Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tengah mencari alternatif sistem Peduli Lindungi bisa tetep digunakan tanpa harus menggunakan smartphone. Menanggapi keinginan Budi, Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengaku sepakat.
Menurut Rahmad memang perlu ada alternatif lain penerapan sistem Peduli Lindungi yang kini berbasis aplikasi di ponsel pintar, agar kemudian dapat tetap digunakan secara manual tanpa smartphone. Hal itu mengingat banyak kalangan masyarakat yang memang tidak memiliki akses terhadap smartphone maupun gagap teknologi.
Sehingga kata Rahmad, penggunaan sistem di luar aplikasi memang patut diperhitungkan sebagai alternatif. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan kata Rahmad, juga tidak perlu kaku dalam menerapkan aturan mengenai vaksinasi sebagai syarat warga dalam melakukan mobilitas.
"Ketika rakyat belum punya android maupun HP yang smartphone maupun yang berbasis lainnya ya itu harus dicari solusi," kata Rahmad dihubungi, Selasa (14/9/2021).
Rahmad berujar salah satu solusi yang bisa diterapkan ialah dengan membawa dokumen terkait vaksinasi secara manual. Mulai dari sertifikat vaksin yang dicetak hingga tanda bukti telah divaksin.
"Yang paling sederhana saya kira bukti undangan misalnya yang divaksin bukti undangan vaksin, bukti surat vaksin, bukti foto ketika sudah divaksin itu cara-cara alternatif yang bisa digunakan untuk menjadi salah satu prasyarat bahwa seseorang itu sudah divaksin," kata Rahmad.
Rahmad berujar alternatif memang perlu dipikirkan sebagai solusi lain bukan hanya menyoal kepemilikan smartphone, melainkan juga jika terjadi kendala lain, semisal ketidaktersediaan jaringan internet.
"Bagaimana mencari solusi. Artinya solusi ketika yang sederhana saja lah ketika internet mati, ketika internet lemot, ketika terjadi sistem error itu yang harus dicari solusi," ujar Rahmad.
Sementara itu terkait bagaimana nantinya alternatif lain di luar penerapan sistem berbasi aplikasi, Rahmad menyerahkan kepada pihak pemerintah.
Baca Juga: Ribuan Orang Positif Covid-19 Terdeteksi Coba Masuk Mal
Ia hanya menegaskan sistem Peduli Lindungi yang ada saat ini sudah baik, kendati begitu jika ada kelemahan ia meminta segea dicarikan solusi dan perbaikan.
"Kalau teknisnya nanti biarlah pemerintah mencari solusi alternatifnya. Kalau tidak bisa kita paksakan karena kendala teknis tidak bisa dipaksakan ya harus tidak boleh kaku, harus ada jalan keluar dan harus ada alternatif," tandasnya.
Menkes Cari Alternatif
Menkes Budi mengatakan bahwa pihaknya sedang memikirkan alternatif cara pakai sistem aplikasi Peduli Lindungi bisa diterapkan tanpa harus menggunakan ponsel pintar atau smartphone.
Hal itu disampaikan Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR. Ia juga memikirkan ada opsi manual serupa sistem Peduli Lindungi. Mengingat sampai saat ini masih ada koreksi terkait sistem Peduli Lindungi, mulai dari sertifikat vaksin yang tidak ada dan sebagainya.
"Kami juga memikirkan bagaimana Peduli Lindungi bisa digunakan tanpa smartphone, sedang kita pikirkan bagaimana caranya agar ada alternatif lain. Sebagai contoh yang sudah kita lakukan di bandara-bandara," kata Budi, Senin (13/9/2021)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 19 Oktober: Klaim 19 Ribu Gems dan Player 111-113
- Bukan Main-Main! Ini 3 Alasan Nusakambangan, Penjara Ammar Zoni Dijuluki Alcatraz Versi Indonesia
Pilihan
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
-
Pembelaan Memalukan Alex Pastoor, Pandai Bersilat Lidah Tutupi Kebobrokan
-
China Sindir Menkeu Purbaya Soal Emoh Bayar Utang Whoosh: Untung Tak Cuma Soal Angka!
Terkini
-
Nekat Beraksi di Siang Bolong, Begini Tampang Maling HP di Jaktim: Berpeci dan Jaket Ojol
-
Panggil Para Komisioner KPU, Komisi II DPR Bakal Pertanyakan Penggunaan Jet Pribadi Rp90 Miliar
-
PLN dan KAI Tandatangani Nota Kesepahaman Rencana Kerja, Siap Elektrifikasi Jalur Kereta Indonesia
-
KPK Beberkan Biang Kerok Penyidikan Korupsi Kuota Haji Berlarut-larut, Ternyata Ini Alasannya
-
Gurita Korupsi Pertamina: KPK Ungkap Kaitan Eks Direktur dengan Riza Chalid di Kasus Suap Katalis
-
Dana DKI Jakarta Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank: Gubernur Pramono Ungkap Alasannya!
-
Lukas Enembe Sudah Meninggal, KPK Ungkap Alasan Periksa Tukang Cukur Langganannya
-
KPK Bantah Cuma Tunggu Laporan Mahfud MD Usut Dugaan Korupsi Whoosh: Informasi Kami Cari
-
Dalami Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh, KPK Tak Hanya Tunggu Laporan Mahfud MD
-
Dukung Revitalisasi Kota Tua, Veronica Usul Ada Pendongeng hingga Musisi di Alun-Alun Fatahillah