Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah meningkatkan jumlah testing dan tracing seiring rencana untuk melonggarkan PPKM Level 4 pada 26 Juli 2021.
Rencana pelonggaan itu akan terealisasi apabila data tren penularan Covid-19 menurun. Karena itu menurut Charles peningkatan jumlah testing dan tracing mutlak dilakukan.
"Sebab, semakin banyak jumlah testing dan tracing, semakin riil juga data penularan dengan kondisi penularan sebenarnya di lapangan," katanya kepada wartawan, Kamis (22/7/2021).
Namun Charles menyayangkan bahwa kenyataan di lapangan berbicara sebaliknya. Di mana jumlah testing semakin menurun.
Charles secara khusus menyoroti jumlah testing pada Rabu (21/7/2021) yang menurun menjadi 153.330 spesimen, atau terendah selama sepekan terakhir. Padahal baru saja sehari sebelumnya Presiden Jokowi mengumumkan perpanjangan PPKM.
"Penurunan jumlah testing dan tracing ini seharusnya tidak boleh terjadi dengan alasan apapun. Ketika kita sedang menghadapi kondisi darurat seperti ini, jumlah testing dan tracing justru harus ditingkatkan berkali-kali lipat, bahkan kalau perlu hingga 1 juta testing per hari," ujarnya.
Ia berharap peningkatan jumlah testing dan tracing yang tinggi dapat memperlihatkan data angka penularan yang mendekati kondisi sebenarnya.
Dengan begitu pemerintah dapat mengambil pertimbangan untuk memutuskan kebijakan perpanjangan atau pelonggaran PPKM Level 4 dengan tepat.
"Selain testing dan tracing, memperbanyak isolasi berikut sarana dan prasarananya juga kunci untuk meredam laju infeksi. Jadi kalaupun pelonggaran PPKM Level 4 dilakukan, asal jumlah tesnya banyak dan terlacak, maka pasien Covid-19 bisa segera diisolasi untuk mencegah penularan,"
Baca Juga: Ketua DPR: Pastikan Bantuan Sampai hingga ke Desa!
Pemerintah Jangan Sajikan Data Palsu
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mewanti-wanti pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak bermain-main dalam penyajian data penanganan Covid-19.
Puan tidak ingin pemerintah menyajikan data palsu hanya demi keberhasilan semu penanganan pandemi. Karena itu, Puan meminta jajaran pemerintah bekerja dengan hati, jujur dan transparan mengungkap data penanganan Covid-19.
“Kepala daerah harus jujur dan transparan tentang data di daerahnya. Jangan demi dibilang berhasil menangani Covid-19 lalu data sesungguhnya di lapangan tidak dibuka ke publik bahkan tidak dikerjakan dengan benar,” ujar Puan dalam keterangannya, Kamis (22/7/2021).
Puan mengatakan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus semakin diperkuat.
Menurutnya pemerintah daerah seharusnya dapat berkontribusi lebih besar dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Salah satu upayanya ialah dengan meningkatkan tracing.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
Pupuk Indonesia Dukung Kejurnas Angkat Besi Senior 2026 di Bandung, Dorong Pembinaan Berkelanjutan
-
Sopir Bajaj Tanah Abang Dipalak, DPRD DKI Dorong Sistem Parkir Cashless
-
Ustaz Solmed Laporkan Lebih dari 10 Akun Medsos atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
-
Satu Keluarga Tewas Akibat Kebakaran, Wali Kota Jakbar: Teralis Besi Menyulitkan Evakuasi
-
Bukan Sekadar Revisi, Pemerintah Sebut Perubahan UU HAM Lebih dari 50 Persen
-
Ketua Ombudsman Tersangka Korupsi, DPR Ngaku Tak Tahu Hery Susanto Berkasus Saat Uji Kelayakan
-
Tekan Konsumsi BBM, Pramono Anung Genjot Penggunaan Solar Panel di Jakarta
-
Geledah Rumah Bupati Tulungagung di Surabaya, KPK Temukan Uang Tunai Puluhan Juta
-
Pramono Anung Bakal Pangkas Pajak Warga Jakarta, Ini Bocoran Kebijakan Barunya
-
Apa Tugas Ombudsman? Ketua Hery Susanto Jadi Tersangka Korupsi