Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tak main-main terkait mahalnya penjualan obat untuk pasien Covid-19. Ia memperingatkan kepada penjual obat-obatan khususnya untuk pemulihan pasien corona untuk tidak mengambil keuntungan dari warga yang tengah dilanda kesulitan.
Tak sekedar mengancam, Luhut menyatakan akan merazia gudang milik penjual yang masih bandel menaikkan harga obat secara tidak wajar.
Sudah setahun lebih pandemi Covid-19 melanda. Namun, masih saja ada oknum penjual obat yang kerap mengambil keuntungan berlebih.
"Aturan harga eceran tertinggi obat-obatan untuk penanganan pandemi Covid-19 ini telah dibuat dan dihitung dengan cermat, pasti perusahaan itu tidak akan dirugikan, tapi jangan juga mengambil keuntungan dari kesulitan masyarakat," ujar Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Senin (5/7/2021).
Luhut mengetahui kalau fenomena harga obat yang melambung itu terus terjadi di tengah masyarakat.
Luhut mencontohkan, salah satu obat Ivermectin yang ramai dicari oleh masyarakat, dijual dengan harga puluhan ribu rupiah.
Padahal, harga sebenarnya itu di bawah Rp 10 ribu. Dengan harga segitu saja, penjual sudah memperoleh keuntungan.
Untuk menertibkan mahalnya harga obat, pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) bagi 11 obat yang sering dibutuhkan pada pandemi Covid-19.
Dengan HET itu, Luhut menekankan tidak ada lagi penjual yang menjual obat dengan harga cukup tinggi bahkan sengaja menimbunnya. Kalau masih ada yang membandel, ia tidak segan-segan bakal merazia seluruh gudang-gudang para penjual.
Baca Juga: BPOM Sebut Obat COVID-19 Sudah Ditemukan, Remdisivir dan Favipiravir
"Kami akan mengambil langkah langkah tegas dengan merazia seluruh gudang-gudang mereka yang sudah kami identifikasikan keberadaannya," tegasnya.
Luhut memberikan waktu tiga hari agar penjual-penjual yang sudah terdeteksi menjual obat dengan harga tinggi untuk segera mengubahnya.
"Jadi paling lambat saya ulangi hari Rabu, jadi Kamis tidak boleh terjadi kelangkaan. Kita jangan diatur oleh orang-orang yang serakah," ucap Luhut.
"Saya tekankan hal ini dan kita harus tindak tegas dan kita sudah peringatkan dan tidak mendengarkan peringatan kita, kita akan tindak tegas," katanya menambahkan.
Berita Terkait
-
Komisi I Minta Kominfo Bersinergi dengan Satgas Covid-19
-
Heboh Ceramah Kiai Sofwan Nizhomi, Semakin Takut Covid-19 Iblis Makin Senang
-
Pemkot Medan Tunda Pembelajaran Tatap Muka hingga Agustus
-
Ustadz Sofwan Nizhomi Kecam PPKM Darurat: Iblis Manusia Menakut-nakuti, Halangi Idul Adha
-
Geger! Pesan WhatsApp Sperma Cegah Penularan COVID-19: Vitamin Alami dan Gratis!
Terpopuler
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
Usai Tuai Kritik, Samsung Klarifikasi Isu Penghapusan Data Samsung Health
-
Dua Petinggi Golkar Riau Berseteru, Pendukung Saling Baku Hantam di DPRD
-
Purwoceng Berstatus Kritis, Bisakah Varietas Unggul Menyelamatkannya?
-
Bos Ford Beri Peringatan Keras Industri Otomotif AS Mustahil Halau Laju Mobil China Seterusnya
-
Sensatia Peroleh Persetujuan Dari Cruelty Free International, Perkuat Komitmen Pada Clean Beauty
-
Gudang Amunisi TNI AD di Madiun Meledak, Satu Prajurit Gugur
-
Sayembara Umrah Menteri PU: Politik Klarifikasi di Tengah Tuduhan Nepotisme
-
Klinik Hewan Keliling DKI Resmi Beroperasi, Warga Bisa Akses Layanan Mulai Rp35 Ribu
-
Vonis 10 Tahun Belum Final, Nadiem Makarim Akan Jalani Sidang Banding
-
Purbaya Pastikan Ambil Alih Utang Kereta Cepat, Tinggal Tunggu Danantara