PKS: PPKM Berjilid-jilid Bukan Tolok Ukur Kendalikan Pandemi

Suara.com - Anggota DPR RI Mardani Ali Sera mengingatkan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menjadikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang digelar berjilid-jilid untuk mengukur pengendalian pandemi.

Pasalnya, PPKM berjilid-jilid dan vaksinasi nasional yang dilakukan tidak akan berdampak positif dalam penanganan Covid-19 jika tidak diimplementasikan dengan baik.

Hal itu disampaikan oleh Mardani melalui akun Twitter miliknya @mardanialisera.

"Harus diingat, vaksin atau PPKM berjilid-jilid penting tapi tidak bisa jadi ukuran mengendalikan pandemi," kata Mardani seperti dikutip Suara.com, Jumat (2/7/2021).

Menurut politisi PKS itu, kebijakan vaksinasi nasional hingga PPKM harus diselaraskan dengan implementasi manajemen krisis.

Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa mengendalikan sektor kesehatan sekaligus menyelamatkan ekonomi secara bersamaan.

"Perencanaan sampai implementasi manajemen krisis yang bisa mengkombinasikan prioritas kesehatan dan ekonomi masyarakat jadi kuncinya," ungkap Mardani.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi memutuskan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali.

Penerapan PPKM Darurat kata Jokowi mulai berlaku pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

Baca Juga: Angka Kasus Covid-19 Terus Melonjak hingga Pemerintah Terapkan PPKM Darurat, Mengapa?

"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali PPKM," ujar Jokowi.

Jokowi menuturkan PPKM Darurat akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat dibanding kebijakan sebelumnya.

"PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku," ucap dia.

Jokowi pun meminta Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan untuk memberikan penjelasan secara rinci terkait PPKM Darurat

"Secara terperinci bagaimana pengaturan baik ppkm darurat ini saya sudah meminta Menteri Kordinator Marinvest untuk menerangkan sejelas-jelasnya secara detil mengenai pembatasan ini," kata Jokowi

Jokowi menyebut kebijakan PPKM Darurat harus diambil pemerintah mengingat lonjakan kasus Covid-19 dan muncul nya varian baru covid-18.

Langkah tersebut kata Jokowi diambil setelah dirinya mendapatkan masukan-masukan dari para menteri, kepala daerah dan tenaga kesehatan.

"Dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negar. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran covid-19 ini," katanya.