Suara.com - Direktur Eskekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya membandingkan aksi blusukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pandemi Covid-19 dengan aksi seorang gubernur yang kerap bolak-balik ke kuburan.
Sindiran tersebut disampaikan oleh Yunarto saat menjadi pembicara di acara Mata Najwa yang disiarkan di Trans7, Rabu (21/7/2021).
Seperti diketahui, Jokowi melakukan blusukan ke rumah warga di Keluarahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis (15/7/2021) malam.
Dalam blusukan tersebut, Jokowi mendatangi rumah-rumah warga dan memberikan bantuan berupa paket sembako serta obat untuk warga yang sedang menjalani isolasi mandiri.
Menurut Yunarto, kehadiran seorang presiden di tengah masyarakat secara simbolik seharusnya membuat malu pemimpin di tingkat daerah mulai dari lurah, camat hingga bupati dan gubernur.
"Kehadiran presiden membuat malu kepala daerah, camat, lurah kalau (bantuan) tidak disalurkan dengan baik ketika sudah diberikan contoh oleh pemimpinnya," kata Yunarto seperti dikutip Suara.com, Jumat (23/7/2021).
Ia membandingkan aksi Jokowi yang melakukan blusukan secara langsung tersebut dengan aksi yang dilakukan oleh seorang gubernur beberapa kali bolak-balik ke kuburan.
Ia mengaku tak mengerti dengan aksi gubernur tersebut dan mempertanyakan apa yang bisa diteladani dari aksinya tersebut.
"Saya malah sampai sekarang enggak ngerti ada seorang gubernur bolak balik datang ke kuburan. Apa makna dan yang bisa diteladani dari hal seperti itu?" sindir Yunarto.
Baca Juga: HAN 2021: Jokowi Ditodong Pertanyaan Polos Anak Indonesia, Jadi Presiden Ngapain Aja?
Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan beberapa kali melakukan peninjauan ke Taman Pemakaman Umum (TPU) khusus Covid-19 di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.
Anies diketahui pernah meninjau TPU khusus Covid-19 tersebut pada Kamis, 24 Juni 2021 dan Kamis, 15 Juli 2021.
Yunarto menegaskan, kehadiran seorang pemimpin secara simbolik sangat dibutuhkan dalam situasi yang tidak biasa seperti saat ini.
Namun, ia memberikan catatan agar kehadiran secara simbolik tersebut tidak melanggar aturan yang ada.
"Kemunculan secara simbolik seorang pemimpin dalam tanda kutip keteladanan itu sangat dibutuhkan, dengan catatan jangan sampai malah melanggar aturan, contoh kerumunan kegiatan Jokowi di NTT," tukasnya.
Simak video selengkapnya di sini.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
AMMSI Dukung BGN Sesuaian Operasional SPPG: Tak Ada Ruang Bagi Dapur Bermasalah
-
Konvoi Berubah Maut, Tiga Remaja Diciduk dalam Kasus Pengeroyokan di Depan Terminal Grogol
-
KPK Dalami Asal-Usul Aset Silmy Karim yang Disita dalam Kasus Izin Tinggal WNA
-
GKR Hemas Ajak Generasi Muda Bangun Kepemimpinan Berbasis Nilai Budaya
-
GERD Kambuh, Dokter Tifa Pakai Kursi Roda usai Pemeriksaan di RS Polri
-
Maraton Geledah Tiga Lokasi di Bali, KPK Amankan Barang Bukti Kasus Pemerasan WNA
-
Penyakit Bawaan Ditemukan Saat Pemeriksaan, Roy Suryo dan Dokter Tifa Dirawat di RS Polri
-
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Hasil Pemerasan WNA dalam Kasus Silmy Karim
-
Anak 5 Tahun Bongkar Dugaan Pembunuhan Ibunya di Tambora
-
KPK Cecar Yaqut soal Barang Bukti Kasus Korupsi Haji yang Telah Dikumpulkan Penyidik