Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menanggapi soal kejadian adu mulut antara Anggota DPRD Jakarta fraksi PSI Viani Limardi dengan petugas kepolisian karena terganjal aturan ganjil-genap. Riza meminta agar jabatan apapun harus patuh dengan aturan.
Menurut Riza, aturan gage kembali diterapkan demi kebaikan bersama mengurangi mobilitas masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Jabatan atau posisi apapun tetap sama di mata hukum.
"Kepada siapapun kita harus patuh taat melaksanakan aturan yang ada apapun posisi kita, apapun jabatan kita," ujar Riza di Jakarta Timur, Jumat (13/8/2021).
Riza juga menilai seharusnya Viani selaku legislator bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Jika wakilnya saja tidak mau menurut, dikhawatirkan hal sama juga terjadi pada warga lainnya.
"Kita tunjukkan kepada masyarakat kepada warga bahwa kita adalah warga yang patuh dan taat," katanya.
Riza memang mengakui banyak orang yang belum mengetahui penerapan aturan ganjil-genap kendaraan itu. Namun ia meyakini sosialisasi terus berjalan dan masyarakat diminta mematuhinya.
"Sosialisasinya nanti kami akan tingkatkan terus mudah-mudahan karena kemarin hari pertama masih ada yang belum tahu," pungkasnya.
PSI Tegur Viani
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta memberikan teguran keras kepada anggota DPRD dari Fraksi PSI Jakarta, Viani Limardi. Pasalnya Viani kedapatan melakukan protes kepada petugas kepolisian saat kendaraannya disetop karena aturan ganjil genap.
Baca Juga: Hari Kedua Sistem Ganjil Genap Jakarta, Petugas Putar Balik Ratusan Kendaraan Pelanggar
Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan dengan teguran keras yang diberikan, diharapkan Viani tidak mengulani kesalahannya itu lagi.
“Kami sudah menegur keras anggota kami Sis Viani, sekaligus memastikan bahwa ini tidak akan terulang kembali,” ujar Michael.
Michael pun juga ikut meminta maaf atas kejadian ini. Ia turut mengapresiasi semua petugas kepolisian dan dishub yang bertugas menegakkan aturan yang berlaku.
“Petugas di lapangan sudah bekerja keras menegakkan aturan yang ditetapkan pemerintah. Kami berterima kasih kepada kerja para petugas di lapangan,” tambah Michael.
Michael juga menambahkan bahwa adanya perbedaan pendapat soal aturan selayaknya disampaikan dan diupayakan di dalam forum pengambilan kebijakan.
Menurutnya sebagai wakil rakyat, ke-delapan anggota legislatif yang ada dalam Fraksi PSI harus siap diawasi, termasuk mendapat teguran ataupun sanksi dari Partai.
“Ini sudah menjadi konsekuensi, sedari awal Fraksi PSI memastikan setiap anggotanya harus siap bekerja dan siap diawasi. Ada nilai-nilai dan etika publik yang harus kita jaga. Menjadi pejabat negara bukan otomatis lepas dari kesalahan,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Hari Pertama Uji Coba Ganjil-Genap di Kota Cirebon, Warga Malah Kebingungan
-
Hari Kedua Sistem Ganjil Genap Jakarta, Petugas Putar Balik Ratusan Kendaraan Pelanggar
-
Wagub DKI: Kami Mohon Maaf Atas Aturan Ganjil Genap Jika Kurang Sosialisasi
-
LENGKAP! Sosok Viani Limardi, Lulusan Columbia University, Mau Terobos Ganjil Genap
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Profil Lilik Budi Supriyanto, Pengusaha dan Ayah Staf Admin KPK yang Terseret Kasus Bupati Pemalang
-
Presiden Prabowo Subianto Pimpin Akad 62 Ribu KPR FLPP, BRI Kian Perkuat Ekonomi Kerakyatan
-
Dukung Program 3 Juta Rumah, BRI Perkuat Pembiayaan Perumahan
-
BRI Perkuat Pembiayaan Perumahan, Presiden Prabowo Subianto Pimpin Akad 62 Ribu KPR FLPP
-
BRI Perkuat Program 3 Juta Rumah, Ribuan Debitur Ikut Akad Massal
-
Dibalik Keputusan MK soal Kuota Hangus, Pakar CISSReC Ingatkan Transparansi Lebih Penting!
-
BRI Perkuat Pembiayaan Perumahan dan Hadirkan Akad Massal 62 Ribu KPR FLPP
-
Bupati Pemalang Diduga Beri Uang ke Ayah Staf KPK untuk Tutupi Kasus
-
BRI Dukung Program 3 Juta Rumah dengan Pembiayaan FLPP dan KPP
-
Pencarian Buronan Harun Masiku Masih Jadi Beban bagi Pimpinan KPK