Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah meningkatkan jumlah testing dan tracing seiring rencana untuk melonggarkan PPKM Level 4 pada 26 Juli 2021.
Rencana pelonggaan itu akan terealisasi apabila data tren penularan Covid-19 menurun. Karena itu menurut Charles peningkatan jumlah testing dan tracing mutlak dilakukan.
"Sebab, semakin banyak jumlah testing dan tracing, semakin riil juga data penularan dengan kondisi penularan sebenarnya di lapangan," katanya kepada wartawan, Kamis (22/7/2021).
Namun Charles menyayangkan bahwa kenyataan di lapangan berbicara sebaliknya. Di mana jumlah testing semakin menurun.
Charles secara khusus menyoroti jumlah testing pada Rabu (21/7/2021) yang menurun menjadi 153.330 spesimen, atau terendah selama sepekan terakhir. Padahal baru saja sehari sebelumnya Presiden Jokowi mengumumkan perpanjangan PPKM.
"Penurunan jumlah testing dan tracing ini seharusnya tidak boleh terjadi dengan alasan apapun. Ketika kita sedang menghadapi kondisi darurat seperti ini, jumlah testing dan tracing justru harus ditingkatkan berkali-kali lipat, bahkan kalau perlu hingga 1 juta testing per hari," ujarnya.
Ia berharap peningkatan jumlah testing dan tracing yang tinggi dapat memperlihatkan data angka penularan yang mendekati kondisi sebenarnya.
Dengan begitu pemerintah dapat mengambil pertimbangan untuk memutuskan kebijakan perpanjangan atau pelonggaran PPKM Level 4 dengan tepat.
"Selain testing dan tracing, memperbanyak isolasi berikut sarana dan prasarananya juga kunci untuk meredam laju infeksi. Jadi kalaupun pelonggaran PPKM Level 4 dilakukan, asal jumlah tesnya banyak dan terlacak, maka pasien Covid-19 bisa segera diisolasi untuk mencegah penularan,"
Baca Juga: Ketua DPR: Pastikan Bantuan Sampai hingga ke Desa!
Pemerintah Jangan Sajikan Data Palsu
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mewanti-wanti pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak bermain-main dalam penyajian data penanganan Covid-19.
Puan tidak ingin pemerintah menyajikan data palsu hanya demi keberhasilan semu penanganan pandemi. Karena itu, Puan meminta jajaran pemerintah bekerja dengan hati, jujur dan transparan mengungkap data penanganan Covid-19.
“Kepala daerah harus jujur dan transparan tentang data di daerahnya. Jangan demi dibilang berhasil menangani Covid-19 lalu data sesungguhnya di lapangan tidak dibuka ke publik bahkan tidak dikerjakan dengan benar,” ujar Puan dalam keterangannya, Kamis (22/7/2021).
Puan mengatakan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus semakin diperkuat.
Menurutnya pemerintah daerah seharusnya dapat berkontribusi lebih besar dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Salah satu upayanya ialah dengan meningkatkan tracing.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi