Suara.com - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan operasi militer di Papua dan segera melakukan perundingan. Menanggapi hal itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVIII/Kasuari Letnan Kolonel Arm Hendra Perireron menilai kalau TPNPB-OPM hanya mencari panggung.
"Cari panggung dia," kata Hendra saat dihubungi Suara.com, Selasa (7/9/2021).
Pernyataan TPNPB-OPM tersebut disampaikan melalui juru bicara yakni Sebby Sambom pasca 4 anggota TNI Angkatan Darat tewas usai diserang di Posramil Kisor Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Kamis lalu pukul 03.00 WIT.
Sebby mengungkapkan kalau TNI-Polri kerap berperang di pemukiman warga. Ia mengklaim kalau prajurit TNI-Polri merusak dan membakar rumah-rumah warga.
Karena itu TPNPB-OPM meminta supaya operasi militer segera dihentikan.
"Kami terima laporan membakar rumah-rumah masyarakat itu tindakan yang tidak benar, itu tindakan melanggar hukum, itu tindakan terorisme, tindakan kriminal. Oleh karena itu kami minta untuk segera hentikan," ujarnya.
Klaim OPM
Sebelumnya, Sebby Sambom, mengatakan, aparat keamanan Indonesia usai 4 prajurit TNI terbunuh oleh pasukan TPNPB-OPM, melakukan operasi militer masif di wilayah Maybrat.
"Oleh karena itu kami dengan tegas menyampaikan kepada pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo agar segera hentikan operasi militer dan kami duduk di meja perundingan," kata Sebby dalam keterangannya, Senin (6/9/2021).
Baca Juga: TPNPB-OPM: Kami Peringatkan Pendatang Segera Tinggalkan Wilayah Perang di Sorong
Sebby menyampaikan, perang akan tetap terjadi di wilayah Papua khususnya Papua Barat hingga dinyatakan merdeka. Menurutnya, perang merupakan bentuk pembebasan nasional Papua Barat.
Selain itu, Sebby mengklaim, pada 4 September kemarin pihaknya menerima laporan yang menyebut masyarakat yang tinggal di distrik-distrik wilayah Maybrat terpaksa mengungsi ke hutan-hutan.
"Oleh karena itu kami minta perhatian semua pihak baik pekerja HAM, gereja, masyarakat-masyarakat, masyarakat internasional, dan PBB. Karena Indonesia selalu melakukan operesi militer selalu dengan brutal dan bengis masyarkat sipil menjadi korban penangkapan sewenang-wenang, pembunuhan di luar prosedur hukum ini sedang terjadi dan akan terjadi," tuturnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
Raih KWP Awards, Legislator NasDem Arif Rahman: Anggota DPR Harus Selalu Turun ke Rakyat
-
Megawati Beri Hard Warning ke Kader PDIP: Jangan Korupsi,Turun ke Bawah!
-
Petugas PPSU di Pejaten Barat Tewas Ditabrak Mobil Saat Sedang Menyapu
-
Aksi Kamisan ke-904, Sumarsih: Perjuangan Ini Lahir dari Cinta
-
Bukan Sekadar Pajangan, Andre Rosiade Dedikasikan Penghargaan KWP Awards 2026 untuk Rakyat Sumbar
-
Misteri Kerangka Manusia Nyangkut di Sampah Citarum, Ciri Kawat Jadi Kunci
-
Sapu Jalan Berujung Maut: Petugas PPSU Tewas Ditabrak Mobil Oleng di Pejaten
-
Petani Tembakau Madura Desak Pemerintah Ubah Kebijakan Rokok Ilegal
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah