Diserahkan ke Keluarga
-
Lewat Modul P5, Literasi Jaminan Sosial Dinilai Bisa Ditanamkan Sejak Dini
-
TPG Triwulan III 2025 Cair! Guru Jam Mengajar di Bawah 12 JP Dapat Tunjangan?
-
Ketua GIPI Kritik RUU Kepariwisataan: Pemerintah Tak Pernah Anggap Penting Pariwisata
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global