Suara.com - Pemerintah China mengkritik kebijakan banyak negara, terutama di Barat, yang menerapkan strategi hidup bersama covid-19 atau biasa disebut sebagai new normal alias kenormalan baru.
China sendiri menempuh jalan beda, yakni kebijakan 'nol kasus' covid-19 dengan menerapkan aturan ketat.
Jalan yang ditempuh China bertujuan untuk benar-benar menghilangkan covid-19. Risikonya, negara tersebut bisa tertutup untuk dunia luar sampai tahun 2023.
Varian Delta yang menyebar dengan cepat memaksa beberapa negara yang melakukan 'lockdown' ketat, seperti Singapura dan Australia, mulai berpikir ulang mengenai strategi tersebut.
Ketika seorang pakar penyakit menular China menyarankan hal yang sama bulan lalu, muncul tentangan besar baik dari Pemerintah maupun dari netizen di China.
Zhang Wenhong, direktur penyakit menular di sebuah rumah sakit besar di Shanghai, menulis sebuah unggahan di jejaring sosialnya.
"Semakin banyak orang yang merasa pandemi tidak akan berakhir dalam waktu dekat dan juga mungkin tidak akan berakhir dalam jangka panjang," tulisnya.
"Banyak pakar penyakit menular di seluruh dunia percaya sekarang virus corona sudah menetap dan dunia harus belajar hidup berdampingan dengannya."
Unggahan itu muncul di saat China menghadapi penularan varian Delta, yang menyebar dari Nanjing ke 12 kota lainnya dalam beberapa pekan terakhir.
Baca Juga: China Tolak Permintaan WHO Untuk Cari Asal-usul Virus Corona
Jumlahnya masih rendah sekitar 100 kasus per hari di negara yang berpenduduk 1,4 miliar tersebut.
Namun adanya kasus penularan baru ini membuat Dr Zhang menyarankan agar China mulai membuka diri dari kebijakan ketat yang diberlakukan saat ini, seperti melarang warga China bepergian ke luar negeri, kebijakan yang mirip di Australia.
"Setelah kasus penularan di Nanjing, kita pasti akan belajar lebih banyak lagi," tulisnya.
"Cara China memilih masa depan haruslah memastikan warganya berbagi masa depan dengan dunia lainnya, dan di saat yang sama melindungi warganya dari ketakutan terhadap virus."
Dr Zhang sebelumnya dikenal sebagai pakar yang mendukung kebijakan 'lockdown' ketat selama pandemi.
Tapi kini dengan pandangan barunya soal "hidup bersama virus", yang juga sudah diterima di banyak negara, menimbulkan reaksi negatif dari Pemerintah China.
Berita Terkait
-
China Tolak Permintaan WHO Untuk Cari Asal-usul Virus Corona
-
Provinsi Hubei Banjir Parah, Air Mencapai Lantai Dua Gedung Bertingkat
-
Banyak Memilih Pergi karena Ditekan China, Penduduk Hong Kong Berkurang
-
Tak Tegas Jalankan Aturan Prokes, 20 Pejabat di China Dipecat
-
Bentuk Apresiasi, Atlet China Peraih Medali Emas Olimpiade Tokyo 2020 Dapat Limosin
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
- Tak Terima Dideportasi, WNA Cina di Sumsel Bongkar Dugaan Kejanggalan Proses Imigrasi
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- 5 Rekomendasi HP All Rounder 2026, Spek Canggih, Harga Mulai 2 Jutaan
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Heboh Jalan Anjlok di Sudirman, Bina Marga: Bekas Proyek Pipa Limbah
-
Miskinkan Bandar Ko Erwin, Bareskrim Bidik Pasal TPPU dan Sita Aset Rumah hingga Ruko!
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Seskab Teddy Beberkan Hasil Pertemuan Empat Mata Prabowo-Kapolri, Ini Isinya
-
Studi: Konflik Nuklir Regional Bisa Picu Krisis Iklim Global Bertahun-tahun, Kenapa?
-
Mengapa Parpol Melawan Usul KPK Soal Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum?
-
Kebakaran Sampah 2 Hari di Kelapa Gading, DLH DKI Ungkap Dugaan Pemicunya
-
Prabowo Panggil Kapolri ke Hambalang, Bahas Keamanan Nasional hingga Hilirisasi di 13 Lokasi
-
Purbaya Buka Suara Soal Pajaki Selat Malaka: Tak Ada Rencana Kutip Tarif
-
Hadapi El Nino 2026, Pemerintah Ungkap Strategi Cegah Karhutla