Suara.com - Setelah PAN bergabung dengan partai koalisi pendukung Jokowi-Maruf Amin, kekuatan pemerintah semakin sulit tergoyahkan.
Dengan partai yang dipimpin Zulkifli Hasan gabung, jumlah partai pendukung pemerintah menjadi tujuh: PDI Perjuangan, Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, PPP, dan PAN.
Seorang analis politik mengungkapkan kekhawatiran dengan DPR didominasi fraksi dari partai pendukung pemerintah, Parlemen bukan lagi menjadi penyeimbang dan hal ini bisa berbahaya bagi demokrasi.
Pun PKS, salah satu partai oposisi pemerintah, khawatir, "Semakin besar kekuasaan, semakin besar penyimpangannya."
Lucius Karus dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen menilai bergabungnya PAN mengubah peta politik di Parlemen. Total kursi yang dimiliki fraksi pendukung pemerintah menjadi 417 atau setelah ada tambahan 44 kursi dari PAN. Sebaliknya, kursi fraksi oposisi berkurang menjadi 104.
"Dengan kata lain kekuatan koalisi di Parlemen menguasai 81,9 persen," kata Lucius kepada wartawan, Kamis (26/8/2021).
Dengan demikian, akan membuat kebijakan yang dibuat pemerintah semakin mudah untuk disetujui DPR, kata Lucius.
Dominasi kekuasaan di Parlemen memang menjadi satu misi sistem presidensial, namun, kata Lucius, bisa membuat kewenangan check and balances Parlemen berpotensi kian kabur.
"Kondisi tersebut membuat DPR yang didominasi koalisi akan cenderung mendukung kebijakan pemerintah. Itu hanya karena mereka tak mau kenikmatan yang sudah dirasakan akan hilang. Maka apa saja yang diajukan pemerintah nyaris tak terhambat untuk diwujudnyatakan berkat kekuatan besar koalisi di DPR," kata Lucius.
Baca Juga: Ogah Kegeeran Masuk Koalisi, PAN Ngaku Masih Tunggu Pernyataan Resmi Jokowi
Menurut Lucius sikap yang demikian bisa menjadi bahaya bagi demokrasi di Indonesia. DPR yang seharusnya menjadi perwujudan kekuatan penyeimbang, kini bakal berubah menjadi kekuatan pendukung pemerintah semata, katanya.
Demikian pula Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Dia berujar, "Perkara PAN gabung koalisi itu hak partai politik, tentu masing-masing punya strategi."
Tetapi PKS, kata Mardani, memiliki kekhawatiran dengan bertambahnya jumlah partai politik yang anggota koalisi pendukung pemerintah.
"Tapi PKS merasa bahwa power tend to corrupt, kekuasaan cenderung menyimpang, absolute power corrupt absolutely, semakin besar kekuasaan semakin besar penyimpangannya," kata dia.
PKS sendiri akan tetap konsisten di luar koalisi partai pendukung pemerintah. Berada di luar pemerintahan berarti leluasa mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah.
"PKS insyaallah ingin bersama rakyat, melayani rakyat dengan mengontrol kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif. Insyaallah semuanya untuk membangun negeri," kata Mardani.
Berita Terkait
-
'Black Hole' Demokrasi Era Jokowi: Sudirman Said Kuliti Pelemahan KPK hingga Nepotisme Anak Mantu
-
Jadi Target Utama, Tahun Ini Penurunan Kemiskinan Ekstrem Sepanjang Pemerintahan Jokowi Tercapai
-
Gelar Konferensi, Mahasiswa Minta Adili Jokowi hingga Singgung Fufufafa
-
Survei Indikator Politik: 86 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi dalam Menjaga Toleransi
-
Jelang Akhir Pemerintahan Jokowi, Dua Menteri dari PKB Resmi Mengundurkan Diri
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Jemput Weekend Seru di Bogor! 4 Destinasi Wisata dan Kuliner Hits yang Wajib Dicoba Gen Z
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
Pilihan
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
Terkini
-
Apa Bjorka Asli Benar-Benar Sudah Ditangkap? Muncul Akun Baru Usai Polisi Umumkan Penangkapannya
-
TNI Gelar Simulasi Penyediaan MBG Saat Bencana dalam Acara Perayaan HUT ke-80 di Monas
-
Lebih dari 100 Media Lokal dan 30 Pembicara Hadir di Local Media Summit 2025
-
Prabowo di HUT ke-80 TNI: Tak Ada Tempat untuk Pemimpin Tak Kompeten
-
Instruksi Prabowo ke Panglima TNI: Seleksi Pemimpin Tidak Perlu Terlalu Perhitungkan Senioritas
-
HUT TNI ke-80 di Monas, Warga Berebut Foto Saat Prabowo Melintas Naik Maung Putih
-
Prabowo Berulang Kali Ucapkan Terima Kasih Jelang Upacara HUT ke-80 TNI
-
TPA Ilegal Rowosari Ditutup, Pemkot Semarang Berjanji Akan Siapkan TPS Resmi
-
Naik Maung, Prabowo Keliling Monas dan Sapa Warga Sebelum Pimpin Upacara HUT TNI
-
Monas Dibanjiri Warga, Tank Tempur Jadi Rebutan Spot Foto untuk Anak-Anak di HUT ke-80 TNI