Suara.com - Ombudsman RI menilai vaksinasi berbayar tidak boleh dilakukan sebelum kekebalan kelompok atau herd immunity di masyarakat sudah tercapai.
Anggota Ombudsman, Indraza Marzuki Rais, menegaskan sebelum 70 persen masyarakat Indonesia divaksin Covid-19, maka vaksin harus tetap gratis demi keadilan.
"Kami mengimbau sepanjang belum terjadi kekebalan komunal dan juga akses vaksinasi masih juga sulit didapatkan masyarakat maka itu sudah tidak etis dan tidak adil kalau masyarakat harus membeli vaksin," kata Indraza dalam diskusi virtual, Rabu (7/9/2021).
Dia meminta Kementerian Kesehatan untuk mengawasi sejumlah klinik atau tempat vaksinasi yang mulai menjual vaksin booster bagi masyarakat.
"Jangan kaget bahwa sekarang sudah mulai juga ada yang berani menjual vaksin booster ketiga, kami ingatkan kemenkes walaupun Jakarta sudah 105 persen, daerah lain masih ada yang 10-15 persen, itu juga memerlukan vaksin," ucapnya.
Sebelumnya, Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu, mengatakan saat ini pihaknya tengah merencanakan skema vaksinasi booster untuk masyarakat umum tahun depan, tapi berbayar.
"Tahun depan kami sudah membuat skema untuk melakukan booster bagi yang sudah divaksin dosis 1 dan 2, bagi yang belum divaksin karena umur di bawah 11 tahun akan beralih ke 12 tahun, maka itu akan menerima dosis 1 dan 2," kata Maxi dalam diskusi KPCPEN-FMB9, Selasa (7/9/2021).
Menurutnya, vaksin booster nanti mungkin tidak gratis karena anggaran negara hanya cukup untuk vaksinasi 2 dosis pertama, jikalau gratis pasti akan diprioritaskan kepada masyarakat miskin.
"Skema ini sudah kami buat, sekalipun pemerintah tidak mampu melakukan pembayaran kepada seluruh penduduk seperti sekarang ini. Jadi kita akan prioritaskan terutama yang masuk dalam penerima bantuan seperti masyarakat miskin, jumlahnya cukup banyak sekitar 100 juta itu akan kita prioritaskan untuk dilakukan program pemerintah untuk booster," jelasnya.
Baca Juga: 15 persen Anak 12-18 Tahun di Jakarta Belum Divaksin, Orang Tua Diminta Beri Izin
Saat ini, vaksinasi booster hanya diberikan bagi tenaga kesehatan yang dinilai bekerja dengan resiko tinggi terpapar Covid-19, tercatat sudah 726,589 nakes sudah di-booster dari total 1.468.764 nakes.
Berita Terkait
-
Ini Capaian Vaksinasi di Kota Balikpapan, Herd Immunity Segera Digapai?
-
Capaian Vaksin Pelajar Sudah 80 Persen Lebih, Disdikpora Kulon Progo Siap Sambut PTM SMP
-
15 persen Anak 12-18 Tahun di Jakarta Belum Divaksin, Orang Tua Diminta Beri Izin
-
Capaian Vaksinasi Covid-19 di Pesisir Selatan Baru 13,46 Persen
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Media AS Sorot Sepasang Kekasih Asal Aceh Dicambuk karena Ciuman di TikTok
-
Jamin Kesejahteraan Masa Tua, Pemerintah Siapkan Skema Dana Pensiun untuk Atlet
-
Pukat UGM Desak Kejagung Usut Semua SPPG, Termasuk yang Dikelola Aparat
-
HUT Bhayangkara ke-80, Disebut Jadi Momentum Merayakan Transformasi Polri
-
Skandal MBG Seret Jenderal Polisi, Bukti Bahaya Ketika TNI-Polri Aktif Duduki Jabatan Sipil
-
Qodari Beberkan Bukti Prabowo Berpihak ke Pertanian: Harga Pupuk Turun, Kesejahteraan Petani Naik
-
Qodari: 1.151 Km Jalan Daerah Dibangun Demi Pastikan Pemerataan Ekonomi
-
Raja Juli Akui Bupati Kuansing Tinggalkan Amplop di Kantornya
-
Namanya Terseret, Menhut Raja Juli Nyatakan Siap Bantu KPK Bongkar Kasus OTT Bupati Kuansing
-
Kena OTT KPK, Ini Rincian Harta Bupati Langkat Syah Afandin