Suara.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito terpaksa menghentikan jumpa pers harian tentang update covid-19 pada Selasa (27/7/2021) sore hari ini karena batuk-batuk.
Dalam jumpa pers yang digelar secara virtual dari Gedung Grha BNPB, Jakarta itu, Wiku sempat memberikan sejumlah pemaparan terkati perkembangan situasi pandemi di tanah air selama 18 menit.
Lalu saat memasuki sesi tanya jawab dengan media, Wiku tampak mencoba menahan batuk, ia sempat menjawab satu pertanyaan media, namun batuk tak terhankan di pertanyaan kedua.
Sehingga Wiku langsung meminta jumpa pers dihentikan karena kondisinya tidak memungkinkan untuk lanjut menjawab pertanyaan media.
"Sementara bisa disetop dulu ya," kata Wiku sambil menahan batuknya disiarkan melalui youtube Sekretariat Presiden.
Saat dikonfirmasi terkait kondisi kesehatannya, Wiku yang pernah terpapar Covid-19 ini memastikan bahwa kondisinya baik-baik saja namun hanya sedikit kelelahan.
"Saya sebenarnya dalam keadaan sehat walafiat dan fit. Namun kebetulan merasa tenggorokan kering karena sebelumnya banyak beraktivitas. Mohon maaf atas kejadian tadi. beberapa pertanyaan akan saya jawab langsung melalui WhasApp," kata Wiku saat dihubungi.
Dalam jumpa pers kali ini, Wiku mamparkan sejumlah data perbaikan kondisi pandemi setelah empat pekan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Persentase kasus aktif meningkat pada PPKM Darurat hingga 18,65 persen, lalu mulai perlahan turun hingga 18,12 persen setelah 21 Juli sampai sekarang penerapan PPKM Level 1-4.
Baca Juga: Kabar Baik! Kasus Harian Covid-19 Kaltim, Senin 26 Juli Melandai di Bawah 1.000 Kasus
Lalu positivity rate juga turun dari 33,42 persen ke 31,16 persen, penambahan kasus positif harian tertinggi turun dari 56.757 kasus ke 49.509 kasus, dan angka kesembuhan naik dari 29.791 orang menjadi 37.640 orang.
Namun sayangnya jumlah kematian pada PPKM level 1-4 masih terus mengalami peningkatan, sebelum PPKM darurat kematian tertinggi sebesar 539, kemudian meningkat pada PPKM Darurat menjadi 1.338, dan meningkat lagi pada PPKM Level 1.487 jiwa.
Berita Terkait
-
Satgas Jelaskan Data Perbaikan Kondisi Covid-19 Hasil PPKM Darurat
-
Pecah Rekor Kematian Covid-19 RI Tembus 2.069 Jiwa, Kasus Positif Tambah 45.203 Orang
-
Update Covid-19 Global: Pecah Rekor Kasus Baru, Thailand Terbanyak Kedua di ASEAN
-
Kabar Baik! Kasus Harian Covid-19 Kaltim, Senin 26 Juli Melandai di Bawah 1.000 Kasus
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Bagaimana Satelit Membantu Ilmuwan Melindungi Sungai dari Pencemaran dan Perubahan Iklim?
-
Iran Kesal dengan Aktivis HAM Dunia, Lihat Kelakuan Israel Cuma Diam
-
Per 5 Juli 2026, Korban Tewas Gempa Venezuela Tembus 2.954 Orang
-
Sempat Hilang! Bripda Nopandri Ditemukan Tewas di Sungai Katingan Usai Gerebek Bandar Narkoba
-
Dasco Ucapkan Ultah ke Nadiem Makarim, Netizen: Kode Keras Amnesti atau Abolisi?
-
Program 'Speling' Jateng di Banyumas, Wagub Taj Yasin Dekatkan Dokter Spesialis ke Tingkat Kecamatan
-
Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau
-
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari
-
OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi
-
Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo