Suara.com - Seorang warga Depok, Jawa Barat, mengadukan adanya dugaan pemotongan dana bantuan sosial tunai (Bansos) sebesar Rp 50 ribu dari Rp 600 ribu yang seharusnya ia terima.
Aduan itu viral di media sosial salah satunya diunggah oleh akun instagram @depok24jam.
"Min, kemaren saya anter istri ambil bansos sebesar Rp600 ribu. Tapi dipotong Rp50 ribu oleh mereka dengan alasan bensin ambulan. Semua orang yang ambil bansos di sana langsung dipotong Rp50 ribu," demikian bunyi laporan warga yang seperti dikutip oles Suara.com, Rabu (28/7/2021).
Pemotongan tidak hanya dilakukan kepada pengadu, namun semua warga yang mendapatkan bansos. Kasus itu terjadi di lingkungan RT 6, RW 5, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok.
Sementara itu, Ketua RW 5, Kuseri, buka suara terkait viralnya aduan warga Depok itu. Dia membenarkan ada potongan bansos sebesar Rp50 ribu. Namun, ia mengklaim pemotongan itu adalah kesepakatan bersama dengan Ketua RT, RW, dan pengurus Posko Siaga.
Uang tersebut digunakan untuk perbaikan kendaraan ambulans yang operasionalnya cukup padat dan kendaraan tersebut mengalami kerusakan turun mesin.
"Itu bukan pemotongan, ambulans perlu diperbaiki perlu biaya cukup banyak, maka kita sepakat untuk momen yang tepat ini diperbaiki," ujar Kuseri.
Kuseri mengungkapkan, selain perbaikan kendaraan ambulans, uang tersebut digunakan untuk program kain kafan gratis di RW 5.
Menurutnya, beberapa warga tidak mengetahui pengadaan kain kafan yang diberikan kepada warga yang diberikan secara gratis.
Baca Juga: Evaluasi PPKM: Kasus Covid-19 Menurun, Kecuali Bali, Jateng, dan Jogja
"Kita tidak memotong untuk bansos, kita mohon bantuan donasi perbaikan mobil ambulans dan kain kafan," tegasnya.
Mobil ambulans yang dimiliki RW5 merupakan kendaraan donasi dari warga. Penggunaanya untuk warga tanpa dikenakan biaya begitupun dengan kain kafan yang diberikan kepada warga yang terkena musibah.
"Jadi saya bertanggung jawab penuh untuk laporan itu," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Usman Haliyana mengatakan, tidak ada pemotongan dari penyaluran bansos maupun Bantuan Sosial Tunai (BST).
Dinas Sosial tidak ingin ada yang memanfaatkan program bantuan tersebut dengan sejumlah modus potongan kepada warga yang menerima bantuan.
"Pemerintah tidak ada pemotongan apa pun jadi kalau ada pemotongan jangan dikasih," tegasnya.
Usman menekankan, penyaluran bantuan kepada warga di Kota Depok tidak boleh dilakukan pemotongan. Menurutnya perbuatan tersebut tidak dibenarkan dan melanggar aturan.
"Saya ingatkan sekali lagi tidak boleh ada potongan apa pun dengan dalih apa pun," ujar Usman.
Berita Terkait
-
Evaluasi PPKM: Kasus Covid-19 Menurun, Kecuali Bali, Jateng, dan Jogja
-
Pemerintah Ganti Istilah dalam Penanganan Pandemi Covid-19, Rizal Ramli: Mencal-mencle
-
Viral Layani Pasien COVID-19, Pedagang Bakso di Pesing Diamankan, Dites Swab PCR
-
Viral! Influencer Dapat Vaksin Covid-19 Booster untuk Nakes di Gedung DPRD DKI?
-
Puan Maharani: Kasus Covid-19 Luar Jawa-Bali Naik, Vaksinasi Jangan Terhenti
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK