Suara.com - Pemerintah Australia dikecam warganya sendiri karena mengizinkan satu keluarga positif covid-19 masuk ke negeri tersebut, menggunakan pesawaat sewaan dari Indonesia pekan lalu.
Sunny Joura, warga Australia yang pernah tertahan lama di India dan sempat batal berangkat ke Australia setelah diketahui positif covid-19, menilai keputusan tersebut sebagai kemunafikan.
Sebuah laporan mengungkap jika otoritas kesehatan dan Pemerintah di Australia Selatan telah menyetujui keluarga yang terdiri atas tiga orang untuk menggunakan prosedur penerbangan evakuasi medis dari Indonesia, yang biayanya ditanggung sendiri keluarga.
Keluarga yang terdiri dari dua orang dewasa dan seorang anak sekarang masih menjalani karantina di medi-hotel Tom's Court di pusat Kota Adelaide.
Jenis penerbangan evakuasi medis atau 'medevac' ini merupakan yang pertama tiba di Australia Selatan sejak pandemi, namun Pemerintah setempat menyatakan hal itu lazim dilakukan antar negara bagian.
Padahal sebelumnya, pasien positif covid-19 dari negara lain ditolak haknya untuk naik penerbangan repatriasi pulang ke Australia.
Sunny mengatakan banyak warga negara Australia keturunan India masih tertahan di India, tak bisa pulang ke Australia, setelah hasil tes positif covid-19.
"Saya sendiri adalah warga Australia yang tertahan dan akhirnya bisa ke Australia pada 27 Mei. Sejak itu saya membantu sesama warga Australia yang masih tertahan di negara lain," ujarnya.
Bantuan yang dimaksudkan Sunny ini yaitu menjelaskan prosedur, mendapatkan hotel karantina, apa yang harus dilakukan sebelum terbang, persyaratan tes atau sekadar menjawab pertanyaan di jejaring sosial.
Baca Juga: Sewa Jet Pribadi, Keluarga dengan Covid-19 Varian Delta Diizinkan Masuk Australia
Sunny mengaku sempat tertahan di India karena mengalami hasil tes positif palsu sebelum naik pesawat repatriasi kembali ke Australia.
Dia menyebut keputusan membolehkan satu keluarga yang positif covid-19 mendarat di Adelaide itu "sangat tidak adil"."Saya kaget melihat hal itu. Sangat mengejutkan. Saya merasa ada standar ganda di sini," katanya.
"Tidak semua orang memiliki uang sebanyak yang harus dibayar orang-orang ini untuk bisa menggunakan penerbangan medevac," tambah Sunny.
"Mereka bisa terbang dan pemerintah memberi izin.."
"Sedangkan orang lain, misalnya di India atau negara lain yang memiliki kondisi kesehatan serius dan mungkin positif, ditolak izin masuknya atau jenis repatriasi khusus apa pun," ujar Sunny lagi.
Evakuasi medis sudah dilakukan sebelum pandemi
Menteri Utama negara bagian Australia Selatan, Steven Marshall, hari Kamis (1/07) mengesampingkan kecaman itu.
Berita Terkait
-
Sewa Jet Pribadi, Keluarga dengan Covid-19 Varian Delta Diizinkan Masuk Australia
-
Virus Corona Varian Delta Membobol Pertahanan Kota-kota Besar di Australia
-
Setyana Mapasa, Pebulutangkis Asal Indonesia Wakili Australia di Olimpiade
-
Ashleigh Barty Jadi Ujung Tombak Australia Raih Medali di Olimpiade Tokyo
-
Masalah Fuel Pump, Ada 7.671 Unit Toyota C-HR Mengalami Recall
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
Terkini
-
Febrie Adriansyah Hanya Dicekal ke Luar Negeri 20 Hari, Ini Penjelasan Imipas
-
Kecewa Disebut 'Biang Kerok' kalau Ada Keracunan, Mitra BGN Ancam Gembok Dapur Secara Nasional
-
Prabowo dan Luhut Bahas Ketahanan Ekonomi, GovTech Dipercepat agar Bansos Lebih Tepat Sasaran
-
Prabowo Hanya Mengangguk Dapat Laporan Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik
-
Audit Digital Jadi Kunci! Dana Banpol Naik Tak Jamin Bebas Korupsi
-
Pembongkaran JPO Tendean Selesai, Jalur Arah Pancoran Mulai Dibuka
-
KPK Geledah Rumah Anggota BPK Bobby Rizaldi, Dalami Kasus Dugaan Suap di Muara Enim
-
Kuntadi Masuk Bursa Jampidsus usai Febrie Adriansyah Mundur, Kejagung Belum Tahu?
-
Benarkah E-Voting untuk Pemilu Rawan Manipulasi? Pakar IT Ungkap Keunggulan Kertas Suara Manual
-
Sapa Jaksa Agung 'Kakak Asuh', Kapolri Dikritik: Sejak Kapan Jadi Subordinat?