Suara.com - Pemerintah Australia dikecam warganya sendiri karena mengizinkan satu keluarga positif covid-19 masuk ke negeri tersebut, menggunakan pesawaat sewaan dari Indonesia pekan lalu.
Sunny Joura, warga Australia yang pernah tertahan lama di India dan sempat batal berangkat ke Australia setelah diketahui positif covid-19, menilai keputusan tersebut sebagai kemunafikan.
Sebuah laporan mengungkap jika otoritas kesehatan dan Pemerintah di Australia Selatan telah menyetujui keluarga yang terdiri atas tiga orang untuk menggunakan prosedur penerbangan evakuasi medis dari Indonesia, yang biayanya ditanggung sendiri keluarga.
Keluarga yang terdiri dari dua orang dewasa dan seorang anak sekarang masih menjalani karantina di medi-hotel Tom's Court di pusat Kota Adelaide.
Jenis penerbangan evakuasi medis atau 'medevac' ini merupakan yang pertama tiba di Australia Selatan sejak pandemi, namun Pemerintah setempat menyatakan hal itu lazim dilakukan antar negara bagian.
Padahal sebelumnya, pasien positif covid-19 dari negara lain ditolak haknya untuk naik penerbangan repatriasi pulang ke Australia.
Sunny mengatakan banyak warga negara Australia keturunan India masih tertahan di India, tak bisa pulang ke Australia, setelah hasil tes positif covid-19.
"Saya sendiri adalah warga Australia yang tertahan dan akhirnya bisa ke Australia pada 27 Mei. Sejak itu saya membantu sesama warga Australia yang masih tertahan di negara lain," ujarnya.
Bantuan yang dimaksudkan Sunny ini yaitu menjelaskan prosedur, mendapatkan hotel karantina, apa yang harus dilakukan sebelum terbang, persyaratan tes atau sekadar menjawab pertanyaan di jejaring sosial.
Baca Juga: Sewa Jet Pribadi, Keluarga dengan Covid-19 Varian Delta Diizinkan Masuk Australia
Sunny mengaku sempat tertahan di India karena mengalami hasil tes positif palsu sebelum naik pesawat repatriasi kembali ke Australia.
Dia menyebut keputusan membolehkan satu keluarga yang positif covid-19 mendarat di Adelaide itu "sangat tidak adil"."Saya kaget melihat hal itu. Sangat mengejutkan. Saya merasa ada standar ganda di sini," katanya.
"Tidak semua orang memiliki uang sebanyak yang harus dibayar orang-orang ini untuk bisa menggunakan penerbangan medevac," tambah Sunny.
"Mereka bisa terbang dan pemerintah memberi izin.."
"Sedangkan orang lain, misalnya di India atau negara lain yang memiliki kondisi kesehatan serius dan mungkin positif, ditolak izin masuknya atau jenis repatriasi khusus apa pun," ujar Sunny lagi.
Evakuasi medis sudah dilakukan sebelum pandemi
Menteri Utama negara bagian Australia Selatan, Steven Marshall, hari Kamis (1/07) mengesampingkan kecaman itu.
Berita Terkait
-
Sewa Jet Pribadi, Keluarga dengan Covid-19 Varian Delta Diizinkan Masuk Australia
-
Virus Corona Varian Delta Membobol Pertahanan Kota-kota Besar di Australia
-
Setyana Mapasa, Pebulutangkis Asal Indonesia Wakili Australia di Olimpiade
-
Ashleigh Barty Jadi Ujung Tombak Australia Raih Medali di Olimpiade Tokyo
-
Masalah Fuel Pump, Ada 7.671 Unit Toyota C-HR Mengalami Recall
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?