Suara.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah dapat mempercepat hasil tes swab PCR untuk keluar dalam 1x24 jam. Dengan begitu, tracing dapat dilakukan dengan lebih cepat.
"Hasilnya kami juga meminta kan sekarang sedang didorong supaya hasil PCR itu 1x24 jam sehingga dalam proses tracing-nya itu bisa segera cepat diketahui bahwa orang ini positif atau negatif," kata Puan di Kompleks Parlemen DPR, Senin (16/8/2021).
Puan menyoroti banyaknya temuan di mana masyarakat yang terpapar Covid-19 masih bisa keluar rumah tanpa melakukan isolasi disebabkan ketidaktahuan.
Mereka diduga belum mengetahui posisitf atau negatif Covid-19 lantaran harus menunggi hasil tes swab PCR yang tidak segera keluar.
"Kalau enggak (dipercepat) kan sekarang sudah positif tapi masih seharian jalan-jalan karena dia tidak tahu positif. DPR RI mempunyai komitmen untuk bisa bersinergi bersama pemerintah untuk bisa mempercepat hal tersebut," ujar Puan.
Minta Harga PCR Diturunkan
Sebelumnya Puan mengatakan bahwa DPR akan terus mendorong pemerintah untuk menurunkan harga tes swab PCR yang saat ini berkisar di angka Rp 900 ribu. Presiden Jokowi sendiri sudah menginstruksikan agar harga tersebut bisa diturunkan.
"Saya juga sudah bicara dengan Kementerian Kesehatan bahwa mereka sedang berupaya untuk bisa untuk melakukan hal tersebut," kata Puan.
Dalam hasil pembicaraan dengan Kemenkes, Puan mengatakan bahwa keinginan untuk menurunkan harga tes swab PCR dalam waktu dekat akan terlaksana.
Baca Juga: Puan Maharani Singgung Angka Kemiskinan Indonesia yang Meningkat 2 Dijit Selama Pandemi
"Dan tentu saja insyaallah dalam waktu yang tidak lama, dalam waktu yang cepat ini, apa yang kemudian kita harapkan bersama itu bisa segera terlaksana," kata Puan.
Instruksi Jokowi
Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin untuk menurunkan biaya tes swab PCR Covid-19. Alasannya, untuk memperbanyak jumlah testing Covid-19 di tanah air.
Instruksi itu disampaikan Jokowi setelah dirinya menerima keluhan dari masyarakat terkait tingginya harga biaya tes PCR di Indonesia.
"Saya minta agar biaya tes PCR pada kisaran Rp450 ribu hingga Rp550 ribu," kata Jokowi disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (15/8).
Berita Terkait
-
Harga Tes Swab PCR Masih Mahal, Warga: Tidak Terjangkau Masyarakat Menengah ke Bawah
-
Jokowi Minta Tes PCR Murah, Fakta Klinik di Jakarta Masih Patok Harga Rp595 - Rp879 Ribu
-
Puan Maharani Singgung Angka Kemiskinan Indonesia yang Meningkat 2 Dijit Selama Pandemi
-
Buka Masa Sidang, Puan Sebut DPR Fokus Selesaikan Pembahasan 7 RUU
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO