Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani memberikan catatan terkait kebijakan pemerintah yang memperpanjang kembali PPKM dengan penurunan level. Menurutnya, komunikasi pemerintah terkait kebijakan tersebut harus lebih baik.
Arsul mengatakan, kebijakan perpanjangan PPKM dengan sejumlah pelonggaran memang masih bisa dipandang sebagai kebijakan yang dapat diterima. Namun ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan pemerintah.
"Namun sebagai catatan, PPP meminta agar jajaran pemerintahan termasuk para menteri mengkomunikasikannya dalam berbagai bentuk pernyataan, keterangan atau pidato-pidato dengan lebih baik," kata Arsul kepada wartawan, Selasa (24/8/2021).
Menurutnya, komunikasi pemerintah tidak harus berhenti pada soal kemungkinan penerapan PPKM akan selalu ada selama pandemi belum berakhir. Namun harus ada yang menenangkan.
"Misalnya dengan menekankan soal pelonggarannya berbasis situasi Covid-19 di daerah masing-masing. Bentuk komunikasi yang tidak terus-terusan hanya menekankan pembatasan dalam PPKM, melainkan menjelaskan juga apa yang sudah boleh dilakukan oleh masyarakat," tuturnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI itu menilai dengan begitu setidaknya bisa membuat tenang masyarakat yang ada di bawah. Terutama masyarakat yang terdampak ekonominya.
Diketahui, PPKM di Wilayah Aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya dan Surabaya Raya turun ke level 3, sehingga kabupaten/kota yang masuk ke Level 3 bertambah menjadi sebanyak 67 kabupaten/kota dan untuk level 2 jumlahnya bertambah menjadi 10 kabupaten/kota.
Sementara, PPKM di wilayah aglomerasi Bali, Malang Raya Solo Raya serta DIY, untuk saat ini masih pada level 4.
Baca Juga: PPKM Pulau Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Peraturan Perjalanan Pakai Kendaraan Pribadi
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
-
Habib Rizieq Shihab: Umat Islam Sunni dan Syiah Harus Bersatu Lawan AS-Israel
-
Kepulangan Jenazah Praka Farizal dari Lebanon ke Kulon Progo Diestimasikan Tiba Jumat Lusa
-
Update Tarif Listrik per kWh April 2026, Apakah Ada Kenaikan Harga?
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
Terkini
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Paus Leo XIV: Yesus Tolak Doa Orang Pemicu Perang
-
Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Kehutanan, Dorong Investasi Karbon
-
Tetap Komit Jaga Perdamaian: RI Desak PBB Investigasi Serangan di Lebanon, Minta Israel Setop Agresi
-
Prabowo Bertemu Presiden Korsel, Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi, Pertahanan, hingga AI
-
Selamat Tinggal Donald Trump, Amerika Serikat Mulai Dijauhi Teman Dekat yang Tolak Perang
-
Update Perwira TNI Wafat di Lebanon: PBB Ungkap Bukti Serangan Tank Israel
-
Teknologi Penangkap Gas di Peternakan Bisa Picu Emisi Besar Jika Bocor, Bagaimana Solusinya?
-
Bahan Baku Plastik dari Timur Tengah Terganggu, RI Cari Alternatif ke Amerika, Afrika hingga India