Suara.com - Ketika baru menjabat sebagai Presiden RI, Joko Widodo telah memiliki satu target yang diharapkan selesai di akhir masa jabatannya, yaitu menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Tahun ini, tepat di masa akhir pemerintahan, tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia mencapai targetnya.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Staf KHusus Presiden Bidang Ekonomi RI, Arif Budimanta menjelaskan, angka kemiskinan ekstrem Indonesia per Maret 2023 turun menjadi 1,12 persen dari 1,74 persen pada September 2022. Jumlah ini merupakan penurunan sebesar 0,62 persen poin, dan merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut sejak September 2021.
Pada Maret 2022, angka kemiskinan ekstrem turun 0,10 persen, yang terus berlanjut turun mencapai 0,30 persen poin pada September 2022, dan turun lagi 0,62 persen poin pada Maret 2023.
Hal ini dikatakannya dalam sebuah diskusi dengan wartawan tentang kemiskinan ekstrem di Indonesia, di Banyuwangi, Jawa Timur, akhir September 2024.
BPS menggarisbawahi bahwa pada tahun 2023, penurunan angka kemiskinan ekstrem sangat signifikan hingga menyentuh 0.83%, yaitu lebih rendah 1,12 persen dari tahun sebelumnya.
"Jika penurunan ini berlangsung konsisten pada sisa waktu 2023 hingga 2024, maka pemerintah mencapai targetnya dalam penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2024," katanya.
Arif mengatakan, pemerintah menerapkan strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia melalui tiga pendekatan. Pendekatan pertama dilakukan dengan pengurangan beban melalui jaminan sosial, bantuan sosial, dan subsidi tepat sasaran.
"Ada data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), yang diverifikasi dan divalidasi setiap tahunnya. P3KE menjadi dasar diluncurkan berbagai program yang dilakukan melalui kementerian negara, BUMN, BUMS, Pemerintahan daerah, dan masyarakat," katanya.
Kedua, peningkatan pendapatan melalui program pemberdayaan, kewirausahaan, dan pendidikan, dan ketiga, pendekatan kantong kemiskinan dengan memperbaiki RTLH, kawasan lingkungan, dan sanitasi.
Baca Juga: Jutaan Rakyat Indonesia Alami Kemiskinan Ekstrem, Puan Maharani Dorong Ada Program Khusus
Berita Terkait
-
PNM Ajak Jurnalis Tinjau Potret Kemiskinan Ekstrem di Banyuwangi dalam Journalist Journey 2024
-
Pakar Kritik Data Indikator Kemiskinan Ekstrem Jadi Cara Jokowi 'Ngeles' Agar Terlihat Ada Capaian Kerja
-
Prabowo-Gibran Andalkan Program Makan Gratis, Entaskan Kemiskinan Ekstrem di 2024!
-
Targetkan Program Makan Gratis Prabowo-Gibran, Istana Klaim Bisa Entaskan Kemiskinan Ekstrem
-
Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem Di Sumatra, Kemenko PMK Fokus Wilayah Pesisir Dan Pertanian
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik November 2025, Cocok Buat PUBG Mobile
-
Ratusan Hewan Ternak Warga Mati Disapu Awan Panas Gunung Semeru, Dampak Erupsi Makin Meluas
Terkini
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!
-
Merasa Terbantu Ada Polisi Aktif Jabat di ESDM, Bagaimana Respons Bahlil soal Putusan MK?
-
Terbongkar! Sindikat Pinjol Dompet Selebriti: Teror Korban Pakai Foto Porno, Aset Rp14 Miliar Disita
-
Usut Kasus Korupsi Haji di BPKH, KPK Mengaku Miris: Makanan-Tempat Istirahat Jemaah jadi Bancakan?
-
Jember Kota Cerutu Indonesia: Warisan yang Menembus Pasar Global
-
Dissenting Opinion, Hakim Ketua Sebut Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Harusnya Divonis Lepas
-
Komisi III 'Spill' Revisi UU Polri yang Bakal Dibahas: Akan Atur Perpanjangan Batas Usia Pensiun
-
Jadi Pondasi Ekonomi Daerah, Pemprov Jateng Beri Perhatian Penuh pada UMKM