Suara.com - Sekretariat Jenderal DPR RI resmi membatalkan tender pengadaan multivitamin. Pembatalan itu disampaikan langsung Sekjen DPR Indra Iskandar di Kompleks Parlemen DPR.
Sebelumnya ia membenarkan bahwa pihaknya memang melakukan pengadaan multivitamin dengan pagu anggaran sekitar Rp 2,09 miliar. Tender itu selesai dengan menggunakan lelang cepat dan didapat pemenang dengan angka sekitar Rp 1,7 miliar.
"Dan setelah mendengar masukan publik terutama keinginan dari teman-teman wartawan di DPR tadi pagi jam 10 saya putuskan untuk dibatalkan," kata Indra, Kamis (2/9/2021).
Ia menjelaksan, tadinya pengadaan multivitamin itu diperuntukan untuk para pekerja atau pegawai di lingkup Kompleks Parlemen DPR.
"Itu multivitamin untuk pegawai di lingkungan sekjen terdiri atas asn 1.308 orang kemudian pamdal 1.486 orang, kemudian untuk petugas kebersihan dan keamanan 718 orang, jumlahnya 4.344 orang. Jadi jumlah keseluruhan paket yang rencananya diadakan sebesar 7,856 paket," papar Indra.
Kata dia, pengadaan multivitamin memang sengaja dilakukan guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan DPR. Ia menegaskan bahwa anggota DPR tidak masuk peruntukan dalam pengadaan multivitamin.
"Sama sekali tidak ada kaitannya dengan anggota DPR. Karena anggota DPR sudah di-cove oleh asuransi," ujarnya.
DPR Minta Dibatalkan
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha menilai tender pengadaan multivitamin dengan nilai anggaran mencapai Rp 2 miliar hanya membuat citra DPR semakin buruk.
Baca Juga: Pengadaan Multivitamin Parlemen Rogoh Duit Rp 2 Miliar, Dewan: Bukan Untuk Kami
Tamliha lantas memandang pengadaan multivitamin itu sebaiknya dibatalkan.
"Ya dibatalkan, apa sih susahnya membatalkan. Membuat citra DPR buruk saja," kata Tamliha di Kompleks Parlemen DPR, Kamis (2/9/2021).
Menurut Tamliha pengadaan multivitamin memang tidak perlu, apalagi jika diperuntukan kepada para anggota DPR. Pasalnya, anggota DPR dapat membeli secara pribadi menyoal multivitamin.
"Ya gak perlu lah, masa kita kan beli sendiri. Saya vitamin D beli sendiri, kemudian apalagi tuh, ya kan bekas Covid," katanya.
Sementara itu, Habiburokhman dari Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra mengatakan anggota DPR memang bisa membeli multivitamin secara masing-masing melalui kocek pribadi.
Habiburokhman yang juga Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sebelumnya juga menegaskan bahwa pengadaan multivitamin bukan diperuntukan untuk anggota DPR.
Berita Terkait
-
Pengadaan Multivitamin Parlemen Rogoh Duit Rp 2 Miliar, Dewan: Bukan Untuk Kami
-
Mampu Beli Sendiri, Legislator Minta Tender Multivitamin Rp2 Miliar di DPR Dibatalkan
-
Setjen DPR Anggarkan Rp 2 M untuk Borong Multivitamin, MKD: Bukan untuk Anggota Dewan
-
Setjen DPR Anggarkan Rp 2 Miliar untuk Borong Multivitamin
-
DPR Anggarkan Rp 17 Miliar Buat Beli Vitamin, Jas sampai CCTV
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian