"Kalau anggota DPR membeli sendiri vitamin dari dana pribadi, termasuk kami juga membeli vitamin untuk keperluan konstituen di dapil juga dengan uang pribadi kami," kata Habiburokhman.
Bukan untuk Anggota DPR
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (DPR) Habiburokhman menegaskan bahwa pengadaan multivitamin oleh Setjen DPR dengan anggaran Rp 2 miliar bukan diperuntukan untuk anggota DPR.
Pengadaan itu diperuntukan bagi seluruh pegawai yang berkerja di lingkungan Kompleks Parlemen, kecuali para Dewan.
"Soal anggaran vitamin di DPR perlu saya garis bawahi itu bukan untuk anggota DPR tetapi untuk staf pendukung seperti Pamdal, staf PNS, staf sekretariat dan lain-lain," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (2/9/2021).
Habiburokhman menilai kalangan pekerja di Kompleks Parlemen memang harus mendapat proteksi di tengah pandemi Covid-19. Salah satu untuk melindungi para pekerja itu ialah dengan pemberian multivitamin.
"Mereka bertemu langsung dan melayani masyarakat yg datang ke DPR. Jangan sampai masyarakat yang ke DPR justru terpapar Covid dari staf yang bekerja di DPR dan sebaliknya," ujar Habiburokhman.
Ia menceritakan bahwa beberapa waktu lalu puluhan Pamdal yang menjaga keamanan sempat terpapar Covid-19. Hal itu kata dia tentu menjadi sangat riskan, mengingat Pamdal berjaga di setiap pintu masuk maupun akses baik menuju ke dalam Kompleks Parlemen maupun ruangan-ruangan tertentu di gedung.
Sebelumnya, Setjen DPR RI diketahui menganggarkan Rp 2 miliar untuk pengadaan multivitamin melalui tender. Anggaran pengadaan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021.
Baca Juga: Pengadaan Multivitamin Parlemen Rogoh Duit Rp 2 Miliar, Dewan: Bukan Untuk Kami
Tender pengadaan multivitamin berkode 685087 itu diketahui melalui laman lpse.dpr.go.id. Di mana Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) DPR RI mencatat tender pengadaan multivitamin dibuat pada 16 Juli 2021 dengan diikuti 18 peserta.
Adapun nilai pagu paket tender tersebut senilai Rp 2.096.080.000,00. Sementara untuk nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket Rp 2.074.950.955,00.
Masih mengutip laman yang sama, diketahui tahapan tender pengadaan multivitamin yang diikuti 18 peserta itu sudah selesai.
Mengenai sistem tender pengadaan multivitamin masuk kategori tender cepat, pascakualifikasi satu file, harga terendah sistem gugur. Dengan cara pembayaran, yakni dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.
"Cara pembayaran lumsum," tulis laman terkait dikutip Suara.com, Kamis (2/9/2021).
Tercatat pemenang tender pengadaan multivitamin ialah PT. Chemipharma Julien Djonelida yang beralamat di Jalan Kedondong Nomor 10 Rawamangun-Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Berita Terkait
-
Pengadaan Multivitamin Parlemen Rogoh Duit Rp 2 Miliar, Dewan: Bukan Untuk Kami
-
Mampu Beli Sendiri, Legislator Minta Tender Multivitamin Rp2 Miliar di DPR Dibatalkan
-
Setjen DPR Anggarkan Rp 2 M untuk Borong Multivitamin, MKD: Bukan untuk Anggota Dewan
-
Setjen DPR Anggarkan Rp 2 Miliar untuk Borong Multivitamin
-
DPR Anggarkan Rp 17 Miliar Buat Beli Vitamin, Jas sampai CCTV
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
Terkini
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
-
Pemerintah Bangun 2.603 Hunian Tetap Korban Bencana di Sumatra Mulai Bulan Ini
-
Bagaimana Perubahan Iklim Bisa Tingkatkan Ancaman Penyakit Zoonosis?
-
Prabowo Mau Tanam Sawit di Papua, Anggota Komisi IV DPR Ingatkan Pengalaman Pahit di Berbagai Daerah
-
Mahfud MD Sebut Potensi Pelanggaran HAM di Kasus Ijazah Jokowi, Ini Penjelasannya
-
DPR Apresiasi Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Negara Diminta Buka Tabir Kebenaran
-
Anggaran Fantastis Belasan Triliun Rupiah Digelontorkan untuk Guru Keagamaan di 2026
-
WALHI Kritik Rencana Prabowo Tanam Sawit dan Tebu di Papua: Tak Punya Hati dan Empati!
-
7 Fakta Ganjil Kebakaran Ruko Terra Drone: Izin Lolos Tanpa Tangga Darurat?