Suara.com - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis mengaku kekinian pihaknya sangat hati-hati saat mengambil keputusan. Hal itu disampaikan Yuliander menyusul adanya aduan dari warga terhadap tayangan voli pantai dalam Olimpiade Tokyo 2020 di televisi karena atlet yang memakai bikini tampil tanpa disensor.
Terkait hal itu, Yuliandre mengaku pihaknya masih mengkaji soal laporan tersebut.
“Aduan tersebut sedang diproses oleh analisis isi siaran, dan KPI pasti mengkaji secara baik, tapi kita harus mengedukasi masyarakat terhadap yang mana jadi kategori-kategori yang menimbulkan hasrat misalnya seperti itu,” kata Yuliandre saat dihubungi Suara.com, Kamsi (5/8/2021).
Dia pun bercerita jika KPI sempat menjadi sasaran perundungan oleh masyarakat karena adanya sensor dalam penayangan lomba renang saat perhelatan ASEAN Games beberapa tahun lalu. Maka dari itu, kata dia, KPK saat ini bakal lebih hati-hati dan bijaksaan saat mengambil keputusan.
“Apalagi dulu kan KPI pernah dibully (mendapatkan bullying), saat ASEAN Games, atlet renang diblur (sensor). Itu kenapa di-blur, ada lagi yang bilang kalau sekarang kenapa enggak di blur? Ini kan harus dipahami juga secara edukasinya kepada masyarakat,” kata dia.
Namun, Yuliandre mengingatkan bahwa pakaian yang dikenakan oleh para atlet voli pantai dalam perhelatan Olimpiade Tokyo 2020 merupakan standar olahraga internasional.
“Ini adalah sesuatu yang olahraga, tidak ada tendensi apapun. Tapi bagaimanapun kami akan melihat ini secara objektif. Tapi secara lumrah, olahraga itulah olahraga. Itu saja,” tegasnya.
Oleh karenanya Yuliandre meminta masyarakat untuk bijak menyikapinya, sambil menunggu proses analisis yang dilakukan KPI.
“Tunggu saja dulu, sambil kami melihatnya secara objektif, yang namanya pengaduan apa saja bisa dilihat,” kata dia.
Baca Juga: Kasus Baru COVID-19 di Kampung Atlet Olimpiade, Kali Ini Pelatih Voli Pantai Ceko Terpapar
Sebelumnya, beredar aduan dari seorang warganet yang memprotes tayangan Olimpiade Tokyo 2020. Siaran Olimpiade Tokyo 2020 di salah satu televisi swasta mendapatkan kritik dari seorang warganet.
Dalam unggahan yang dibagikan oleh akun Instagram @lambe_turah, salah seorang warganet memberikan aduan kepada KPI terkait tayangan Olimpiade Tokyo 2020.
Menurutnya, tayangan tersebut dinilai tidak sopan karena atlet wanita cabang bola voli menggunakan bikini.
Dia mengatakan, hal tersebut cukup vulgar sehingga KPI harus memberikan sensor saat tayangan tersebut disiarkan.
Dinilai Tak Baik
Dalam foto yang beredar, protes tersebut dikirimkan melalui pojok aduan yang ada di situs Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Ditulikan dalam aduan tersebut, ia meminta agar KPI bisa menegur televisi swasta yang menayangkan pertandingan Olimpiade Tokyo 2020 kategori bola voli wanita.
Menurutnya, tayangan itu tidak baik disiarkan karena atlet wanita cabang bola voli menggunakan bikini saat bertanding.
"Penayangan Olympic di TV memang baik, namun untuk kategori olahraga volley ball wanita, para pemainnya menggunakan bikini dan hal ini tidak baik untuk disiarkan," tulisnya, dikutip Suara.com.
Dia pun meminta agar pihak KPI bisa memberikan sensor apabila tayangan tersebut disiarkan. Sebab menurutnya tayangan yang cukup vulgar biasanya disensor atau diblur.
"Mengingat, hal vulgar lainnya saja disensor atau diblur. Tapi kenapa yang ini tidak? Apalagi biasanya slot waktu itu dipakai pengajian mama dedeh, agak ironi sebenarnya," ujarnya.
Ia mengomentari soal pakaian atlet yang digunakan saat bertanding. Menurutnya masih banyak yang lebih terlihat santun.
"Banyak cabang olimpiade lain (yang lebih santun pakaiannya) yang bisa disiarkan," tuturnya.
Kemudian dia berharap agar KPI bisa menegur stasiun TV swasta untuk memberikan tayangan yang lebih layak. Unggahan protes tersebut langsung mencuri perhatian warganet. Mereka ikut memberikan komentarnya.
"Ya enggak usah ditonton lah, giliran sinetron yang bikin akhlak bobrok ngadain nobar," komentar warganet.
"Ganti channel aja mbak, biar nggak repot, pilih channel yang sesuai dengan dirimu," kata warganet.
"Voli disuruh pakai gamis pengennya dia," balas warganet lain.
Berita Terkait
-
Emak-emak Protes Tayangan Voli Pantai karena Pamer Aurat, KPI: Ini Olahraga, Lumrah Saja
-
Viral Emak-emak Adukan Pakaian Atlet Voli Pantai Terlalu Vulgar, Publik: Hidup yang Ribet
-
Viral Tayangan Olimpiade Tokyo Diprotes Gegara Atlet Bola Voli Pakai Bikini
-
Konten Televisi Akan Semakin Beragam dengan TV Digital
-
Kasus Baru COVID-19 di Kampung Atlet Olimpiade, Kali Ini Pelatih Voli Pantai Ceko Terpapar
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Curhat Wakil Ketua DPRD Jabar, Tunjangan Rp71 Juta Tak Cukup Beli Rumah
-
Jhon Sitorus ke Loyalis Jokowi: Setelah Budi Arie Dipecat, Kok Kayak ODGJ Semua?
-
Menkeu Purbaya Tanggapi Ulah Anak yang Sebut Sri Mulyani 'Agen CIA': Dia Masih Kecil
-
Klaim 'Blind Spot' Terbantah! Affan Kurniawan Bisa Terlihat dari Dalam Rantis Brimob
-
Viral! Tren Foto Tengah Malam di Jalan Raya
-
Pegiat Media Sosial Sindir Mundurnya Rahayu Saraswati: Gantiin Dito di Kemenpora?
-
Pramono Anung: Banyak Anak Muda Jakarta Takut Nikah karena Harga Rumah Tak Terjangkau
-
Permintaan Terakhir Rahayu Saraswati Setelah Menyatakan Mundur dari DPR
-
Turki Peringatkan Hamas Soal Serangan Israel di Doha
-
Bandingkan Indonesia dengan Nepal, Jhon Sitorus Sindir Pejabat yang Ogah Mundur