Suara.com - Sekretariat Jenderal DPR RI resmi membatalkan tender pengadaan multivitamin. Pembatalan itu disampaikan langsung Sekjen DPR Indra Iskandar di Kompleks Parlemen DPR.
Sebelumnya ia membenarkan bahwa pihaknya memang melakukan pengadaan multivitamin dengan pagu anggaran sekitar Rp 2,09 miliar. Tender itu selesai dengan menggunakan lelang cepat dan didapat pemenang dengan angka sekitar Rp 1,7 miliar.
"Dan setelah mendengar masukan publik terutama keinginan dari teman-teman wartawan di DPR tadi pagi jam 10 saya putuskan untuk dibatalkan," kata Indra, Kamis (2/9/2021).
Ia menjelaksan, tadinya pengadaan multivitamin itu diperuntukan untuk para pekerja atau pegawai di lingkup Kompleks Parlemen DPR.
"Itu multivitamin untuk pegawai di lingkungan sekjen terdiri atas asn 1.308 orang kemudian pamdal 1.486 orang, kemudian untuk petugas kebersihan dan keamanan 718 orang, jumlahnya 4.344 orang. Jadi jumlah keseluruhan paket yang rencananya diadakan sebesar 7,856 paket," papar Indra.
Kata dia, pengadaan multivitamin memang sengaja dilakukan guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan DPR. Ia menegaskan bahwa anggota DPR tidak masuk peruntukan dalam pengadaan multivitamin.
"Sama sekali tidak ada kaitannya dengan anggota DPR. Karena anggota DPR sudah di-cove oleh asuransi," ujarnya.
DPR Minta Dibatalkan
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha menilai tender pengadaan multivitamin dengan nilai anggaran mencapai Rp 2 miliar hanya membuat citra DPR semakin buruk.
Baca Juga: Pengadaan Multivitamin Parlemen Rogoh Duit Rp 2 Miliar, Dewan: Bukan Untuk Kami
Tamliha lantas memandang pengadaan multivitamin itu sebaiknya dibatalkan.
"Ya dibatalkan, apa sih susahnya membatalkan. Membuat citra DPR buruk saja," kata Tamliha di Kompleks Parlemen DPR, Kamis (2/9/2021).
Menurut Tamliha pengadaan multivitamin memang tidak perlu, apalagi jika diperuntukan kepada para anggota DPR. Pasalnya, anggota DPR dapat membeli secara pribadi menyoal multivitamin.
"Ya gak perlu lah, masa kita kan beli sendiri. Saya vitamin D beli sendiri, kemudian apalagi tuh, ya kan bekas Covid," katanya.
Sementara itu, Habiburokhman dari Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra mengatakan anggota DPR memang bisa membeli multivitamin secara masing-masing melalui kocek pribadi.
Habiburokhman yang juga Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sebelumnya juga menegaskan bahwa pengadaan multivitamin bukan diperuntukan untuk anggota DPR.
Berita Terkait
-
Pengadaan Multivitamin Parlemen Rogoh Duit Rp 2 Miliar, Dewan: Bukan Untuk Kami
-
Mampu Beli Sendiri, Legislator Minta Tender Multivitamin Rp2 Miliar di DPR Dibatalkan
-
Setjen DPR Anggarkan Rp 2 M untuk Borong Multivitamin, MKD: Bukan untuk Anggota Dewan
-
Setjen DPR Anggarkan Rp 2 Miliar untuk Borong Multivitamin
-
DPR Anggarkan Rp 17 Miliar Buat Beli Vitamin, Jas sampai CCTV
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Gubernur Bank Iran: Kami Tak Wajib Beli Produk Amerika Setelah Damai
-
Deddy Sitorus soal Dugaan Suap BEM UBK: Orkestrasi Murahan, Pasti Ada Arahan dari Atas
-
Bantah Anggaran Chromebook Rp9,9 Triliun, Nadiem: Tak Sampai 1 Persen APBN di Kemendikbudristek
-
Iran - AS Sepakat Bikin 4 Kelompok Kerja Khusus Bahas Teknis Perdamaian
-
Nadiem Makarim Akui Cemas Saat Jadi Menteri, Rekrut Tim Inti untuk Bantu Birokrasi
-
Di Sidang Korupsi Chromebook, Nadiem Ungkap Ada Arahan Langsung Jokowi
-
Heboh Dugaan Suap BEM UBK, Guntur Romli Singgung Modus MBG 'Mahasewa diBayar Gibran'
-
Pramono Pastikan HUT Jakarta ke-499 Berlangsung Meriah, Tapi Tak Berlebihan
-
DPR Desak PLN Lindungi UMKM Terdampak Pemadaman Listrik, Minta Ada Kompensasi Kerugian
-
Desain Kawasan Suburban Dinilai Perparah Emisi, Mengapa?